Latest Program: Kenneth DPRD DKI Minta Program Padat Karya Jadi Jalan Naik Kelas bagi Pekerja Jakarta

Hardiyanto Kenneth: Program Padat Karya Harus Jadi Pendorong Perkembangan Keterampilan Pekerja Jakarta

Peluang Kerja untuk Masyarakat DKI Jakarta

Latest Program – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, memberikan tanggapan positif terhadap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membuka sebanyak 2.843 posisi kerja melalui skema program padat karya. Menurut Kenneth, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan bagi sebagian besar penduduk Jakarta. Ia menilai, program ini menjadi langkah penting untuk memberikan akses pekerjaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah membuka 2.843 lowongan kerja padat karya dengan upah sesuai UMP DKI Jakarta. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan,” kata Kenneth dalam keterangan resmi, Minggu (7/6/2026).

Kebijakan Jangka Pendek vs. Jangka Panjang

Kent mengingatkan bahwa program padat karya tidak boleh dianggap sebagai solusi sementara untuk mengurangi angka pengangguran. Ia berharap program ini memiliki dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar memberikan pekerjaan saat ini. Menurutnya, keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merancang skema yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara signifikan.

Kenneth menekankan bahwa pekerja yang terlibat dalam program ini harus diberikan pelatihan dan pengalaman yang bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Ia mengatakan, program padat karya seharusnya menjadi sarana pembelajaran yang mendorong peningkatan kapasitas diri, sehingga masyarakat tidak hanya terlibat dalam pekerjaan sehari-hari, tetapi juga bisa memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat untuk masa depan.

Peran Disnakertransgi dalam Program

Kenneth menyoroti pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dalam pelaksanaan program padat karya. Menurutnya, lembaga tersebut harus menjadi penghubung antara pencari kerja, pelatihan keterampilan, dan kebutuhan industri. Ia mengatakan bahwa data peserta program perlu dikelola secara rapi, latar belakang pendidikan serta keahlian mereka dipetakan, dan penempatan kerja dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

“Setiap peserta harus didata dengan baik, dipetakan latar belakang pendidikan dan keahliannya, kemudian ditempatkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan begitu produktivitas program akan lebih optimal dan hasilnya bisa dirasakan secara nyata,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa Disnakertransgi perlu diintegrasikan secara maksimal dalam proses pengelolaan program, agar tercipta keterpaduan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Sektor yang Perlu Dikembangkan

Menurut Kenneth, program padat karya harus dirancang berdasarkan kebutuhan pembangunan kota Jakarta. Ia menyoroti sejumlah bidang yang dinilai potensial untuk dikembangkan, seperti pemeliharaan infrastruktur lingkungan, penataan kawasan permukiman, pengelolaan sampah dan daur ulang, perawatan taman kota, serta kebersihan lingkungan. Selain itu, bidang-bidang seperti pengelolaan ruang publik terpadu ramah anak, administrasi lapangan, dukungan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan ekonomi hijau juga seharusnya menjadi fokus utama.

Kenneth berpandangan bahwa pekerjaan dalam program ini harus memberikan nilai tambah, bukan sekadar mengisi kebutuhan sementara. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya perlu bekerja, tetapi juga harus mengembangkan diri melalui pengalaman dan keterampilan yang bisa dijadikan modal untuk mencapai pekerjaan lebih baik. Ia menambahkan bahwa program ini bisa menjadi peluang untuk mengubah pola kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi warga DKI.

“Padat karya harus bisa memberikan nilai tambah. Masyarakat jangan hanya bekerja lalu selesai. Mereka harus mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya bisa menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik,” ujarnya.

Optimalkan Peran P3D dan BLK

Kenneth menyarankan agar Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D) DKI Jakarta dimanfaatkan secara maksimal sebagai lembaga yang berperan dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui P3D, peserta program dapat memperoleh asesmen kompetensi, pengukuran produktivitas, serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Ia juga meminta BLK (Balai Latihan Kerja) DKI Jakarta menjadi bagian integral dari skema program tersebut.

“BLK harus dimaksimalkan. Kita harus mencetak tenaga kerja yang siap bersaing. Pelatihan bisa mencakup teknik bangunan dasar, pengelasan, kelistrikan, pengelolaan lingkungan, operator komputer, administrasi perkantoran, desain grafis, pemasaran digital, tata boga, hingga kewirausahaan,” tambahnya. Ia berharap dengan adanya pelatihan yang terstruktur, masyarakat bisa memperoleh kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, baik sekarang maupun di masa depan.

Keprioritatan Warga Ber-KTP DKI

Kenneth menegaskan bahwa program padat karya harus menjadikan warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak kondisi ekonomi sebagai prioritas utama. Ia menekankan bahwa pekerjaan tetap yang tidak terpenuhi harus menjadi fokus dalam rekrutmen program ini. Menurutnya, program ini seharusnya tepat sasaran, sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada penduduk setempat.

“Warga ber-KTP DKI Jakarta yang menganggur harus menjadi prioritas. Kita ingin program ini tepat sasaran,” sambungnya. Selain itu, ia mengingatkan bahwa proses seleksi peserta harus dilakukan secara transparan, agar tidak ada kecurigaan akibat praktik titipan atau kedekatan yang tidak seharusnya. Ia menegaskan bahwa anggaran publik yang digunakan dalam program ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.

Transparansi dalam Seleksi Pekerja

Dalam keterangan tambahannya, Kenneth meminta pemerintah memastikan proses rekrutmen peserta program padat karya dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Ia berpendapat bahwa jika tidak diawasi dengan ketat, program ini bisa tercoreng akibat tindakan diskriminatif atau pemberian pekerjaan yang tidak adil. Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama agar masyarakat percaya dan tertarik untuk terlibat dalam program tersebut.

Kenneth juga mengingatkan bahwa syarat dan mekanisme seleksi harus dijelaskan secara jelas, agar semua peserta memiliki kesempatan yang sama. Ia berharap bahwa kebijakan ini bisa menjadi model yang baik untuk pembangunan tenaga kerja, tidak hanya dalam konteks penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dalam pengembangan SDM yang lebih berkualitas. Ia menegaskan bahwa program padat karya tidak boleh hanya sekadar menyediakan pekerjaan, tetapi juga harus menjadi bagian dari upaya membangun ekonom