Main Agenda: BNPP Ajak Generasi Muda Jadi Garda Depan Pembangunan Perbatasan

BNPP Berupaya Membangun Kesadaran Muda tentang Pentingnya Perbatasan

Main Agenda – Kuliah umum interaktif yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara, Selasa (9/6), menjadi wadah untuk memperkenalkan peran strategis generasi muda dalam pengembangan kawasan perbatasan. Kegiatan ini, yang dikenal sebagai BNPP MENYALA (Menyapa Langsung Praja dan Mahasiswa), bertujuan membangun kesadaran akan isu-isu kritis yang berkaitan dengan wilayah perbatasan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BNPP RI kembali mengajak pemuda sebagai garda depan perubahan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Arahkan Generasi Muda Sebagai Penjaga Wilayah Negara

Dalam pembukaan acara, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R Maith, membacakan arahan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang berjudul “Keterlibatan Generasi Muda dalam Pembangunan Perbatasan.” Ia menekankan bahwa perbatasan bukan hanya menjadi topik akademik, tetapi juga wadah untuk pengabdian nyata kepada bangsa. “Kita perlu membentuk kepedulian dan komitmen dari praja serta mahasiswa agar mereka menjadi bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2026).

Strategi Komunikasi untuk Memperkuat Literasi Publik

BNPP MENYALA, menurut Irjen Pol. Maith, adalah inisiatif langsung Menteri Dalam Negeri yang dirancang untuk mengenalkan peran serta fungsi BNPP secara lebih luas ke tengah masyarakat. Program ini bertujuan memperkaya pemahaman masyarakat terkait kawasan perbatasan, terutama di daerah-daerah yang menjadi garis batas negara. “Penguatan literasi tentang perbatasan adalah fondasi penting agar wilayah negara tetap utuh,” tambahnya.

Plt. Kepala Biro Keuangan, Umum, dan Humas BNPP RI, Belly Isnaeni, menjelaskan bahwa acara ini bagian dari strategi komunikasi BNPP untuk menjadikan isu perbatasan lebih relevan bagi generasi muda. “Perbatasan bukan sekadar garis di peta, tapi simbol kedaulatan dan martabat bangsa,” katanya. Dalam perspektif tersebut, perbatasan dianggap sebagai ruang hidup bersama yang mencerminkan kehadiran negara, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan bagi rakyat.

Perbatasan Sebagai Ruang Integrasi Sosial dan Ekonomi

Kelompok Ahli BNPP RI, Robert Simbolon, memberikan pandangan strategis dalam forum tersebut. Ia mengajak mahasiswa dan calon pemimpin bangsa untuk memandang perbatasan sebagai entitas yang utuh, bukan sekadar batas fisik. “Perbatasan membentuk sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang saling terkait,” ujarnya. Menurutnya, wilayah perbatasan memiliki dua fungsi utama: sebagai pengaturan administrasi dan hukum nasional di dalam, serta sebagai penanda awal hubungan internasional di luar.

Robert juga menyoroti kompleksitas tantangan dalam pengelolaan perbatasan Indonesia. Wilayah perairan yang mencakup 75 persen dari total wilayah negara, serta mobilitas lintas negara yang tinggi, membuat tugas pembangunan perbatasan semakin berat. “Kita harus menghadapi perbatasan sebagai ruang dinamis yang membutuhkan pengelolaan multidimensi,” tambahnya.

Kawasan Perbatasan Sulawesi Utara: Potensi dan Tanggung Jawab

Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Sri Ratna Pasiak, menyampaikan peran strategis pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, dalam pengembangan kawasan perbatasan. Ia menegaskan bahwa perbatasan adalah wajah negara yang menunjukkan kehadiran serta kontribusi negara bagi masyarakat setempat.

Dalam wawancara, Sri Ratna juga memaparkan potensi unggulan kawasan perbatasan Sulawesi Utara, seperti pertanian yang menghasilkan produk seperti pala, kelapa, dan cengkeh. Selain itu, wilayah ini memiliki peluang besar dalam sektor kelautan dan perikanan yang dapat mendorong pertumbuhan perdagangan nasional serta ekspor. “Kawasan perbatasan harus menjadi pusat pembangunan yang berdaya saing,” ujarnya.

Transformasi Pendidikan untuk Membentuk Agen Perubahan

Sejak perspektif akademik, Koordinator Program S3 Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado, Goinpeace H. Tumbel, mengungkapkan bahwa kawasan perbatasan masih menghadapi tantangan mendasar. Ia menyoroti keterbatasan akses dan mutu pendidikan, infrastruktur dasar, serta risiko krisis identitas dan nasionalisme di kalangan generasi muda.

Tumbel menegaskan bahwa bela negara tidak hanya dimaknai melalui pendidikan militer, tetapi juga melalui penguasaan kompetensi, soft skill, dan hard skill yang memadai. “Generasi muda perlu diberikan pelatihan komprehensif agar mereka mampu berkontribusi secara inklusif dalam pembangunan bangsa,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengelolaan perbatasan memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai sektor, termasuk akademik dan pemerintahan.

BNPP MENYALA: Menjadi Buah Perjuangan untuk Indonesia Emas 2045

Menurut Irjen Pol. Maith, BNPP MENYALA bertujuan membentuk generasi muda yang tidak hanya memahami kompleksitas pengelolaan perbatasan, tetapi juga tumbuh menjadi agen perubahan. “Kegiatan ini menunjukkan komitmen BNPP untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kepedulian, kapasitas, dan komitmen kebangsaan,” katanya. Ia menekankan bahwa acara ini adalah bukti nyata kehadiran BNPP dalam menjaga keutuhan wilayah serta mendorong kawasan perbatasan menjadi wilayah maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, peserta dari berbagai fakultas dan institusi pemerintahan berdiskusi tentang strategi terbaik dalam menghadapi tantangan pengelolaan perbatasan. Diskusi tersebut mencakup peran pemerintah daerah, perluasan literasi tentang kawasan perbatasan, serta penguatan kelembagaan dalam mengelola wilayah. Dengan demikian, BNPP MENYALA tidak hanya menjadi platform edukasi, tetapi juga media untuk membangun kesadaran kolektif terkait pentingnya perbatasan dalam keberlanjutan bangsa.

Edisi Ketiga BNPP MENYALA dengan Tema Strategis

Acara yang menjadi edisi ketiga ini mengangkat tema “Peran Strategis Generasi Muda dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045.” Tema tersebut mencerminkan visi jangka panjang negara dalam menyiapkan generasi muda yang siap memimpin pembangunan. Sebelumnya, BNPP MENYALA I telah diadakan di IPDN Kampus Kalimantan, sedangkan edisi kedua diadakan di berbagai wilayah lain.

BNPP MENYALA, sebagai bentuk inisiatif komunikasi publik, diharapkan dapat menjadi pemicu perubahan kebijakan dan kegiatan di kawasan perbatasan. “Kegiatan ini menumbuhkan kepedulian dan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk pemuda, dalam mengelola wilayah perbatasan secara holistik,” tambah Irjen Pol. Maith. Dengan menggabungkan pendekatan akademik, praktis, dan strategis, BNPP RI berupaya menciptakan kader yang mampu menjaga kedaulatan negara serta mendorong pertumbuhan