Key Strategy: Unhas Bantah DO dan Skorsing Mahasiswa karena Kritik MBG

Unhas Bantah DO dan Skorsing Mahasiswa karena Kritik MBG

Key Strategy – Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan oleh Universitas Hasanuddin (Unhas) tengah menjadi pusat perhatian setelah muncul isu yang menyebar secara viral di media sosial. Isu tersebut menyebut bahwa sejumlah mahasiswa diberi sanksi drop out (DO) dan ancaman skorsing karena mengkritik program tersebut. Namun, Unhas secara tegas membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa tidak ada tindakan sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang turut serta dalam aksi penolakan MBG.

Pengklarifikasiannya Melalui Humas

Dalam pernyataan resmi, Kabid Humas Unhas, Ishaq Rahman, mengungkapkan bahwa isu tentang sanksi DO dan skorsing ini bermula dari kesalahpahaman yang disebarkan melalui berbagai akun media sosial. Menurut Ishaq, informasi hoaks ini disebarkan secara aktif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan ada yang memanipulasi fakta agar memperkuat narasi tertentu.

“Isu ini muncul setelah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Rektorat, Kamis, 11 Juni 2026. Aksi yang berlangsung damai tersebut diselingi beberapa tindakan kecil, seperti kerusakan fasilitas kampus, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan memicu sanksi serius,” kata Ishaq dalam keterangan yang dilansir detikSulsel, Senin (15/6/2026).

Ishaq menjelaskan bahwa pihak kampus telah berupaya untuk menjelaskan situasi dengan transparan. Saat aksi berlangsung, rektorat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan pertanyaan terkait MBG. Namun, setelah kegiatan selesai, sejumlah akun media sosial mulai memperbesar suara dengan mengubah fakta dan menyebarluaskan narasi yang tidak sesuai.

Ada Pihak yang Memutarbalik Fakta

Dalam pernyataannya, Ishaq mengungkap bahwa ada pihak yang mempermainkan informasi. Mereka mengubah fakta-fakta yang sebenarnya tidak berkaitan dengan keputusan sanksi menjadi alasan untuk memberi hukuman kepada mahasiswa. “Fakta yang tidak relevan dianggap sebagai bukti, sedangkan fakta yang jelas tidak dikomunikasikan secara utuh,” tegas Ishaq.

Menurut Ishaq, tidak ada mahasiswa yang diberi DO atau skorsing karena mengkritik MBG. “Pihak yang menyebarkan isu ini melakukan information spinning, yaitu proses membangun narasi dengan memotong konteks dan memperkuat kesan negatif terhadap Unhas,” imbuhnya.

Keterlibatan Unhas dalam MBG Sebagai Tanggung Jawab Sosial

Unhas menegaskan bahwa partisipasi dalam program MBG merupakan bagian dari komitmen institusi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif Kampus Berdampak, program ini dianggap sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi. “Kami tidak menutup kemungkinan kritik, justru mengapresiasi peran mahasiswa dalam membahas isu yang relevan,” ujar Ishaq.

Ia menambahkan, terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Unhas telah mengambil langkah baru yang lebih terbuka dan transparan. Langkah ini diterapkan sebagai upaya untuk memastikan proses pengambilan kebijakan berjalan adil, serta memberikan ruang bagi berbagai opini untuk diapresiasi. “Kebijakan ini bisa dikritisi, tetapi harus didasari fakta dan bukan hanya emosi,” terang Ishaq.

Minta Penyebar Hoaks Berhenti

Selain itu, Unhas menghimbau kepada para pengguna media sosial untuk segera menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar. Pihak kampus memperhatikan bahwa isu ini telah menyebar luas dan memengaruhi reputasi institusi. “Hoaks dan fitnah ini bisa merugikan Unhas, yang terdiri dari ribuan sivitas akademika dan berbagai entitas terkait,” kata Ishaq.

Dalam konteks ini, Ishaq menjelaskan bahwa keputusan untuk memberi sanksi DO atau skorsing selalu didasarkan pada proses yang jelas. “Mahasiswa yang kritikus MBG tidak langsung diberi sanksi, tetapi akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.

Sebagai langkah antisipatif, Unhas juga berencana untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Keterlibatan para mahasiswa dalam aksi unjuk rasa menunjukkan bahwa mereka aktif dalam memberikan masukan terhadap program yang dijalankan kampus. “Kami berharap isu ini bisa diakhiri dengan fakta yang benar, sehingga masyarakat bisa memahami bahwa Unhas tidak anti-kritik,” ujar Ishaq.

Sementara itu, pengelolaan MBG sendiri dianggap sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh asupan gizi yang memadai, terutama selama masa studi. “MBG merupakan prioritas yang dirancang secara rasional, sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Ishaq.

Kehadiran akun media sosial yang sengaja menyebarkan informasi tidak akurat juga dianggap sebagai bagian dari dinamika perdebatan publik. Namun, Ishaq menekankan bahwa kebenaran harus tetap menjadi acuan utama. “Kami menghargai kritik, tetapi kritik yang disampaikan harus didukung bukti dan konteks yang jelas,” pungkasnya.

Dengan adanya perdebatan terkait MBG, Unhas berharap dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan kebijakan yang diterapkan secara adil. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mahasiswa, sekaligus menumbuhkan keterlibatan aktif mereka dalam mengawasi kebijakan kampus.

Terlepas dari isu yang menyebar, Unhas tetap berkomitmen untuk memperbaiki program MBG berdasarkan masukan yang diterima. “Kami siap menerima kritik dan usulan, karena itu bagian dari proses demokratisasi di institusi pendidikan tinggi,” pungkas Ishaq. Dengan demikian, keberadaan MBG di Unhas bukan hanya tentang program makan, tetapi juga tentang komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan berimbang.

Baca selengkapnya di sini