Special Plan: Satgas PRR Sinkronkan Data Huntap, Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran

Special Plan: Sinkronisasi Data Huntap untuk Pembangunan Tepat Sasaran

Special Plan – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera kini mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Melalui Special Plan ini, percepatan penyelesaian hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diprioritaskan. Sinergi yang lebih kuat diharapkan tidak hanya memenuhi target waktu, tetapi juga menjamin keamanan, kelayakan, dan kecukupan hunian bagi para penyintas.

Koordinasi Lintas Instansi dalam Special Plan

Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, menekankan pengawasan ketat terhadap percepatan pembangunan hunian tetap sebagai bagian dari Special Plan. Proses ini mencakup persiapan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga implementasi di lapangan. Menurutnya, alokasi anggaran pemerintah yang signifikan harus dikonversi menjadi hunian yang benar-benar siap huni oleh masyarakat.

Untuk Kementerian PKP anggaran mereka sudah turun lebih dari Rp2 triliun. Jangan sampai tidak terserap dan rumah komunal tidak terbangun semua sesuai target karena tinggal lima bulan lagi sebelum akhir tahun. Pembangunan rumah kompleks jauh lebih sulit karena perlu tanah, saluran air, listrik, dan akses jalan masuk. Itu harus dibicarakan secara detail dan dicek langsung di lapangan,

Tito menyampaikan pernyataan tersebut pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Sinkronisasi Data dalam Kerangka Special Plan

Satgas PRR telah mengadakan pertemuan sinkronisasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pusat Statistik dalam kerangka Special Plan. Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, Ketua Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, menjelaskan bahwa sinkronisasi ini mencakup data pembangunan, penerima bantuan, hingga pembagian tugas pelaksanaan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mencegah terjadinya duplikasi penggunaan anggaran. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sumber pendanaan lain dapat bekerja secara sinergis tanpa tumpang tindih.

Fondasi Data untuk Special Plan Hunian Tetap

Brigjen TNI Andre Julian, Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, menegaskan bahwa penyatuan data merupakan fondasi utama keberhasilan program hunian tetap dalam Special Plan.

Data-data yang kita sinkronkan adalah data-data pembangunan Huntap. Hal ini perlu dilaksanakan karena kita akan membangun Huntap menggunakan anggaran dari pemerintah. Kemudian ada juga anggaran dari pemerintah daerah maupun CSR,

Andre menambahkan bahwa integrasi data memungkinkan pemantauan lebih akurat terhadap progres pembangunan di setiap wilayah.

Target Pembangunan dalam Special Plan

Berdasarkan hasil tinjauan APIP BNPB, teridentifikasi target pembangunan sebanyak 14.897 unit hunian tetap insitu dan relokasi mandiri di tiga provinsi Sumatera sebagai bagian dari Special Plan. Hingga saat ini, 413 unit sedang dalam tahap konstruksi, sementara 93 unit telah rampung dibangun. Selain itu, terdapat 12.138 unit usulan stimulan rumah rusak yang sedang diproses di berbagai daerah. Dengan demikian, estimasi total kebutuhan pembangunan hunian tetap mencapai sekitar 27.035 unit. Angka ini menjadi acuan dalam pembagian peran antara BNPB dan Kementerian PKP untuk menangani kebutuhan hunian secara bertahap.

Rencana Aksi Special Plan dan Infrastruktur

Kementerian PKP telah menyusun rencana aksi pembangunan hunian tetap relokasi terpusat sebanyak 25.606 unit hingga tahun 2027 dalam Special Plan. Untuk tahun 2026, target pembangunan ditetapkan sebesar 7.952 unit dengan dukungan anggaran lebih dari Rp2,33 triliun. Pembangunan tidak hanya berfokus pada rumah tipe 36, tetapi juga mencakup prasarana, sarana, dan utilitas umum. Komponen tersebut meliputi jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, penerangan jalan, balai warga, rumah ibadah, serta ruang terbuka hijau. Semua elemen ini dirancang agar kawasan permukiman dapat berfungsi secara optimal sejak awal hunian ditempati.

Verifikasi dalam Rangka Special Plan

Selain kesiapan pendanaan dan desain pembangunan, Satgas PRR juga memastikan setiap lokasi hunian tetap memenuhi aspek keamanan dalam Special Plan. Beberapa lokasi di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, memerlukan verifikasi lanjutan terkait kondisi geologi. Langkah ini penting agar rumah yang dibangun berada di kawasan aman dan dapat dihuni dalam jangka panjang tanpa risiko baru. Proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan juga terus berlangsung. Hingga akhir Juni 2026, BPS telah menyelesaikan verifikasi Tahap 10 yang menjadi dasar penetapan penerima bantuan menggunakan skema by name by address.