Topics Covered: Ketua Komisi IX DPR Tegaskan Nilai TKD 2027 Belum Final, Kawal Pembahasan

Ketua Komisi IX DPR: Nilai TKD 2027 Belum Final, Kawal Pembahasan

Topics Covered – Ketua Komisi IX DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa jumlah transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027 belum ditetapkan secara akhir. Ia menjelaskan bahwa angka resmi terkait TPB (Transfer Pembentukan Daerah) 2027 masih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027, yang akan dilakukan pemerintah bersama dengan DPR. Menurut Misbakhun, data yang beredar saat ini bersifat sementara dan perlu dikaji ulang sebagai bagian dari upaya menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat.

Pembahasan Dinamis dan Partisipasi Pemerintah Daerah

Misbakhun menekankan bahwa TKD 2027 tetap tergantung pada hasil final pembahasan RAPBN. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus tetap aktif dalam memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan lokal. “Kami sangat menghargai partisipasi pemerintah daerah dalam Topics Covered ini, karena mereka menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan fiskal nasional,” jelas Misbakhun kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Dalam RAPBN 2026, angka TPB meningkat sebesar Rp43 triliun dari rancangan awal, mencapai Rp693 triliun. Ini menunjukkan bahwa Topics Covered tidak hanya fokus pada nominal, tetapi juga pada cara distribusi dana yang adil. Misbakhun mengungkapkan bahwa DPR akan terus mengawal proses pembahasan untuk menghindari kesenjangan antara daerah dengan kebutuhan berbeda.

“Dalam Topics Covered ini, kami memastikan bahwa setiap wilayah memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah daerah perlu terus berdiskusi agar TKD 2027 benar-benar reflektif dari kebutuhan nyata,” tambahnya.

Strategi Penyusunan Anggaran yang Lebih Matang

Misbakhun menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan TPB 2027. Ia menjelaskan bahwa angka TPB tidak hanya didasarkan pada perhitungan keuangan, tetapi juga pada pertimbangan sosial dan ekonomi. “DPR akan mengawal pembahasan ini dengan teliti, termasuk mengukur dampak TPB terhadap pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal,” katanya.

Dalam proses penyusunan anggaran, pemerintah daerah dianjurkan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Misbakhun menegaskan bahwa Topics Covered tentang TPB 2027 akan menjadi panduan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan daerah dan kemampuan pemerintah pusat. “Kami ingin TPB 2027 memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik untuk sektor publik maupun swasta,” ujarnya.

“Selain Topics Covered dalam TPB, kami juga memperhatikan keterbukaan data dan transparansi proses. Dengan itu, kebijakan fiskal 2027 diharapkan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambah Misbakhun.

Menurutnya, proses pembahasan TPB 2027 tidak hanya melibatkan DPR dan pemerintah, tetapi juga lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan akuntabilitas. “DPR akan meminta pertanggungjawaban dari pihak terkait, termasuk penjelasan tentang Topics Covered yang disampaikan,” jelasnya.

Dalam konteks kebijakan fiskal, Misbakhun mengatakan bahwa Topics Covered tentang TPB 2027 perlu dipahami secara menyeluruh oleh semua pihak. “Ini bukan hanya soal dana, tetapi juga tentang pengelolaan keuangan daerah yang efektif. DPR akan memastikan bahwa TPB tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang,” tambahnya.

“Dengan Topics Covered ini, kami ingin masyarakat daerah benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan. TPB seharusnya menjadi alat yang menyeimbangkan antara kebijakan pusat dan lokal,” ujar Misbakhun.