Sederet Fakta Kortastipidkor Polri Sita Lahan Rp 4,8 Triliun di Bali

Polri Amankan Lahan 23 Hektare di Ungasan, Nilai Potensial Capai Rp 4,8 Triliun

Ceritaberkat.com – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyita sebidang tanah seluas 23 hektare di kawasan Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Area yang berada sekitar satu kilometer dari Pantai Melasti itu diamankan dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penguasaan aset negara.

Lahan tersebut menjadi perhatian karena letaknya berada di wilayah pariwisata Bali dengan potensi pengembangan untuk fasilitas wisata maupun hunian modern. Nilai asetnya diperkirakan meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar Rp 2,2 triliun hingga potensi sekitar Rp 4,8 triliun pada 2026.

Nilai Aset Masih Bersifat Sementara

Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset Kortastipidkor Polri, Brigjen Indra Lutrianto, menjelaskan bahwa angka Rp 4,8 triliun belum merupakan penetapan akhir mengenai kerugian negara. Nilai itu masih dipakai sebagai gambaran awal dalam penanganan perkara.

“Angka tersebut merupakan nilai sementara dan belum merupakan penetapan final kerugian keuangan negara,” ungkap Indra dalam konferensi pers penyitaan tanah tersebut di Ungasan, Kabupaten Badung, Kamis (17/9/2026).

Nilai sekitar Rp 2,2 triliun sendiri merupakan perhitungan aset hingga 2024 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, proyeksi nilai yang lebih tinggi pada 2026 dikaitkan dengan posisi tanah di kawasan yang memiliki daya tarik wisata dan peluang pembangunan bernilai tinggi.

“Karena berada di kawasan pariwisata serta potensinya untuk pengembangan kepariwisataan maupun hunian modern, nilai aset tersebut bahkan dapat mencapai sekitar Rp 4,8 triliun,” tuturnya.

Perbedaan antara nilai pada 2024 dan potensi nilai pada 2026 menunjukkan pentingnya pengamanan aset tersebut selama proses hukum berlangsung. Dalam perkara yang menyangkut tanah bernilai besar, penetapan nilai akhir dapat dipengaruhi pemeriksaan dokumen, status hak atas tanah, kondisi fisik aset, hingga hasil pendalaman penyidik atas transaksi yang terkait.

Penguasaan Lahan Disebut Berlangsung Sejak 2014

Penyidik menyebut PT Marga Srikaton Dwipratama atau PT MSD telah menguasai lahan tersebut sejak 2014. Penguasaan itu dikaitkan dengan proses tukar-menukar aset, atau ruislag, yang dinilai belum diselesaikan sampai tuntas.

Dalam proses tersebut, PT MSD disebut memenangkan lelang untuk penguasaan lahan. Sebagai bagian dari kompensasi, perusahaan memiliki kewajiban membangun Gedung BPN Bali. Namun, pembangunan gedung yang menjadi bagian dari kewajiban itu disebut belum terealisasi.

Ruislag pada dasarnya merupakan mekanisme pertukaran aset yang dapat melibatkan kewajiban tertentu dari pihak penerima aset. Karena itu, penyidik masih mendalami pelaksanaan proses tersebut, termasuk pemenuhan kewajiban yang dijanjikan dalam penguasaan tanah di Ungasan.

Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi tanah, tetapi juga pengelolaan aset negara. Ketika aset berada di lokasi strategis dan memiliki nilai yang terus bertambah, kejelasan administrasi, pemenuhan kewajiban, serta status penguasaannya menjadi aspek penting dalam pemeriksaan hukum.

Sertifikat Hak Pakai Beralih pada 2022

Pada 2022, Sertifikat Hak Pakai atas lahan itu berubah dari Kantor Wilayah BPN Bali menjadi Kementerian ATR/BPN. Meski sertifikat mengalami peralihan, PT MSD disebut tetap menguasai area tersebut.

Penguasaan fisik yang didalami penyidik antara lain terlihat melalui pemasangan pagar, papan penanda, serta keberadaan pos jaga di lokasi. Langkah penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset dan memastikan kondisi tanah tetap terjaga selama penyidikan berjalan.

Selain status sertifikat, keberadaan bangunan atau fasilitas di atas lahan juga menjadi bagian yang relevan dalam penanganan perkara. Salah satunya adalah menara telekomunikasi yang berdiri di area 23 hektare tersebut.

Sembilan Saksi Telah Dimintai Keterangan

Hingga penyitaan dilakukan, Kortastipidkor Polri belum menetapkan tersangka. Penyidik telah memeriksa sembilan saksi guna mengurai rangkaian penguasaan aset serta proses yang melatarbelakanginya.

Para saksi berasal dari Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Bali, dan PT Marga Srikaton Dwipratama. PT Telehouse juga diperiksa karena memiliki menara telekomunikasi yang berdiri di dalam kawasan lahan tersebut.

Pemeriksaan terhadap berbagai pihak diperlukan untuk menelusuri keterangan mengenai proses lelang, pertukaran aset, perubahan sertifikat, hingga aktivitas di atas tanah. Tahap ini juga menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah terdapat pihak yang memenuhi unsur pidana.

Indra menyatakan kemungkinan penetapan tersangka masih terbuka, baik terhadap individu maupun korporasi. Namun, keputusan tersebut akan disampaikan setelah pendalaman perkara dan pengumpulan bukti dinilai memadai.

“Penetapan tersangka nanti akan kami sampaikan kemudian update-nya ya. Kemungkinan bisa perorangan, bisa juga korporasi,” tutup Indra.

Penyitaan tidak serta-merta menjadi penetapan pihak yang bersalah. Tindakan itu merupakan bagian dari penyidikan untuk menjaga aset yang diduga berkaitan dengan perkara, sekaligus mencegah perubahan penguasaan atau kondisi lahan sebelum seluruh proses hukum memperoleh kejelasan.

Dengan luas 23 hektare serta nilai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah, kasus tanah di Ungasan ini akan bergantung pada pembuktian mengenai ruislag, kewajiban pembangunan Gedung BPN Bali, status sertifikat, dan penguasaan lahan selama lebih dari satu dekade. Perkembangan penyidikan selanjutnya akan menentukan arah penanganan aset negara tersebut.