Table of Contents
Jakarta Barat Akan Eliminasi BAB Sembarangan di Seluruh Kelurahan pada Juni
Pemerintah Kota Jakarta Barat merencanakan untuk menyelesaikan upaya penghapusan buang air besar sembarangan (BAB) di seluruh kelurahan pada bulan Juni 2026. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, mengungkapkan bahwa deklarasi Open Defecation Free (ODF) akan dilakukan di Kelurahan Tomang sebagai langkah awal menuju pencapaian tujuan tersebut. “Kita ingin masyarakat berhenti melakukan BAB sembarangan, sehingga seluruh kelurahan di Jakarta Barat dapat berstatus ODF dan siap menjadi Kota Sehat,” jelasnya saat melakukan inspeksi pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal di Tomang, Jumat.
Pembangunan fasilitas sanitasi dijelaskan Iin dapat berperan dalam mengubah kebiasaan warga menjadi lebih baik, khususnya dalam mengurangi praktik BAB di tempat yang tidak layak. “MCK yang dibangun memenuhi standar kesehatan, dengan akses air bersih dari PAM Jaya, serta sistem sanitasi yang dikelola secara teknis oleh instansi terkait,” tambahnya. Ia menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
“Kita ingin masyarakat berhenti buang air besar sembarangan. MCK yang dibangun ini sudah memenuhi standar kesehatan, air bersih tersedia dari PAM Jaya, dan sistem sanitasi juga ditangani secara teknis oleh instansi terkait,” jelasnya.
Pembangunan MCK komunal di wilayah Tomang terbagi atas tiga titik utama. Pertama, pembangunan fasilitas di sekitar Waduk Rawa Kepa RW 012 dengan rencana menyediakan enam unit MCK. Kedua, renovasi MCK di RT 007 RW 012 yang akan dibangun tiga unit. Ketiga, pengadaan septic tank komunal untuk menggantikan delapan WC terbuka di wilayah tersebut.
Lurah Tomang, Mansur, mengungkapkan bahwa kelurahan tersebut memiliki 16 RW dan 173 RT, dengan lima RW yang masih mengalami BAB sembarangan. “RW 011, 012, 013, 014, dan 015 tercatat sebagai wilayah dengan tingkat praktik BAB yang belum teratasi,” katanya. Mansur menyebutkan kondisi ini berdampak pada peningkatan risiko penyakit, kerusakan lingkungan, serta penurunan kualitas kehidupan masyarakat.
Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan lahan, ruang publik, dan anggaran. “Selama ini, upaya yang dilakukan mencakup pembangunan MCK komunal di RT 007 RW 012, revitalisasi fasilitas yang sudah ada, serta pendekatan nonfisik seperti sosialisasi kepada warga dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dan CSR,” ujarnya.
