Main Agenda: Pigai Tegaskan Pembangunan HAM Berlandaskan Pancasila-Bebas Diskriminasi

Pigai Tegaskan Pembangunan HAM Berlandaskan Pancasila dan Bebas Diskriminasi

Main Agenda menjadi tema utama Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2026 yang digelar Kementerian HAM di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, pada Kamis (11/6). Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri HAM Natalius Pigai, yang menjadi pembicara utama. Pigai menegaskan bahwa Main Agenda ini bertujuan memperkuat penguatan HAM di Indonesia, yang tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi juga prioritas bersama dalam mendorong keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip Pancasila sebagai Fondasi Pembangunan HAM

Dalam pidatonya, Pigai menggarisbawahi bahwa Main Agenda pembangunan HAM harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip seperti persatuan, keadilan sosial, dan kesetaraan harus menjadi landasan dalam membangun sistem HAM yang inklusif. “HAM bukan sekadar undang-undang atau program, tetapi bagian dari identitas nasional yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Pigai.

“Untuk menjadi contoh yang berdampak, generasi muda dan seluruh elemen bangsa harus menguasai tiga pilar utama, yaitu Knowledge (pengetahuan), Skill (keterampilan), dan Attitude (sikap). Tunjukkan jati diri Anda yang sebenarnya dengan kapasitas dan kemampuan objektif yang kalian miliki,” ujar Pigai dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Pigai menegaskan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia harus dihargai sebagai sumber kekuatan dalam Main Agenda pembangunan HAM. Ia menyoroti perlunya kesadaran kolektif untuk memastikan tidak ada bentuk diskriminasi berdasarkan latar belakang budaya, agama, suku, ras, atau identitas lain. “HAM yang berkembang harus memperkuat toleransi dan saling pengertian, agar setiap individu merasa layak dan dihargai dalam kerangka kesetaraan,” imbuhnya.

Pembangunan HAM: Generasi ke Generasi

Pigai menjelaskan bahwa konsep HAM di Indonesia terbagi menjadi tiga generasi utama. Generasi pertama berfokus pada hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara dan berkeyakinan. Generasi kedua mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang melibatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Sementara itu, generasi ketiga menyoroti hak atas pembangunan dan lingkungan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam Main Agenda ini, Pigai menekankan bahwa keterlibatan aktif generasi muda sangat krusial dalam memastikan HAM terus berkembang. “Mereka adalah harapan bangsa, karena mereka yang akan membawa perubahan di masa depan. Melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, generasi muda bisa menjadi pilar utama dalam memajukan hak asasi manusia,” tegasnya.

Komitmen UKSW dalam Main Agenda Pembangunan HAM

Pigai memberikan apresiasi khusus kepada UKSW yang dinilainya telah konsisten mendukung Main Agenda penguatan HAM. Ia menyoroti peran kampus sebagai ruang edukasi yang inklusif, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang bisa berpartisipasi tanpa hambatan. “Festival HAM ini bukan sekadar acara, tetapi wujud komitmen UKSW untuk menjadi pusat perubahan melalui pendidikan,” kata Pigai.

Rektor UKSW Prof. Intiyas Utami menambahkan bahwa tema ‘Pembangunan HAM di Indonesia dalam Jiwa Pancasila’ selaras dengan visi kampus selama 70 tahun terakhir. “UKSW telah menjunjung tinggi keberagaman dan kesetaraan sejak awal berdiri. Kami berharap acara ini mendorong masyarakat untuk lebih peduli pada hak-hak dasar manusia,” ujarnya.

“Penyelenggaraan Festival HAM dengan tema ini merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan panjang kampus kami yang kini telah berusia 70 tahun. Sejak awal berdiri, UKSW tetap konsisten menyuarakan dan menegakkan HAM sebagai perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila,” ujarnya.

Rangkaian Kegiatan Festival HAM 2026

Festival HAM 2026 diisi oleh berbagai rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkaya pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia. Selain diskusi ilmiah dan edukasi hukum, acara ini juga menyediakan ruang untuk interaksi antara Kementerian HAM dan civitas akademika. Pigai menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga pemerintah dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan Main Agenda pembangunan berbasis HAM yang berkelanjutan.

Sejumlah pemateri ternama hadir, termasuk Staf Khusus Menteri HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Internasional Herman Dogopia, serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Mustafa Beleng. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Main Agenda dalam menjadikan HAM sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Pigai menutup acara dengan harapan bahwa peristiwa ini akan menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif tentang hak-hak dasar manusia di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.