Soroti Kebakaran TPA, Waka MPR Tekankan Pembenahan Hulu dan Pengawasan

Waka MPR Soroti Kebakaran TPA Cipayung: Perlunya Transformasi Pengelolaan Sampah

Soroti Kebakaran TPA Waka MPR Tekankan – Kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung di Depok kembali menjadi perhatian serius bagi Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno. Menurut politisi senior ini, peristiwa tersebut merupakan sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan sampah nasional masih menghadapi tantangan mendesak yang memerlukan penanganan segera. Insiden ini bukan hanya masalah lokal, melainkan mencerminkan kelemahan struktural dalam manajemen sampah di tingkat nasional.

Eddy menilai bahwa insiden ini bukanlah kejadian terisolasi. Justru, kebakaran yang terjadi setelah peristiwa serupa di TPA Jatiwaringin menunjukkan adanya pola berulang. Pola tersebut mengindikasikan lemahnya tata kelola sampah yang selama ini diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan frekuensi kejadian yang semakin meningkat, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi akar permasalahan.

“Ketika TPA terus terbakar, itu artinya sistem kita belum bekerja, khususnya sistem pengawasan dan penindakan di TPA. Saat ini kita terus disibukkan oleh upaya-upaya penanganan bencana TPA, seperti longsornya timbunan sampah dan kebakaran. Kita perlu melakukan intervensi segera dan tegas untuk mencegah terulangnya bencana di TPA di seluruh Indonesia,” tegas Eddy, Sabtu (18/7/2026).

Transformasi Menuju Teknologi Waste to Energy

Dalam berbagai forum dan kesempatan, Waketum PAN ini secara konsisten menyampaikan bahwa pendekatan pengelolaan sampah di Indonesia masih terlalu bergantung pada metode landfill. Sistem penimbunan yang sudah tidak memadai ini perlu segera ditransformasi melalui perubahan kebijakan dan adopsi teknologi modern. Salah satu solusi utama yang ditawarkan adalah implementasi teknologi Waste to Energy atau WTE secara masif.

“Indonesia menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah setiap tahun dan sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir melalui sistem penimbunan,” katanya.

Menurut Eddy, ketergantungan berlebihan pada TPA sebagai solusi utama sudah tidak relevan lagi. Fasilitas-fasilitas tersebut telah mencapai kapasitas maksimal, rentan terhadap kebakaran, dan menjadi sumber pencemaran lingkungan yang signifikan. Tanpa perubahan mendasar, situasi saat ini berpotensi berkembang menjadi krisis besar yang merugikan masyarakat kapan saja. Teknologi WTE menawarkan alternatif yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini juga menekankan pentingnya percepatan implementasi teknologi Waste to Energy atau WTE. Teknologi ini tidak hanya mengurangi volume sampah secara drastis, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi ketahanan energi nasional. WTE menghasilkan energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik rumah tangga dan industri.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem landfill yang sudah tidak memadai. WTE adalah salah satu solusi penanganan sampah dan kini tengah diimplementasikan secara luas. Selain mengurangi sampah secara signifikan, WTE juga menghasilkan energi terbarukan. Ini menjawab dua masalah sekaligus: krisis sampah dan kebutuhan energi bersih,” jelasnya.

Pembenahan Hulu dan Penguatan Pengawasan

Selain solusi di hilir, Eddy juga menyoroti pentingnya pembenahan dari hulu melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Ia konsisten mendorong penguatan edukasi publik, pengurangan sampah dari sumbernya, serta pengembangan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

“Masalah sampah tidak akan selesai kalau hanya ditangani di TPA. Kuncinya ada di hulu. Rumah tangga harus mulai memilah, mengurangi, dan mengelola sampahnya sendiri. Pemerintah harus hadir dengan sistem yang mendukung itu,” ujarnya.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menambahkan bahwa pendekatan berbasis komunitas terbukti lebih efektif dan berkelanjutan apabila didukung oleh kebijakan yang tepat dari pemerintah. Pembangunan infrastruktur fisik memang penting, namun perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat juga harus terus diperkuat sebagai bagian dari solusi bersama. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan.

“Kita perlu membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah. Pembangunan infrastruktur sangat penting, tapi perilaku dan kesadaran kolektif juga harus terus diperkuat sebagai solusi bersama,” kata Anggota Komisi XII DPR RI ini.

Eddy juga menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pengawasan di TPA serta penindakan tegas terhadap praktik illegal dumping. Sampah jenis basah dari sisa makanan yang dihasilkan dalam jumlah besar menghasilkan gas methane yang berbahaya bagi lingkungan dan mudah memicu kebakaran. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengawasi TPA secara intensif guna mencegah bencana yang telah berulang terjadi. Dengan pengawasan yang ketat, potensi kebakaran dapat diminimalisir secara signifikan.