Main Agenda: Ketua DPRD Jabar Tegaskan Kemajuan Daerah Jadi Kunci Indonesia Maju

Ketua DPRD Jabar: Pembangunan Daerah Menjadi Pilar Utama Kembangkan Indonesia

Main Agenda – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) serta pengurus Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan bahwa kemajuan wilayah daerah merupakan faktor penentu dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang berkeadilan dan makmur. Menurutnya, proses pengembangan nasional tidak dapat terlepas dari peningkatan kualitas pembangunan di tingkat lokal. DPRD Jabar, kata Buky, aktif mendukung berbagai inisiatif strategis pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan tujuh program prioritas yang dipaparkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa program-program tersebut harus diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap daerah agar efektif dalam mencapai target nasional.

“Pasti Indonesia akan sejahtera. Kalau daerah Makmur, Indonesia makmur. Daerah maju, Indonesia maju. Jadi pada dasarnya pemerintah pusat juga konsentrasi pembangunan dimulai dari daerah, termasuk melalui berbagai program-program yang direncanakan oleh pak Presiden. Program prioritas Presiden itu juga kami dukung sepenuhnya dengan Bahasa dan pengertian yang bisa diterapkan secara efektif dan efisien di daerah,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (30/6/2026).

Ketua DPRD Jabar ini menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bali, Senin (29/6). Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pengelolaan anggaran, tetapi juga harus berperan aktif dalam mendorong inovasi dan pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu tantangan yang dihadapi, menurut Buky, adalah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, yang berdampak pada kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Buky juga menyoroti bahwa meskipun dana transfer terbatas, pemerintah daerah tetap bisa melanjutkan upaya pengembangan dengan cara yang lebih kreatif. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran justru menjadi momentum untuk memacu inisiatif-inisiatif baru yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan aset yang lebih optimal. “Itu memang dirasakan oleh kami di daerah pengurangan dana transfer ya. Tetapi bukan berarti bahwa pembangunan tidak bisa berlanjut. Nah di sinilah justru tantangannya kita mengerti keuangan di pusat, dan kami di daerah juga akan mendorong kepala daerah agar lebih kreatif menjalankan roda pembangunan,” jelasnya.

Kerja Sama Daerah dan Pusat Jadi Fokus Rakernas ADPSI

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, yang menjadi tuan rumah Rakernas ADPSI, mengapresiasi partisipasi peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Ia mengatakan kehadiran lebih dari 240 peserta menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Bali sekaligus memperkuat hubungan sinergis antara daerah-daerah dalam menghadapi isu-isu strategis nasional.

Karena daerah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, Dewa Made menyoroti bahwa Rakernas kali ini membahas kebijakan fiskal sebagai agenda utama. Ia menjelaskan bahwa Bali memiliki karakteristik ekonomi unik karena ketergantungan pada sektor pariwisata. “Di Bali juga punya pariwisata yang nanti kami akan bahas tentang bagaimana fiscal pusat terhadap daerah khususnya provinsi Bali. Ini mendapat perhatian karena pariwisata ini kami tidak bisa hitung, beda dengan hasil bumi dan hasil alam. Tapi secara devisa, kami punya angka sekitar 160-170 Triliun pertahun,” ujarnya.

Dewa Made menjelaskan bahwa besaran kontribusi devisa dari sektor pariwisata menjadi alasan penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan yang lebih proporsional terhadap daerah-daerah yang mengandalkan sektor tersebut sebagai pendorong utama perekonomian. Ia menegaskan bahwa Rakernas ADPSI menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, serta memperkuat komitmen para wakil rakyat se-Indonesia dalam mengawal program prioritas nasional.

Kemajuan daerah, menurut Buky, bukan hanya tentang keberhasilan ekonomi, tetapi juga terkait dengan kemampuan pemerintah lokal dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan bahwa salah satu langkah konkret yang bisa diambil adalah melakukan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki daerah. “Dengan pendataan ulang, kita bisa mengidentifikasi potensi pendapatan yang selama ini belum optimal, lalu memanfaatkannya secara lebih produktif,” terangnya.

Dalam konteks ini, Buky juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu memiliki kebijakan fiskal yang fleksibel. Hal ini penting karena kebijakan nasional harus disesuaikan dengan dinamika lokal. “Daerah harus mampu merespons perubahan ekonomi secara cepat, baik dalam memanfaatkan dana yang diterima maupun mencari sumber pendapatan lain. Keterbatasan anggaran bisa jadi momentum untuk menciptakan sistem yang lebih mandiri,” lanjutnya.

Dewa Made menambahkan bahwa kerja sama antara daerah dan pemerintah pusat adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional. Ia menggambarkan Bali sebagai contoh daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, sehingga kebijakan fiskal harus disusun dengan mempertimbangkan dinamika sektor ini. “Bali memiliki potensi besar dalam pariwisata, tetapi kita juga harus menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada pengunjung luar negeri. Kebijakan yang tepat akan memastikan sektor ini tetap menjadi tulang punggung perekonomian,” ujarnya.

Menurut Buky, pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat perlu dipastikan berjalan efektif di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa DPRD Jabar siap menjadi mitra strategis dalam mengoptimalkan pelaksanaannya. “Kami berharap program-program ini tidak hanya menjadi kertas kerja, tetapi juga bisa menjadi perubahan nyata di masyarakat. Keterlibatan aktif DPRD daerah akan memastikan kebijakan nasional bisa diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah,” jelasnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan, Buky menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih inklusif. Ia menegaskan bahwa daerah-daerah perlu memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka, termasuk dalam mempertimbangkan prioritas fiskal yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. “Kita harus berpikir bersama bagaimana membuat pendapatan daerah lebih berkelanjutan. Kebijakan fiskal yang baik akan menjadi fondasi untuk pengembangan ekonomi yang lebih merata,” pungkasnya.