Special Plan: Hasto PDIP Prihatin Korupsi Terjadi di Program MBG: Harusnya Bisa Dicegah

Hasto PDIP Ungkap Kekecewaan terhadap Korupsi di Program MBG

Special Plan – Pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan keprihatinan atas terjadinya korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya dapat dicegah sejak awal. Dalam wawancara usai pemutaran film oleh Kulturnesia sebagai penghormatan kepada bulan Bung Karno di Metropole XXI, Jakarta, pada hari Minggu (7/6/2026), Hasto menyampaikan bahwa kejanggalan di program ini bisa dihindari jika ada perhatian lebih dari suara kritis masyarakat.

“Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis, hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” ujar Hasto. Ia menambahkan bahwa PDIP telah memperhatikan banyak pertanyaan dan keluhan terkait ketidaksesuaian dalam pelaksanaan MBG.

Hasto menjelaskan bahwa PDIP memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan secara transparan. Ia menilai partai tersebut telah memberikan instruksi tegas kepada para kadernya untuk mencegah praktik korupsi. Menurutnya, tidak semua anggota partai secara aktif mengawasi, tetapi PDIP tetap bertanggung jawab atas keberhasilan program tersebut.

Kejadian Korupsi dalam MBG Menjadi Sorotan

Program MBG, yang bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis kepada masyarakat, terlibat dalam skandal korupsi yang memicu kecaman. Hasto menekankan bahwa PDIP memandang ini sebagai masalah serius dan ingin menegaskan komitmen mereka untuk menindaklanjuti kasus tersebut. “Kami sangat prihatin dan mendukung semua upaya penegakan hukum,” tambahnya.

Menurut Hasto, kejanggalan dalam MBG telah terjadi sejak awal. Ia menyatakan bahwa PDIP sejak lama mengawasi kegiatan kader dan meminta mereka untuk tidak terlibat dalam komersialisasi program yang semestinya diberikan secara gratis kepada rakyat. “Instruksi itu dikeluarkan agar seluruh anggota partai tidak menjadikan program MBG sebagai sarana pengayaan keuangan pribadi,” ucap Hasto.

Di sisi lain, Hasto menyoroti bahwa korupsi dalam program ini tidak hanya memengaruhi anggaran, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menilai bahwa transparansi dalam pengelolaan dana harus menjadi prioritas, terutama dalam proyek yang bertujuan memperbaiki kesejahteraan warga. “Kami berharap seluruh pihak bisa bekerja sama untuk menegakkan akuntabilitas,” imbuhnya.

Korupsi MBG: Tiga Mantan Pemimpin BGN Jadi Tersangka

Dalam kasus korupsi MBG, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka. Mereka adalah Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, serta Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, dua mantan wakil kepala BGN. Ketiganya diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Kalau sekiranya mendengarkan aspirasi dari suara-suara kritis hal itu sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” kata Hasto usai pemutaran film oleh Kulturnesia untuk peringati bulan Bung Karno, di Metropole XXI, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Dadan dan rekan-rekannya diduga melakukan intervensi dalam verifikasi mitra BGN. Tindakan ini dilakukan agar yayasan yang dimiliki oleh mereka tetap lolos seleksi meskipun tidak memenuhi standar kelayakan. Kejagung menyebut bahwa ketiga tersangka ini secara aktif mengubah proses penilaian untuk kepentingan pribadi. “Kami memberikan dukungan terhadap seluruh upaya penegakan hukum,” lanjut Hasto.

Selain intervensi, tiga mantan pejabat BGN juga diduga terafiliasi dengan sejumlah yayasan SPPG (Sarana Pemberdayaan Pangan dan Gizi). Afiliasi ini berdampak signifikan pada pengalokasian dana, karena yayasan SPPG diberikan uang miliaran rupiah setiap hari. Menurut laporan, hal ini memperparah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Markup Anggaran dan Penggelembungan Dana

Kasus korupsi MBG tidak hanya melibatkan kecurangan dalam seleksi mitra, tetapi juga markup anggaran yang tidak tepat. Kejagung mengungkapkan bahwa Dadan Hindayana dan rekan-rekannya melakukan peningkatan nilai anggaran untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Misalnya, dalam pengadaan motor listrik, jumlah unit yang dipesan mencapai 21.801 unit, padahal kebutuhan masyarakat tidak sebesar itu.

Markup ini berdampak pada pengeluaran pemerintah, karena dana yang dialokasikan lebih besar dari anggaran asli. Selain itu, kasus ini juga mencakup peningkatan harga dalam pengadaan sepatu. Dalam proses MBG, total pengadaan sepatu mencapai 32 ribu pasang, dengan nilai anggaran mencapai Rp1 triliun. Hasto menyoroti bahwa angka ini mencerminkan kelebihan pengeluaran yang tidak diharapkan.

Dalam keseluruhan skandal, korupsi dalam MBG dianggap sebagai contoh nyata bagaimana kelebihan pengadaan bisa terjadi jika tidak ada pengawasan yang ketat. Hasto menekankan bahwa PDIP sudah memperhatikan masalah ini dan mengeluarkan instruksi untuk mencegah praktik serupa. “Kami telah berusaha mencegah terjadinya korupsi, tetapi kejadian ini menunjukkan bahwa ada celah yang belum tertutup,” kata Hasto.

Pelajaran dari Korupsi MBG

Kasus korupsi MBG menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dalam pemerintahan. Hasto menilai bahwa jika ada peran aktif dari suara kritis, kejadian seperti ini bisa diminimalkan. “Kami harap masyarakat tetap waspada dan memberikan masukan terus-menerus,” ujarnya.

Menurut Hasto, PDIP telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan program MBG berjalan secara sehat. Partai ini meminta para kader untuk tidak terlibat dalam komersialisasi, agar tidak ada penyalahgunaan dana. “Kami percaya bahwa transparansi adalah kunci keberhasilan program,” kata Hasto.

Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana pentingnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah. KPK menyebut bahwa kejadian korupsi dalam MBG menunjukkan kurangnya pengawasan internal. Hasto menyetujui pandangan ini dan berharap pemerintah mampu memperbaiki sistemnya. “Kami yakin bahwa dengan kerja sama yang baik, kasus-kasus serupa bisa dicegah di masa depan,” pungkasnya.

Korupsi MBG menjadi perhatian serius karena memengaruhi miliaran rupiah yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Dengan penggelembungan anggaran dan penyalahgunaan wewenang, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah bisa terkikis. Hasto mengimbau agar semua pihak, termasuk masyarakat, tetap aktif mengawasi pengelolaan dana publik. “Kami akan terus berjuang agar program seperti MBG tidak menjadi sarana keuntungan pribadi,” ujarnya.

Langkah Selanjutnya untuk Menegakkan Hukum

Dalam menyikapi kasus ini, PDIP berkomitmen untuk mendukung seluruh proses penyelidikan dan penegakan hukum. Hasto menegaskan bahwa partainya akan terus mengawasi setiap tindakan kader yang terlibat dalam program MBG. “PDIP tidak segan-segan mengambil langkah tegas jika ada pelanggaran hukum,” kata Hasto.

Kasus korupsi dalam MBG juga menunjukkan bahwa pengawasan eksternal perlu diperkuat. Hasto menilai bahwa keterlibatan suara kritis masyarakat bisa menjadi pelengkap dalam upaya meminimalkan kejanggalan. “Jika semua pihak aktif, korupsi bisa dihindari sejak awal,” ujarnya.

Dengan adanya tiga mantan pejabat BGN yang menjadi tersangka, kasus MBG menjadi bukti bahwa korupsi bisa terjadi di berbagai tingkatan. Hasto berharap kasus ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh lembaga pemerintah.