Table of Contents
Pemerintah jamin pasokan energi terjaga dan terjangkau bagi masyarakat
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan serta aksesibilitas energi bagi rakyat. Ia menekankan bahwa ketahanan energi tidak hanya terkait dengan pasokan, tetapi juga dengan upaya memperkuat kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional.
“Ketersediaan energi harus tetap terjaga, dan harganya harus bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Bahlil dalam siaran pers yang diwartakan di Jakarta, Selasa.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas energi lokal, Bahlil menyebutkan pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai strategi utama. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor secara bertahap, meski memerlukan investasi besar dan waktu yang cukup lama.
Pemerintah, menurut Bahlil, telah mencatatkan beberapa pencapaian signifikan dalam mengurangi impor energi. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas kilang minyak domestik, termasuk di Balikpapan, serta pelaksanaan program biodiesel yang berhasil menghentikan impor solar.
Sementara itu, tantangan masih ada pada komoditas bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar global. Bahlil menambahkan bahwa kondisi saat ini menunjukkan Indonesia masih membutuhkan impor sekitar satu juta barel minyak per hari. Dari jumlah tersebut, sebagian besar melewati Selat Hormuz, jalur vital yang kini terpengaruh oleh ketegangan geopolitik.
Data yang disampaikan Bahlil menunjukkan bahwa kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi dalam negeri baru mencapai 605 ribu barel per hari. “Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada impor, terutama melalui jalur yang rentan terhadap faktor luar,” tambahnya.
Kebijakan B50 dan penghematan subsidi
Dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penggunaan campuran kelapa sawit sebesar 50 persen dalam bahan bakar solar, yang akan diterapkan pada tahun 2025. Tujuannya adalah menempatkan Indonesia dalam posisi lebih stabil menghadapi fluktuasi pasokan energi global.
Kebijakan B50 akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebijakan ini diharapkan bisa menghemat subsidi sekitar Rp48 triliun per tahun. Airlangga menyatakan bahwa Pertamina telah siap menerapkan langkah tersebut.
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan B50 berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak fosil hingga 4 juta kiloliter (KL) setiap tahun. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat strategi energi nasional guna melindungi daya beli masyarakat.
