MenPAN-RB Sampaikan Capaian Kinerja Tahun 2025 di Rapat Kerja DPR RI

MenPAN RB Sampaikan Capaian Kinerja Tahun 2025 – “`html

Pencapaian Reformasi Birokrasi 2025 Ditampilkan di Rapat Kerja DPR RI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah melaporkan serangkaian hasil kerja yang menggembirakan selama tahun 2025. Laporan tersebut disampaikan dalam forum rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertemuan ini membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun berjalan. Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat kemajuan nyata pada berbagai parameter tata kelola pemerintahan, baik yang berskala internasional maupun domestik.

Indikator Global dan Nasional yang Membaik

Perbaikan kualitas pemerintahan Indonesia tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga mendapat pengakuan dari komunitas internasional. Beberapa indeks global menunjukkan tren positif bagi negara kita. Government Effectiveness dari Bank Dunia mencatat peningkatan signifikan. Selain itu, Electronic Government Development Index yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberikan hasil yang baik. Yang lebih menarik lagi, OECD Digital Government Index menempatkan Indonesia pada posisi kedua di kawasan Asia Tenggara. Pencapaian ini membuktikan bahwa transformasi digital dan tata kelola pemerintahan kita semakin diakui dunia.

Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa berbagai indikator strategis nasional menunjukkan perkembangan yang konsisten ke arah yang lebih baik. Mulai dari Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semuanya mengalami kemajuan. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani juga terus diperluas. Indeks Pelayanan Publik sebagai salah satu tolok ukur kepuasan masyarakat juga menunjukkan angka yang meningkat.

Peran Strategis Kementerian PAN-RB

Dalam menjaga momentum reformasi birokrasi, Kementerian PAN-RB menempati posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menurut Menteri Rini, terdapat tiga fungsi utama yang dijalankan oleh kementerian tersebut. Fungsi pertama adalah sebagai regulator sekaligus pembina tata kelola pemerintahan di seluruh Indonesia. Fungsi kedua menempatkan PAN-RB sebagai bagian dari Strategic Diamond Presiden yang memastikan birokrasi mampu mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional. Fungsi ketiga adalah mendukung proses aksesi Indonesia ke dalam OECD.

“Peningkatan tersebut didukung oleh semakin luasnya implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital, sehingga layanan pemerintah menjadi semakin terintegrasi, efektif, dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).

Pencapaian Berbasis Anggaran 2025

Dalam pemanfaatan anggaran tahun 2025, Kementerian PAN-RB mencatatkan beberapa pencapaian yang sangat berarti. Dengan anggaran efektif sebesar Rp 314 miliar, realisasi belanja mencapai lebih dari 97,98 persen. Dari alokasi tersebut, tujuh capaian strategis berhasil diraih. Pencapaian pertama berkaitan dengan penguatan tata kelola Program Prioritas Presiden melalui implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan penyusunan proses bisnis yang lebih sistematis.

Pencapaian kedua adalah meluasnya pelayanan publik yang terintegrasi, berkualitas, dan inklusif. Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 305 Mal Pelayanan Publik telah terbentuk di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pencapaian ketiga menyangkut penguatan efektivitas dan kapabilitas kelembagaan nasional melalui penataan kelembagaan pemerintah, pengembangan basis data kelembagaan dan jabatan, serta penerapan fleksibilitas sistem kerja.

“Di samping itu, inisiatif untuk inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Bahkan beberapa inovasi telah mendapatkan penghargaan dari United Nations Public Service Awards (UNPSA),” jelasnya.

Pencapaian keempat adalah penguatan manajemen kinerja instansi pemerintah melalui penguatan kebijakan akuntabilitas, peningkatan kapasitas instansi, dan penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian kelima berkaitan dengan transformasi layanan digital pemerintah melalui pembangunan ekosistem Pemerintah Digital yang mencakup tata kelola, Digital Public Infrastructure, serta layanan digital terintegrasi dan terpadu.

Pencapaian keenam adalah meningkatnya implementasi sistem merit melalui penguatan manajemen aparatur sipil negara berbasis merit, penataan pegawai non-ASN, serta integrasi layanan ASN dalam satu platform. Pencapaian ketujuh adalah mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD melalui penyelesaian initial memorandum pada bidang Public Governance sebagai bagian dari penyelarasan tata kelola dengan standar internasional.

Komitmen untuk Masa Depan

Menteri Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi penting untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Kementerian PAN-RB tetap berkomitmen mengelola APBN secara akuntabel dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Atas dukungan dan kemitraan Komisi II DPR RI, kementerian menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Semoga sinergi ini terus berlanjut untuk kemajuan bangsa Indonesia.

“`