Waka MPR: Negara Harus Konsisten Lindungi Hak Warga Termasuk Disabilitas

Penguatan Kebijakan Disabilitas Harus Berujung pada Akses Nyata

Ceritaberkat.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai perlindungan hak penyandang disabilitas perlu diwujudkan secara konsisten melalui kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetaraan kesempatan bagi warga dengan disabilitas dipandang penting agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan nasional.

Komitmen itu mencakup banyak bidang, dari akses pendidikan dan layanan kesehatan hingga peluang kerja, transportasi, hunian, serta ruang partisipasi sosial. Kehadiran aturan saja belum cukup apabila pelaksanaannya belum mampu menjangkau kebutuhan warga di berbagai daerah.

“Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan bermasyarakat harus dilakukan dengan komitmen penuh, karena undang-undang dan konstitusi sudah mengamanatkan hal itu,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).

PP Nomor 31 Tahun 2026 dan sembilan sektor prioritas

Pada awal September 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengadakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Forum tersebut diikuti 64 pejabat yang mewakili 33 kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Regulasi yang ditetapkan pada 2 Juli 2026 itu membuka ruang pemberian konsesi paling sedikit 20 persen bagi penyandang disabilitas pada sembilan sektor strategis. Cakupannya meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan dan utilitas, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan budaya, serta olahraga.

Sembilan sektor tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas warga. Konsesi di bidang transportasi, misalnya, akan relevan bagi mobilitas menuju sekolah, tempat kerja, fasilitas kesehatan, maupun kegiatan sosial. Di sisi lain, dukungan pada alat bantu dan layanan kesehatan dapat menentukan seberapa mandiri seseorang menjalani rutinitasnya.

Dalam pendidikan, akses yang inklusif tidak hanya menyangkut kesempatan masuk sekolah atau perguruan tinggi. Lingkungan belajar, layanan pendampingan, ketersediaan sarana, dan penerimaan sosial juga menjadi bagian dari pengalaman pendidikan yang setara. Hal serupa berlaku dalam ketenagakerjaan, ketika kesempatan memperoleh pekerjaan perlu diiringi kondisi kerja yang aman dan layak.

Kesenjangan pendidikan dan pekerjaan masih perlu dijawab

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tantangan yang masih besar. Dari 17,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia, hanya 2,8 persen yang dapat menuntaskan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Angka itu menggambarkan pentingnya pembenahan berkelanjutan agar jalur pendidikan lanjutan semakin terbuka.

Tantangan berikutnya terlihat pada dunia kerja. Sekitar 70 persen penyandang disabilitas yang bekerja berada di sektor informal, yang rentan dan belum terlindungi. Kondisi ini memperlihatkan perlunya perluasan akses terhadap pekerjaan formal, pengembangan keterampilan, dukungan kewirausahaan, dan penerapan lingkungan kerja yang tidak menutup kesempatan bagi pekerja disabilitas.

Kebijakan konsesi dan insentif bagi perusahaan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Namun, dampaknya akan bergantung pada koordinasi lintas lembaga, kesiapan pemerintah daerah, keterlibatan dunia usaha, serta kemampuan layanan publik dalam merespons kebutuhan yang beragam.

“Upaya meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerbitkan regulasi. Diperlukan langkah konkret dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan yang ada,” ujarnya.

Kolaborasi diperlukan karena hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak selalu sama di setiap sektor. Hambatan mobilitas dapat berbeda dengan persoalan akses informasi, sedangkan kebutuhan di lingkungan pendidikan dapat berlainan dengan kebutuhan saat memasuki dunia kerja. Karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu diterjemahkan dalam layanan yang mudah digunakan dan dapat diakses secara nyata.

Peran pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan

Lestari juga menyoroti percepatan kebijakan disabilitas di tingkat daerah. Harmonisasi serta penerbitan Peraturan Daerah yang inklusif di seluruh provinsi dan kabupaten/kota menjadi langkah penting agar perlindungan hak tidak berhenti pada kebijakan tingkat nasional.

Aturan daerah yang selaras dapat membantu menjadikan layanan publik lebih konsisten dari satu wilayah ke wilayah lain. Warga penyandang disabilitas semestinya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas dasar tanpa bergantung pada tempat tinggal mereka. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memegang peranan penting untuk menerjemahkan arah kebijakan ke dalam pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

Ia menekankan bahwa pembangunan sistem perlindungan yang efektif membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat. Sistem tersebut perlu menjawab kebutuhan akses layanan publik sekaligus mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan.

“Negara harus tetap konsisten dalam komitmennya melindungi dan memenuhi hak-hak semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dengan dukungan semua pihak,” pungkasnya.

Pelaksanaan PP Nomor 31 Tahun 2026 menjadi momentum untuk memastikan amanat konstitusi hadir dalam tindakan yang terukur. Ketika pendidikan lebih terbuka, layanan publik makin mudah diakses, dan peluang ekonomi diperluas, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi lebih penuh sebagai warga negara yang memiliki hak, kemampuan, dan kontribusi dalam pembangunan.