Key Issue: Diskominfotik DKI Tegaskan CCTV Saat Demo Mahasiswa Berjalan Normal

Diskominfotik DKI Jakarta Pastikan CCTV Selama Demo Mahasiswa Berfungsi Optimal

Key Issue – Saat demo mahasiswa berlangsung di Bundaran HI, Jakarta Pusat, sejumlah kamera CCTV di wilayah tersebut sempat diberitakan mengalami gangguan. Sejumlah warga mengeluhkan bahwa akses ke tayangan CCTV terputus, sehingga memicu kekhawatiran tentang keamanan dan pengawasan selama acara. Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta segera memberikan penjelasan untuk memastikan bahwa kondisi infrastruktur CCTV tetap dalam keadaan baik.

Tegaskan Fungsi CCTV sebagai Alat Pemantauan

Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menegaskan bahwa seluruh sistem CCTV yang dikelola Pemprov DKI Jakarta berjalan normal dan tidak terganggu. “Kami sudah memastikan bahwa semua unit CCTV di kawasan Bundaran HI beroperasi lancar serta dalam kondisi prima,” jelasnya, dalam pernyataan yang dilaporkan melalui situs resmi Pemprov DKI, Jumat (12/6/2026).

“Operasional CCTV Pemprov DKI tetap berjalan sesuai standar, digunakan secara aktif untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat, serta memantau kejadian di wilayah tersebut,” kata Marulina.

Dalam pernyataannya, Marulina menjelaskan bahwa masalah yang terjadi tidak berasal dari sistem CCTV DKI sendiri, melainkan dari platform digital yang digunakan oleh pihak ketiga. Ia menegaskan bahwa beberapa tayangan CCTV yang sempat mengalami hambatan hanya bersifat lokal dan tidak menggambarkan fungsi utama dari infrastruktur yang dikelola pemerintah daerah.

Keluhan terkait Platform Digital Tidak Mengurangi Kinerja CCTV

Diskominfotik Jakarta juga menyampaikan bahwa kendala akses visual yang diunggah ke media sosial atau platform lain adalah kesalahan teknis dari penyedia layanan tersebut. “Platform yang digunakan oleh masyarakat untuk mengakses tayangan CCTV bukanlah bagian dari sistem operasional DKI Jakarta,” ujar Marulina.

“Kami memastikan bahwa platform-platform tersebut tidak memengaruhi fungsi serta ketersediaan data dari CCTV asli DKI. Seluruh kamera berjalan tanpa hambatan, dan tayangan di lapangan tetap bisa diakses secara real-time,” tambahnya.

Melalui pernyataan ini, Marulina mengklaim bahwa sistem CCTV DKI Jakarta telah siap mengantisipasi kebutuhan pengawasan selama kegiatan massa. Ia menyoroti peran CCTV dalam menjaga ketersediaan informasi secara transparan, termasuk dalam mengkoordinasikan tugas dengan aparat kepolisian. “Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan setiap titik kritis di Bundaran HI terpantau secara efektif,” jelasnya.

Menurut Marulina, meskipun beberapa platform digital mengalami kendala, hal tersebut tidak menggangu keberadaan kamera CCTV yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa seluruh titik pengawasan di kawasan tersebut tetap aktif, dengan kemampuan merekam dan mengirim data secara kontinu. “CCTV DKI Jakarta bukan hanya sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam situasi darurat,” tambahnya.

Keluhan tersebut muncul setelah sejumlah masyarakat mengeluhkan bahwa tayangan CCTV dari Bundaran HI tidak bisa diakses secara sempurna. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa layanan streaming terhambat, sementara yang lain menyebut bahwa tayangan terputus selama masa demo. Namun, Diskominfotik Jakarta memastikan bahwa kelancaran sistem tidak terganggu dan semua data bisa diakses saat kebutuhan muncul.

Sistem CCTV DKI Jakarta Dipastikan Sudah Diselaraskan

Marulina menjelaskan bahwa sistem CCTV DKI Jakarta telah diselaraskan dengan standar operasional terkini, termasuk kemampuan memproses data dalam waktu real-time. “Kami melakukan evaluasi rutin terhadap semua unit CCTV di Bundaran HI, termasuk perbaikan layanan dan pemeliharaan perangkat,” kata Marulina.

Sebagai tambahan, Diskominfotik Jakarta juga menyebut bahwa sistem tersebut dilengkapi dengan mekanisme cadangan untuk mengantisipasi kendala teknis. “Dengan adanya sistem back-up, kami bisa memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak mengganggu fungsi utama CCTV sebagai alat pengawasan dan komunikasi,” terangnya.

Kelancaran operasional CCTV DKI Jakarta tidak hanya berdampak pada keamanan wilayah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memantau situasi secara langsung. Marulina menyoroti bahwa sistem ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali, terutama saat ada kegiatan besar yang melibatkan ribuan peserta.

Pemprov DKI Janjikan Transparansi dalam Operasional CCTV

Diskominfotik Jakarta menegaskan bahwa mereka terus berupaya meningkatkan kualitas layanan CCTV, termasuk dengan menambah jumlah titik pengawasan di area kritis. ” Kami juga menggandeng berbagai instansi untuk menjamin ketersediaan data dan kelancaran akses ke semua titik tayangan,” jelas Marulina.

Dalam upaya memastikan transparansi, Diskominfotik DKI menyatakan bahwa mereka akan terus memperbaiki sistem serta mengembangkan teknologi untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. “Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam memastikan CCTV tetap menjadi alat yang andal selama masa kegiatan,” pungkasnya.

Dengan pernyataan ini, Marulina memberikan penjelasan bahwa keluhan terkait akses CCTV tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari sistem tersebut. Ia menegaskan bahwa operasional CCTV di Bundaran HI tetap optimal, dan sistem tersebut siap mendukung kegiatan publik dengan kinerja yang maksimal. “Kami percaya bahwa layanan ini bisa memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat,” kata Marulina.

Diskominfotik DKI Jakarta juga berharap agar keluhan masyarakat bisa diarahkan ke sumber yang tepat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang fungsi sistem CCTV. “Kami siap menjawab setiap pertanyaan atau keluhan terkait operasional CCTV, termasuk melalui media sosial dan saluran komunikasi resmi,” tambahnya. Dengan demikian, Diskominfotik DKI menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan warga untuk menjaga kualitas layanan publik secara bersamaan.