Table of Contents
PBB Serukan Israel Batalkan UU Hukuman Mati untuk Penduduk Palestina
Dilansir AFP pada Rabu (1/4/2026), PBB mengecam pembatasan hukuman mati yang baru disahkan oleh parlemen Israel. Organisasi internasional ini menyatakan aturan tersebut bersifat kejam dan diskriminatif, serta merupakan bagian dari pelanggaran hukum perang jika diterapkan di wilayah Palestina yang dikuasai Israel.
“UU ini menunjukkan sikap diskriminatif yang membuatnya sangat kejam, dan kami mendorong pemerintah Israel untuk menolak serta tidak menerapkannya,” kata Stephane Dujarric, juru bicara Kepala PBB Antonio Guterres, kepada para jurnalis di New York.
Kepala HAM PBB, Volker Turk, juga menyampaikan seruan serupa untuk segera mencabut rancangan undang-undang tersebut. Ia menekankan bahwa aturan ini tidak sesuai dengan tanggung jawab hukum internasional yang diemban Israel.
“Penerapan hukuman mati terhadap warga Palestina akan memperburuk pelanggaran terhadap martabat manusia, terutama jika dilakukan secara diskriminatif,” tambah Turk.
Menurut Turk, jika undang-undang ini berlaku di wilayah yang diduduki, maka penerapannya akan dianggap sebagai kejahatan perang. “Ini menciptakan sistem hukum yang berbeda dan lebih keras terhadap warga Palestina,” jelasnya.
Di samping itu, Turk menyebutkan kekhawatiran terhadap rancangan undang-undang lain yang sedang dipertimbangkan di Knesset. Rancangan ini bertujuan membentuk pengadilan militer khusus untuk mengadili tindakan kekerasan oleh warga Palestina selama dan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel.
“Saya meminta Knesset untuk menolak rancangan ini, karena fokusnya hanya pada kejahatan Palestina akan memperkuat keadilan yang tidak adil dan sepihak,” ucap Turk.
Dalam penjelasannya, Turk juga menyebut langkah legislatif ini memperparah pelanggaran Israel terhadap kebijakan segregasi rasial dan sistem apartheid. Ia menyoroti bahwa warga Palestina di wilayah terjangkau Israel secara otomatis akan diadili di pengadilan militer, yang dikenal lebih ketat dalam hukuman.
