Pramono Pastikan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas Bank Jakarta-PAM Jaya

DKI Tegaskan Kendali atas Bank Jakarta dan PAM Jaya Tetap Terjaga Saat IPO

Ceritaberkat.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) bagi Bank Jakarta dan PAM Jaya, dengan penegasan bahwa kepemilikan mayoritas kedua badan usaha milik daerah tersebut tetap berada di tangan pemerintah daerah. Kepastian itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Langkah masuk ke pasar modal diposisikan sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan daerah. Masyarakat dan investor nantinya dapat memperoleh peluang kepemilikan saham, tetapi arah kebijakan serta kendali atas dua aset strategis Jakarta tetap dipertahankan oleh Pemprov DKI.

“Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI harus mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda yang kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain,” ujar Pramono dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Kepemilikan Mayoritas Diatur dalam Perda

Ketentuan tentang porsi saham pengendali akan dimasukkan dalam peraturan daerah atau Perda yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Pengaturan ini menjadi fondasi penting karena IPO tidak sekadar berkaitan dengan pelepasan saham kepada publik, melainkan juga dengan perlindungan peran pemerintah daerah dalam mengelola perusahaan yang memiliki fungsi besar bagi warga.

Bank Jakarta menjalankan peran dalam menopang aktivitas ekonomi dan layanan perbankan di Ibu Kota. Di sisi lain, PAM Jaya memegang tanggung jawab penyediaan air bersih bagi masyarakat Jakarta. Karena fungsi keduanya berhubungan dengan kebutuhan publik dan kepentingan daerah, pemerintah ingin memastikan kebijakan utama perusahaan tidak berpindah kepada pihak lain.

Status sebagai perusahaan terbuka akan membawa kewajiban baru bagi Bank Jakarta dan PAM Jaya. Keduanya harus memenuhi aturan keterbukaan informasi yang berlaku di pasar modal. Bagi publik, hal ini berarti informasi mengenai kondisi perusahaan, keputusan penting, dan pelaksanaan tata kelola akan mengikuti standar yang lebih terbuka.

Selain keterbukaan, IPO diharapkan mendorong akuntabilitas dan profesionalisme manajemen. Kehadiran investor publik membuat perusahaan perlu menjaga kepercayaan pasar melalui pengelolaan yang tertib, pelaporan yang jelas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penataan Status Hukum BUMD Berjalan Bersamaan

Rencana IPO tersebut berjalan beriringan dengan pembenahan dasar hukum sejumlah perusahaan daerah. Pemprov DKI sebelumnya mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 1 Oktober.

Empat rancangan itu mencakup Pembentukan Dana Cadangan Daerah; perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Daerah; pengaturan Perseroan Terbatas Bank Jakarta sebagai Perseroan Daerah; serta perubahan bentuk badan hukum PT Transportasi Jakarta menjadi Perseroan Daerah.

Penyesuaian bentuk badan hukum menjadi bagian penting sebelum perusahaan daerah memasuki tahap pengembangan berikutnya. Dalam konteks Bank Jakarta dan PAM Jaya, pengaturan tersebut juga berkaitan dengan kesiapan struktur perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tata kelola yang lebih ketat ketika berhadapan dengan investor publik.

Bagi warga, arah kebijakan ini memperlihatkan dua tujuan yang dijalankan secara bersamaan: memperluas ruang penguatan perusahaan melalui pasar modal, sambil tetap menjaga kepemilikan dan kewenangan strategis pemerintah daerah. IPO tidak dimaknai sebagai pelepasan kendali penuh, melainkan sebagai instrumen pengembangan perusahaan dengan batas pengamanan yang ditetapkan melalui regulasi daerah.

Dana Cadangan untuk Menopang Kapasitas Fiskal

Selain agenda badan usaha milik daerah, Pemprov DKI juga mendorong pembentukan Dana Cadangan Daerah. Dana ini disiapkan untuk memperkuat kapasitas fiskal serta menjaga ketersediaan anggaran pembangunan, terutama bagi program strategis dan prioritas.

Salah satu fungsi yang disiapkan adalah mengantisipasi pembayaran pokok Obligasi Daerah saat memasuki jatuh tempo. Alokasinya direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, sehingga kewajiban tersebut dapat dipersiapkan secara terencana.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menilai Dana Cadangan Daerah diperlukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih berkelanjutan.

“Dana cadangan daerah merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan,” ujar Ima.

Jakarta memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat agar proyek-proyek strategis dapat berjalan sesuai rencana. Karena itu, pemerintah daerah mendorong pilihan pembiayaan yang lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada sumber dana konvensional.

Penerbitan Obligasi Daerah menjadi salah satu opsi yang dipersiapkan untuk memperluas sumber pembiayaan sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di Jakarta.

“Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif, dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah,” jelasnya.

Dengan Dana Cadangan Daerah, pemerintah dapat mempersiapkan pembayaran pokok obligasi ketika jatuh tempo tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan lain. Mekanisme ini diarahkan untuk menciptakan perencanaan fiskal yang lebih tertata dalam jangka panjang.

Menjaga Aset Strategis Sambil Mendorong Tata Kelola Terbuka

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan upaya Pemprov DKI untuk memperkuat perusahaan daerah dan keuangan pemerintah secara bersamaan. Penataan regulasi, perubahan bentuk badan hukum, persiapan IPO, serta pembentukan dana cadangan menjadi bagian dari agenda yang saling berkaitan.

Di satu sisi, Bank Jakarta dan PAM Jaya diharapkan memiliki tata kelola yang makin profesional, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, kepemilikan mayoritas Pemprov DKI tetap dijaga agar kepentingan publik dalam layanan perbankan daerah dan penyediaan air bersih tetap menjadi perhatian utama.