Topics Covered: Catatan JPPI soal Prabowo Ingin Bahasa Prancis Diajarkan di Sekolah

Catatan JPPI soal Prabowo Ingin Bahasa Prancis Diajarkan di Sekolah

Topics Covered – Dalam sebuah wawancara pada Senin (1/6/2026), Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, memberikan tanggapan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan bahwa Bahasa Prancis harus diajarkan di seluruh jenjang sekolah. Kritik Ubaid mengarah pada tingkat literasi dasar yang masih rendah di kalangan anak-anak Indonesia, yang menjadi tantangan utama sebelum memperkenalkan pelajaran baru.

Permintaan Prabowo untuk Pendidikan Bahasa Prancis

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan instruksi tersebut selama kunjungan ke Istana Kepresidenan Élysée di Paris, Kamis (28/5/2026). Dalam pidatonya di hadapan Presiden Macron, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan dunia di masa depan. “Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis,” ujarnya.

“Instruksi ini dianggap sebagai kebijakan halusinasi. Bagaimana mungkin seorang kepala negara memerintahkan seluruh jenjang pendidikan untuk mengajarkan Bahasa Prancis, sementara jutaan anak Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam kemampuan dasar membaca, matematika, dan sains?”

Ubaid menyebutkan bahwa data PISA telah berkali-kali menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak Indonesia di bidang literasi, matematika, dan sains masih berada di posisi terbawah dibandingkan negara-negara lain. “Jangankan memahami struktur bahasa Eropa, membaca dan mencerna teks bahasa Indonesia saja banyak yang tidak mampu,” tambahnya.

Analisis Ketersediaan SDM Guru

Ubaid juga menyoroti kekurangan sumber daya manusia (SDM) guru di lapangan. Menurutnya, di tengah masalah literasi dasar yang belum teratasi, penambahan pelajaran Bahasa Prancis justru akan membebani sistem pendidikan yang sudah kritis. “Masalah ketersediaan SDM, kenyataannya kita belum memiliki guru yang siap mengajar,” jelasnya.

“Jangankan guru Bahasa Prancis, sampai saat ini Indonesia masih mengalami darurat kekurangan guru kelas, guru matematika, dan guru sains. Kebijakan ‘asal jeplak’ ini dianggap merendahkan akal sehat masyarakat,”

Menurut Ubaid, perlu adanya evaluasi menyeluruh sebelum mengenalkan bahasa asing baru. Ia menekankan bahwa keputusan ini seharusnya didasarkan pada kondisi riil pendidikan Indonesia, bukan hanya keinginan untuk memperluas kurikulum. “Kebijakan ini bisa menjadi pengorbanan terhadap anak-anak dan guru, hanya untuk menguji ambisi elite yang tidak memperhatikan konteks kebutuhan pendidikan saat ini,” ujarnya.

Permintaan JPPI untuk Pembatalan Instruksi

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Prabowo untuk segera membatalkan instruksi yang dianggap absurd. “JPPI meminta Presiden mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar tidak merugikan proses belajar-mengajar dan mengganggu fokus peningkatan kualitas pendidikan dasar,” lanjut Ubaid.

“Jangan biarkan anak-anak didik dan para guru menjadi kelinci percobaan bagi kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini perlu direvisi sebelum diimplementasikan,”

Menurut Ubaid, keberhasilan pendidikan tidak hanya tergantung pada penambahan pelajaran, tetapi juga pada peningkatan kompetensi guru dan kesinambungan kurikulum. Ia menilai bahwa penambahan Bahasa Prancis akan memperparah masalah yang sudah ada, terutama jika sumber daya manusia tidak siap. “Ini adalah kesempatan untuk memperkuat fondasi pendidikan, bukan malah menambah beban yang tidak terukur,” katanya.

Perbandingan dengan Kebijakan Lainnya

Dalam konteks ini, Ubaid mengkritik kurangnya koordinasi antara pemerintah dan instansi pendidikan. Ia mencontohkan bahwa penambahan pelajaran Bahasa Prancis seharusnya disertai dengan program pelatihan guru dan penyesuaian kurikulum yang terukur. “Kebijakan ini tidak hanya memperhatikan kebutuhan siswa, tetapi juga kestabilan sistem pendidikan,” ujarnya.

Menurut data dari PISA, Indonesia mengalami kinerja yang kurang memadai dalam kemampuan literasi dasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa diabaikan hanya karena keinginan untuk mengikuti tren global. “Peningkatan literasi dasar adalah prioritas utama. Sebelum menambahkan Bahasa Prancis, kita harus memastikan bahwa anak-anak Indonesia mampu menguasai bahasa nasional dan matematika terlebih dahulu,” tambah Ubaid.

Konteks Instruksi Prabowo di Paris

Kunjungan Prabowo ke Paris bukan hanya untuk mempromosikan kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai upaya menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama internasional. Namun, keputusan untuk menambahkan Bahasa Prancis di sekolah-sekolah menjadi sorotan karena dinilai tidak selaras dengan realitas pendidikan di Tanah Air.

“Melihat perkembangan dunia ke depan, saya yakin pendidikan multibahasa penting untuk menghadapi tantangan global. Namun, kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada,”

Ubaid mengakui bahwa penguasaan Bahasa Prancis memiliki nilai strategis, terutama dalam meningkatkan kompetensi anak-anak Indonesia di tingkat internasional. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dijalankan secara bertahap. “Kita perlu memperbaiki sistem pendidikan terlebih dahulu sebelum mengembangkan program bahasa asing,” ujarnya.

Impak pada Kurikulum dan Sumber Daya

Menurut Ubaid, penambahan Bahasa Prancis bisa mengganggu fokus pada mata pelajaran utama yang masih menjadi prioritas. “Dengan kekurangan guru dan kurikulum yang belum optimal, penambahan pelajaran ini akan menjadi beban tambahan bagi sekolah dan siswa,” jelasnya.

JPPI juga menyoroti perlunya investasi dalam infrastruktur pendidikan, seperti sarana pembelajaran dan materi ajar yang relevan. “Tidak cukup hanya menetapkan kebijakan, tetapi kita harus memastikan