Key Issue: Alasan Warga Rela Jual Lahan untuk Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu

Alasan Warga Rela Jual Lahan untuk Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu

Key Issue – Pemprov DKI Jakarta mulai menggerakkan proses pembebasan lahan untuk proyek jalan baru yang akan dibangun di sepanjang rel kereta api di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Proyek ini bertujuan menghubungkan Pasar Minggu dengan Tanjung Barat, sehingga mempercepat akses transportasi masyarakat. Meski ada pro-kontra, sebagian besar warga setuju karena manfaat umum yang diharapkan. Namun, tidak semua orang sepakat dengan nilai tukar tanah yang ditawarkan.

Warga yang Sudah Menjual Tanah

Banyak penduduk setempat memutuskan untuk menjual tanah dan bangunan mereka demi mendukung pembangunan. Sebagai contoh, Lukman (62 tahun), warga RT 12/RW 7, telah menyetujui penjualan lahan miliknya. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah menilai manfaat jalan baru untuk kehidupan sehari-hari.

“Kemudian setelah datang, memang alasan utama sih untuk kepentingan umum ya. Jadi kita sebagai warga, karena alasan seperti itu ya nggak bisa apa-apa ya, karena untuk kepentingan umum,” ujar Lukman saat berbicara di lokasi, Minggu (5/7/2026).

Lukman menyebut proses sosialisasi sudah berlangsung cukup lama. Petugas dari kelurahan sering kali mengunjungi rumah warga untuk menjelaskan manfaat proyek. Dalam negosiasi, ia menerima penawaran uang ganti berdasarkan harga tanah dan bangunan. Menurut data yang ia terima, kompensasi untuk tanah adalah Rp 8 juta per meter persegi, sementara bangunan mendapat Rp 2 juta per meter persegi.

Bagi warga yang sudah menerima uang pengganti, proses pembersihan lahan sudah dimulai. Rumah mereka dibongkar secara bertahap, sementara warga yang belum sepakat masih menunggu kejelasan. Lukman mengatakan variasi nilai penawaran terjadi karena survei yang dilakukan dengan metode MAPI.

“Variasi ya (harganya), variasi. Itu kan yang nilai MAPI katanya. Katanya kan MAPI itu pihak independen ya. Itu saya nggak tahu ya, surveinya itu berdasarkan apa gitu, sehingga ketika kita hadir di sana, tahu-tahu kita sudah dikasih amplop aja gitu. Tiap-tiap masing-masing bidang tuh beda-beda,” jelas Lukman.

Pemilik Tanah yang Belum Sepakat

Berbeda dengan Lukman, Fitriyanto, warga RT 7/RW 7, masih mempertahankan lahan dan bangunannya. Ia menilai harga yang ditawarkan terlalu rendah, terutama karena nilai tanah dan bangunan miliknya dianggap lebih baik dibandingkan properti sekitar.

“Bangunan saya itu bangunan paling bagus di tempat, dari ujung Lebak sampai ini bangunan saya paling bagus, yang tingkat permanen. Disamain sama bangunan lama harganya, Rp 2 juta per meter. Disamain sama ini juga bangunan lama Rp 2 juta per meter. Ya saya rugilah,” ujar Fitriyanto.

Fitriyanto memperkirakan bahwa harga tanah seharusnya lebih tinggi, karena lokasi yang strategis dan nilai tambah dari bangunan yang bagus. Ia pun mengungkapkan bahwa pihak kelurahan dan tim pembebasan lahan belum mampu memberikan penawaran yang memadai. Tuntutan ini membuat beberapa warga mempertimbangkan langkah hukum untuk menegaskan klaim mereka.

Persoalan Hukum dalam Pembebasan Lahan

Sementara itu, seorang warga yang dikenal sebagai Anto memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Ia mengatakan belum puas dengan nilai tanah yang ditawarkan, karena menurutnya harga tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Ya kemarin hari Senin ya (layangkan surat). Ke pengadilan tinggi kan pindah lagi pengadilan tinggi kemarin ke Ragunan, yang di Ampera pindah ke Ragunan. Jadi saya melayangkan surat ke situ,” ucap Anto.

Anto menilai nilai tanah di sekitar rel kereta masih bisa dinaikkan, terutama jika proyek ini mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap kompensasi lebih adil, sehingga warga tidak merasa dirugikan. Meski demikian, proyek tetap berjalan karena dukungan dari pemerintah yang menilai kepentingan umum lebih mendesak.

Janji Gubernur untuk Penyelesaian Proyek

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya berjanji akan menyelesaikan proyek jalan sejajar rel tersebut. Ia menyebut bahwa proyek ini sudah terbengkalai selama bertahun-tahun, melewati beberapa periode kepemimpinan gubernur.

“Saya termasuk yang berkali-kali diberi masukan yang berkaitan dengan jalan yang sejajar dengan rel kereta. Jalan yang sejajar dengan rel kereta di Pasar Minggu yang lewat BIN, itu kan sudah tujuh gubernur nggak selesai-selesai,” kata Pramono.

Proyek ini dianggap penting karena dapat mengurangi kemacetan di daerah tersebut dan meningkatkan kualitas transportasi. Dengan adanya jalan baru, warga diharapkan bisa mengakses fasilitas publik lebih mudah, termasuk sekolah, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit. Meski ada warga yang enggan berpindah, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan kompensasi yang adil agar tidak merusak kesejahteraan penduduk.

Pembebasan lahan juga menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta. Proyek ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah untuk mengatasi hambatan transportasi yang selama ini mengganggu mobilitas masyarakat. Para pengambil kebijakan menekankan bahwa keputusan ini sudah dipertimbangkan secara matang, termasuk dampak sosial dan ekonomi.

Selain itu, ada perdebatan tentang transparansi dalam penilaian harga tanah. Banyak warga merasa kurang yakin dengan metode survei yang digunakan, sehingga memicu ketidakpuasan. Pramono Anung mengakui adanya kebutuhan untuk menyempurnakan proses pembebasan lahan, agar lebih merata dan tidak memihak.

Proyek jalan sejajar rel Pasar Minggu-Tanjung Barat diharapkan selesai dalam waktu dekat, terutama setelah Gubernur Pramono Anung memprioritaskan proyek ini dalam rencana pembangunan tahun ini. Pembebasan lahan tetap menjadi hambatan utama, namun manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang dibangun diyakini lebih besar dibandingkan kerugian yang dialami warga saat ini.

Di sisi lain, para warga yang masih menunggu keputusan mengungkapkan keinginan untuk mendapatkan harga yang lebih seimbang. Mereka menilai bahwa tanah dan bangunan milik mereka memiliki nilai tambah yang seharusnya diperhitungkan dalam penawaran. Meski begitu, ada yang bersedia melangkah ke pengadilan atau men