Solution For: Kenneth DPRD DKI Desak Taman Margasatwa Ragunan Perbanyak Opsi Pembayaran Digital

Kenneth Dorong Peningkatan Opsi Pembayaran Digital di Taman Margasatwa Ragunan

Solution For – Transaksi pembelian tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan kembali menjadi topik perbincangan publik. Berdasarkan keluhan pengunjung, sistem pembayaran secara langsung atau *on the spot* masih dianggap kurang efisien, khususnya bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi. Kritik ini muncul karena prosesnya dianggap tidak fleksibel dan memakan waktu, sehingga mendorong anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, untuk menyoroti kebutuhan pengadaan metode pembayaran digital yang lebih beragam.

Keluhan Pengunjung yang Memicu Tindakan

Beberapa pengunjung menyampaikan bahwa mereka yang belum memiliki JakCard harus melakukan transaksi tunai sebelum bisa memasuki kawasan wisata milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Langkah ini dianggap membatasi kemudahan akses, terutama di tengah tingkat penggunaan teknologi digital yang semakin tinggi. Fakta ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi C DPRD DKI, Kenneth, yang menilai sistem pembayaran saat ini masih menyulitkan sebagian masyarakat.

Evaluasi Sistem Pembayaran untuk Pelayanan Lebih Baik

Kenneth menegaskan bahwa penerapan digitalisasi transaksi di Ragunan harus menjadi bagian dari perbaikan layanan publik, bukan justru menjadi hambatan bagi pengunjung. “Digitalisasi transaksi tentu merupakan langkah yang baik dan harus didukung. Namun implementasinya jangan sampai justru menyulitkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas publik,” kata dia dalam pernyataannya, Kamis (11/6/2026).

Menurut Kenneth, keberadaan JakCard saat ini dinilai tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengunjung. Ia menyoroti bahwa sistem pembayaran yang kaku membuat beberapa orang terpaksa membayar tunai, padahal di tengah kebiasaan masyarakat modern, alternatif lain seperti QRIS, dompet digital, atau pembayaran online sudah menjadi pilihan yang umum. “Kalau memang pengunjung dipaksa membayar secara tunai karena permasalahan sistem pembayaran yang kaku, ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Keluhan tentang Transparansi dan Akuntabilitas

Di samping kemudahan akses, Kenneth juga mengkritik kurangnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ia menjelaskan bahwa pengkondisian sistem pembayaran bisa memicu praktik yang tidak terbuka, seperti kebocoran dana atau kehilangan penerimaan daerah. “Sistem tunai memiliki risiko lebih tinggi terhadap kebocoran penerimaan daerah dan membuka ruang terjadinya penyimpangan maupun dugaan pungutan liar apabila tidak diawasi secara ketat,” ujarnya.

Kenneth menekankan bahwa transaksi digital tidak hanya memudahkan pembayaran, tetapi juga memperkuat keakuratan laporan keuangan. “Seluruh transaksi pelayanan publik harus transparan, tercatat secara elektronik, dan dapat diaudit kapan saja. Dengan demikian, potensi kebocoran anggaran, kehilangan penerimaan daerah, maupun praktik pungutan liar dapat ditekan semaksimal mungkin,” tambahnya.

Perbandingan dengan Ancol sebagai Referensi

Kenneth menyebutkan bahwa sistem pembayaran di Ragunan kini masih terbatas, berbeda dengan kawasan wisata lain seperti Ancol yang dinilai lebih terbuka. Ia menilai perbandingan ini menjadi indikasi bahwa pengelola Taman Margasatwa Ragunan perlu lebih proaktif dalam menerapkan inovasi teknologi. “Saat ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan QRIS, kartu debit lintas bank, dompet digital, hingga pembelian tiket secara online,” jelasnya.

Kendati demikian, pengelolaan pendapatan daerah di Ragunan masih dianggap belum optimal. Menurut Kenneth, perlu ada integrasi sistem pembayaran yang lebih modern agar semua penerimaan bisa tercatat dengan baik. “Saya akan meminta penjelasan dari pengelola maupun dinas terkait mengenai sistem pembayaran yang berlaku saat ini, termasuk mekanisme pengelolaan dan pencatatan seluruh penerimaan yang masuk,” tuturnya.

Harapan untuk Sistem yang Lebih Inklusif

Sebagai salah satu destinasi wisata favorit warga Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan diharapkan mampu menjadi contoh pelayanan publik yang mudah diakses dan akuntabel. Kenneth menambahkan bahwa digitalisasi justru bisa memberikan manfaat besar jika diterapkan secara benar. “Pelayanan publik harus memudahkan, bukan mempersulit. Jangan sampai niat baik digitalisasi justru menghasilkan sistem yang membingungkan masyarakat dan menyisakan celah penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Dalam wawancara tersebut, Kenneth juga menyoroti bahwa penggunaan metode pembayaran digital bisa meningkatkan kepuasan pengunjung, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta dapat segera memberikan respons konkret terhadap keluhan yang terus datang, agar pengelola Taman Margasatwa Ragunan bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. “Sistem yang terbatas saat ini tidak hanya mengganggu pengalaman berwisata, tetapi juga memperbesar peluang terjadinya kesalahan administrasi atau korupsi,” ujarnya.

Keluhan terkait pembayaran tunai di Ragunan menunjukkan bahwa perlu adanya upaya untuk menyediakan opsi yang lebih luas. Menurut Kenneth, keberadaan JakCard adalah bagian dari solusi, tetapi tidak bisa jadi satu-satunya metode. Ia menyarankan pengelola untuk membuka akses melalui berbagai platform digital, sehingga semua pengunjung, baik yang memiliki JakCard maupun tidak, bisa memanfaatkan fasilitas tanpa hambatan.

Selain itu, Kenneth mengingatkan bahwa digitalisasi transaksi tidak hanya untuk kemudahan pembayaran, tetapi juga sebagai sarana meningkatkan efisiensi operasional. “Dengan sistem yang terintegrasi, pengelola bisa lebih cepat mengolah data pendapatan, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat dan mudah dipertanggungjawabkan,” tuturnya. Ia menilai keterlibatan teknologi bisa menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, terutama di tengah percepatan transformasi digital di Indonesia.

Potensi Manfaat dari Opsi Pembayaran Digital

Kenneth menegaskan bahwa penggunaan QRIS dan dompet digital tidak hanya menguntungkan pengunjung, tetapi juga menjamin kejelasan penerimaan daerah. “Karena itu, tidak ada alasan layanan publik membatasi pilihan pembayaran yang justru berpotensi menyulitkan pengunjung,” papar dia.

Di samping itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi. Pihak pengelola harus mampu menjamin bahwa pendapatan yang masuk ke kawasan wisata bisa tercatat secara lengkap, sehingga tidak ada celah untuk penyimpangan. “Sistem pembayaran digital juga penting untuk meminimalkan potensi kehilangan pendapatan daerah, terutama jika diikuti dengan pengawasan yang ketat,” imbuhnya.

Para pengunjung yang belum terbiasa dengan JakCard, menurut Kenneth, bisa merasa diuntungkan jika sistem pembayaran di Ragunan dibuka lebih luas. “Penggunaan metode tunai bisa dianggap sebagai bentuk pengkondisian, karena sistem yang tidak fleksibel bisa memaksa pengunjung memilih satu opsi yang terbatas,” jelasnya.

Dengan penerapan pembayaran digital yang lebih beragam,