Kenneth DPRD DKI Minta Polemik Tower di Jelambar Dituntaskan Sesuai Aturan

Warga Jelambar Dorong Kepastian atas Pembangunan Tower 32 Meter

Ceritaberkat.com – Pembangunan tower dengan tinggi sekitar 32 meter di kawasan permukiman Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Hardiyanto Kenneth dari Fraksi PDI Perjuangan mendatangi lokasi pada Kamis, 15 Oktober 2026, untuk menampung keluhan warga sekaligus melihat langsung kondisi pembangunan.

Peninjauan itu berfokus pada sejumlah hal yang dinilai penting bagi warga sekitar, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga kesesuaian penggunaan ruang. Kejelasan terhadap dokumen dan pelaksanaan pembangunan diperlukan agar kepentingan masyarakat serta ketentuan keselamatan tetap terjaga.

Kenneth menilai pembangunan di Jakarta harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal warga. Ia menekankan bahwa proyek tidak semestinya hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik, melainkan juga dari dampak yang dapat dirasakan masyarakat di sekelilingnya.

Bagi saya, aspirasi dan keresahan warga harus didengar serta mendapat perhatian serius. Jangan sampai masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi justru merasa dirugikan atau terus diliputi kekhawatiran tanpa mendapatkan kepastian.

Peringatan Pertama Telah Diterbitkan

Persoalan ini turut menyangkut aspek administrasi pembangunan dan tata ruang. Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Barat telah menerbitkan Surat Peringatan Pertama pada 14 Oktober 2026. Peringatan tersebut terkait persoalan PBG, SLF, serta pemanfaatan ruang di lokasi pembangunan tower.

Bagi warga yang tinggal dekat proyek, status perizinan dan pemeriksaan lapangan menjadi bagian penting dari kepastian yang mereka harapkan. Dokumen bangunan, fungsi bangunan, dan penggunaan lahan perlu diuji kesesuaiannya dengan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya diperiksa sebagai kelengkapan administratif.

Hardiyanto Kenneth, yang juga anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, meminta seluruh unsur yang berkepentingan memberikan perhatian serius terhadap syarat pembangunan. Ia menilai tata ruang, keamanan, dan administrasi tidak boleh dipandang sebagai urusan formalitas.

Pembangunan tentu boleh dilakukan, tetapi harus mengikuti aturan. Kelengkapan administrasi, kesesuaian tata ruang, serta aspek keselamatan tidak boleh dianggap sebagai formalitas semata. Semuanya harus diperiksa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia juga meminta pemeriksaan dilakukan secara objektif. Pemerintah perlu mengecek kecocokan antara dokumen yang dipegang pelaksana pembangunan dengan fakta di lokasi. Langkah itu dinilai penting untuk menghindari keputusan yang tidak memiliki dasar pemeriksaan memadai.

Pengawasan Tidak Cukup dari Dokumen

Kenneth menegaskan pengawasan terhadap proyek tidak berhenti pada pemeriksaan berkas. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh ketentuan benar-benar dilaksanakan selama proses pembangunan berjalan. Dalam situasi seperti ini, akses informasi bagi warga menjadi unsur yang tidak kalah penting.

Masyarakat di sekitar lokasi berhak mengetahui perkembangan penanganan persoalan, termasuk tindak lanjut atas peringatan yang telah diterbitkan. Penjelasan yang terbuka dapat membantu mengurangi ketidakpastian sekaligus memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi melalui jalur yang tepat.

Jangan sampai warga menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi tidak memperoleh penjelasan yang memadai. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan kepastian mengenai tindak lanjut persoalan ini.

Perhatian terhadap warga sekitar menjadi relevan karena pembangunan struktur tinggi di tengah area hunian dapat memunculkan pertanyaan mengenai keamanan, kenyamanan, serta kesesuaian penggunaan ruang. Seluruh pertanyaan itu perlu dijawab melalui pemeriksaan resmi dan komunikasi yang jelas dari pihak berwenang.

Mediasi Akan Libatkan Warga, Perusahaan, dan Pemerintah

Langkah berikutnya direncanakan melalui mediasi di Kecamatan Grogol Petamburan. Forum tersebut akan mempertemukan warga, perusahaan, serta unsur pemerintah terkait. Kenneth berharap proses itu dapat menjadi ruang dialog yang terbuka untuk membahas persoalan secara menyeluruh dan mencari penyelesaian yang adil.

Meski mediasi diharapkan membuka jalan keluar, penyelesaian tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing pihak. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran maupun kelengkapan dokumen harus dilakukan terlebih dahulu sebelum keputusan lanjutan ditetapkan.

Kenneth menyatakan kemungkinan pembongkaran dapat ditempuh apabila hasil pemeriksaan serta aturan yang berlaku memang mengharuskannya. Namun, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa prosedur dan dasar yang jelas.

Kalau memang terdapat pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai aturan. Termasuk apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku harus dilakukan pembongkaran, prosesnya wajib dilaksanakan sesuai prosedur. Sebaliknya, seluruh pihak juga harus menghormati proses pemeriksaan yang sedang berjalan.

Ia mengingatkan warga, perusahaan, dan pemerintah untuk menjaga komunikasi agar persoalan tidak semakin memanas. Aspirasi warga tetap perlu disampaikan, sementara pihak pelaksana dan instansi terkait perlu menghormati proses yang sedang berjalan.

Penanganan pembangunan tower di Jelambar pada akhirnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan administrasi, kesesuaian tata ruang, dan kondisi faktual di lapangan. Mediasi dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan berbagai pihak, tetapi kepastian penyelesaiannya harus tetap berlandaskan aturan yang berlaku.