Main Agenda: Mensesneg Yakin Kebutuhan Anggaran MBG Berkurang Usai Dievaluasi

Mensesneg Yakin Kebutuhan Anggaran MBG Berkurang Usai Dievaluasi

Main Agenda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur oleh Kementerian Pangan dan Kementerian Negara Kementerian Pangan (Kemenko Pangan) tengah menjalani proses evaluasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Menko Pangan Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan dana langsung, tetapi perhitungan terbaru menunjukkan kebutuhan anggaran akan berkurang setelah ada perbaikan dalam tata kelola pelaksanaan program tersebut.

“Tidak ada pengurangan anggaran yang dilakukan secara langsung, tetapi berdasarkan analisis, kita yakin kebutuhan dana untuk program MBG akan berkurang,” ujar Pras seusai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Prasetyo menyatakan evaluasi ini bertujuan mengoptimalkan distribusi sumber daya, termasuk mengurangi pengeluaran yang tidak efektif. Proses pembenahan sedang berlangsung, dan ia meminta waktu tambahan untuk memastikan perhitungan anggaran yang lebih akurat dilakukan bersama Kementerian Keuangan serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BGN). Tujuannya adalah memperoleh gambaran jelas tentang jumlah anggaran yang sebenarnya diperlukan setelah pengaturan ulang.

Menurut Prasetyo, evaluasi akan memungkinkan rencana anggaran dihitung kembali dengan pertimbangan lebih matang. “Dengan perbaikan yang sedang dijalani, kita bisa mengetahui secara pasti berapa total anggaran yang dibutuhkan untuk MBG, sehingga tidak terjadi pemborosan,” lanjutnya.

Evaluasi MBG Fokus pada Penataan Titik Pelayanan

Dalam rapat yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa evaluasi MBG juga mencakup penataan titik pelayanan. Ia menyebutkan adanya pembengkakan jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG, khususnya di luar wilayah 3T. Data menunjukkan bahwa jumlah dapur MBG di luar 3T meningkat dari 21.000 menjadi 27.877 titik.

“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).

Zulhas menjelaskan bahwa peningkatan jumlah titik SPPG ini disebabkan oleh pengadaan yang tidak terencana. Ia menyatakan evaluasi akan mencakup pemeriksaan keberadaan titik-titik tersebut, termasuk mengidentifikasi apakah ada penyalahgunaan dalam pembentukan titik. “Kita juga perlu memastikan titik-titik ini benar-benar berfungsi optimal dan tidak terjadi pengulangan pembayaran,” tambahnya.

Proses evaluasi ini diharapkan selesai dalam satu bulan, dengan target utama mengoptimalkan jumlah titik pelayanan di berbagai wilayah. Selama masa evaluasi, program MBG tetap berjalan seperti biasa. “Yang terpenting, program ini tidak boleh terganggu selama proses penyesuaian,” jelas Zulhas.

Perubahan Struktur Pelayanan untuk Efisiensi

Menurut Zulhas, peningkatan titik SPPG di luar 3T terkait dengan pengaturan lokasi dapur yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada kualitas layanan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. “Kita perlu menilai apakah setiap titik benar-benar memenuhi kebutuhan anak-anak yang menerima bantuan,” kata Zulhas.

Prasetyo menambahkan bahwa evaluasi akan memberikan gambaran lebih jelas tentang kinerja program MBG. “Dengan data yang lebih akurat, kita bisa menghindari penyaluran anggaran yang tidak tepat sasaran, baik karena berlebihan maupun tidak memadai,” ujarnya.

Di sisi lain, Prasetyo juga menyebutkan bahwa evaluasi menjadi kesempatan untuk memperbaiki koordinasi antarinstansi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian Keuangan dan BGN dalam menentukan kebutuhan anggaran yang optimal. “Kerja sama ini akan memastikan semua pihak memiliki konsensus tentang alokasi dana yang sesuai,” jelasnya.

Target Evaluasi dan Langkah Peningkatan Kualitas

Menko Pangan mengungkapkan bahwa evaluasi MBG akan fokus pada tiga aspek utama: penyesuaian jumlah titik pelayanan, efisiensi penggunaan anggaran, dan peningkatan kualitas makanan yang disajikan. “Kita juga ingin memastikan bahwa setiap dapur MBG memiliki standar kebersihan dan keamanan pangan yang sesuai,” kata Zulhas.

Prasetyo menambahkan bahwa evaluasi ini membuka peluang untuk mengurangi duplikasi dalam sistem distribusi. “Dengan pengaturan ulang, kita bisa menghindari titik yang tidak diperlukan, sehingga anggaran bisa dialokasikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Selama proses evaluasi, program MBG tetap beroperasi tanpa hambatan. “Kita tidak ingin menunda kegiatan yang sudah berjalan, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan segera,” jelas Prasetyo.

Menurut Zulhas, hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk penyesuaian strategi ke depan. “Dengan data yang lebih lengkap, kita bisa merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak di seluruh Indonesia,” kata Zulhas. Ia menilai bahwa perbaikan sistem MBG akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prasetyo juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses evaluasi. “Kita ingin masyarakat tahu bahwa anggaran MBG sedang dikelola secara lebih baik, sehingga mereka bisa yakin bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan,” katanya.

Dengan rencana evaluasi yang dimulai dalam satu bulan, Kemenko Pangan dan BGN berharap bisa memberikan kepastian tentang jumlah anggaran yang dibutuhkan serta kinerja program MBG. “Kita yakin, setelah evaluasi, program ini akan lebih efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Prasetyo.