Mendagri Dorong Kepemimpinan Teknokratik Kepala Daerah

Tito Karnavian: Kepemimpinan Teknokratik Kunci Penguatan Ekonomi Daerah

Ceritaberkat.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penerapan gaya kepemimpinan teknokratik oleh para kepala daerah. Langkah ini diyakini dapat mendorong peningkatan pendapatan sekaligus memperkuat fondasi perekonomian di tingkat lokal. Pendekatan yang menuntut orientasi pada hasil ini mengharuskan para pemimpin daerah untuk berani mengambil keputusan strategis serta mampu menggali potensi ekonomi yang ada.

Selain itu, iklim usaha yang kondusif menjadi elemen krusial untuk menarik investasi masuk ke wilayah masing-masing. Kepemimpinan teknokratik menempatkan keahlian dan keterampilan sebagai dasar utama, berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih mengedepankan proses. Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (14/8/2026), Tito menegaskan bahwa fokus haruslah pada pencapaian hasil nyata, bukan sekadar mengikuti prosedur yang ada.

Perbedaan Pendekatan Teknokratik dan Birokratik

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menjadi pembicara utama dalam sesi berbagi pengalaman bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah. Acara ini berlangsung pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8).

Tito menjelaskan bahwa kepemimpinan teknokratik menitikberatkan pada keahlian dan pencapaian hasil. Hal ini berbeda dengan pendekatan birokratik yang lebih menekankan proses dan kepatuhan terhadap prosedur. Meski birokrasi tetap diperlukan dalam pemerintahan, prosedur yang ada tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan.

“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbebelit, ya permudah,” tegasnya.

Menurut Tito, pendekatan tersebut penting diterapkan mengingat kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian berasal dari birokrasi dan memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan, sedangkan lainnya berlatar belakang sektor swasta maupun profesi lain. Karena itu, kemampuan teknokratik diperlukan agar kepala daerah mampu mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus mencapai target pembangunan.

Pengelolaan Keuangan dan Potensi Ekonomi

Salah satu kemampuan yang perlu diperkuat adalah pengelolaan keuangan daerah. Mendagri menekankan keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari upaya meningkatkan pendapatan. Pendapatan daerah antara lain bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal, kepala daerah perlu menggali berbagai potensi ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa, sekaligus mendorong masuknya investasi. Dalam konteks tersebut, berkembangnya sektor swasta menjadi salah satu kunci penguatan perekonomian daerah. Aktivitas dunia usaha tidak hanya membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, tetapi juga dapat memperbesar penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.

Karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor, termasuk melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha. Mendagri juga mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap belanja harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” katanya.

Dukungan OJK untuk Penguatan Kapasitas Daerah

Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Mendagri meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan tersebut dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang maupun pemahaman yang sama mengenai ekonomi dan sektor jasa keuangan.

“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ungkapnya.

Mendagri berharap OJK dapat memberikan pendampingan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026. Kehadiran para pemimpin OJK ini menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Dengan pendekatan teknokratik yang didukung oleh keahlian teknis, diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.