Main Agenda: Kepala BPJPH Sebut Jateng Bisa Jadi Role Model Ekosistem Halal

Kepala BPJPH Sebut Jateng Bisa Jadi Role Model Ekosistem Halal

Kerja Sama BPJPH dan Jawa Tengah

Main Agenda – Kerja sama BPJPH dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah dianggap sebagai model kolaborasi lintas sektor yang berhasil. Babang Babe Haikal, selaku kepala institusi tersebut, menilai bahwa daerah ini memiliki peluang besar untuk menjadi contoh yang bisa ditiru dalam menguatkan kerangka ekosistem halal secara holistik. Menurutnya, upaya integrasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah memberikan dampak signifikan dalam pengembangan industri halal di tingkat lokal.

“Saya sangat gembira atas kehadiran Gus Wagub. Kerja sama yang kuat seperti ini adalah harapan kami. Jawa Tengah layak menjadi role model dalam sebuah kolaborasi yang kuat dan menyeluruh, mulai dari penguatan Rumah Potong Hewan (RPH), rumah potong unggas, perhatian terhadap pelaku usaha yang belum tertib halal, hingga lokasi-lokasi yang akan terus kami awasi bersama,” ujar Babe Haikal dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Progres Sertifikasi Halal

Kerja sama tersebut, menurut Babe Haikal, mencerminkan komitmen Pemprov Jateng dalam mendorong pengembangan ekosistem halal secara menyeluruh. Ia menyoroti dukungan nyata dari pemerintah daerah melalui hibah tanah yang diberikan untuk memperkuat kelembagaan BPJPH di Jawa Tengah. Dukungan tersebut dianggap sebagai bentuk keseriusan dalam membangun sistem halal yang berkelanjutan.

“Ini merupakan contoh yang dapat direplikasi di daerah lain, bagaimana pemerintah daerah hadir dan berperan aktif dalam membangun ekosistem halal secara menyeluruh,” tambahnya.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Pemprov Jateng terus mengawasi sejumlah lokasi penting, termasuk pengelolaan rumah potong hewan dan unggas. Selain itu, perhatian terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi standar halal menjadi fokus utama dalam menjaga kualitas produk. Babe Haikal juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi bagian penting dalam mendorong keteraturan di sektor pangan.

Target Peningkatan Pariwisata dan Produk Halal

Kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen ke BPJPH disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat visi pembangunan ekosistem halal. Ia menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Musrenbang perencanaan tahun 2027, yang menargetkan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ramah muslim serta penguatan ekonomi syariah.

“Kami ingin mendorong Jawa Tengah menjadi daerah yang semakin ramah muslim, memperkuat pariwisata halal, serta meningkatkan jumlah produk makanan bersertifikat halal. Hasil konsultasi ini akan kami bawa ke Jawa Tengah untuk pengawasan pelaku usaha dan pembinaan UMKM agar semakin banyak yang tersertifikasi halal,” kata Taj Yasin Maimoen.

Dalam kesempatan yang sama, Yasin menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus mendorong kehadiran pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam proses sertifikasi halal. Ia menambahkan, jika dukungan pembiayaan melalui APBD terbatas, pihaknya akan memperkuat peran sektor swasta, termasuk melalui skema orang tua asuh bagi UMKM yang sedang proses sertifikasi.

Penyebaran Standar Halal

Sementara itu, Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham menyebutkan bahwa dari total lebih dari 4.311 SPPG di Jawa Tengah, sebanyak 814 unit telah berhasil memperoleh sertifikat halal. Angka tersebut menunjukkan progres yang menggembirakan dalam upaya menyeluruh memastikan standar kebersihan, sanitasi, dan kehalalan.

“Dari hampir lima ribu SPPG yang ada di Jawa Tengah, seluruhnya juga menjadi bagian dari perhatian dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa selain standar kebersihan dan sanitasi, aspek kehalalan juga harus dipastikan,” lanjutnya.

Secara nasional, total produk bersertifikat halal mencapai 12,7 juta unit, di mana hampir 2,2 juta produk berasal dari Jawa Tengah. Angka ini menunjukkan bahwa provinsi ini berkontribusi signifikan terhadap pengembangan industri halal di Indonesia. Dengan mendorong kepatuhan pelaku usaha, BPJPH dan Pemprov Jateng berharap mampu membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing daerah.

Kemitraan yang Berkelanjutan

Kerja sama antara BPJPH dan Jawa Tengah bukan hanya terbatas pada pengawasan SPPG, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain seperti penguatan pengelolaan rumah potong hewan, pengawasan terhadap standar pangan, serta pembinaan bagi usaha kecil menengah. Menurut Babe Haikal, pihaknya akan terus mendukung upaya Pemprov Jateng dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan standar nasional.

Untuk mempercepat progres, pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan BPJPH dalam memberikan bimbingan teknis dan memastikan keseragaman standar kehalalan. Ia berharap kolaborasi ini tidak hanya memperkuat ekosistem halal lokal, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan program serupa.

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Soemarno, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardis