Kepala BRIN Bawa Visi Besar Prabowo soal IPTEK di STS Forum Kyoto

BRIN Dorong Diplomasi Sains yang Menguatkan Kapasitas Nasional dan Kolaborasi Global

Ceritaberkat.com – Penguasaan sains dan teknologi ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Pesan itu dibawa Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria saat menghadiri Science and Technology in Society (STS) Forum di Kyoto, Jepang, Senin (5/10/2026) waktu setempat.

Dalam forum internasional tersebut, Arif tampil pada panel bertema “The Future of Science Diplomacy: Bump or Fork?” atau masa depan diplomasi sains: apakah tengah menghadapi hambatan atau persimpangan arah. Ia memaparkan pandangan Indonesia tentang kebutuhan memperkuat kemampuan ilmiah di dalam negeri sambil tetap menjaga kerja sama lintas negara.

Arif membuka paparannya dengan menempatkan visi Presiden Prabowo Subianto sebagai pijakan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dinilai tidak sekadar berkaitan dengan riset, melainkan juga berhubungan erat dengan pembangunan, daya saing ekonomi, serta ketahanan nasional.

“Saya ingin memulai dengan merujuk pada visi besar Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, mengenai sains dan teknologi,” kata Arif dalam keterangan tertulisnya.

Sains dan teknologi sebagai dasar pembangunan

Prabowo secara konsisten menekankan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menguasai sains dan teknologi. Dalam kerangka tersebut, penguatan kapasitas ilmiah nasional dipandang penting agar Indonesia memiliki fondasi pembangunan yang lebih kokoh dan kesiapan menghadapi persaingan global.

Arif menegaskan, penguatan kemampuan domestik bukan berarti Indonesia perlu menutup diri. Dunia riset saat ini berkembang melalui pertukaran pengetahuan, data, talenta, teknologi, dan infrastruktur yang semakin terhubung. Tantangan yang dihadapi juga tidak berhenti di perbatasan suatu negara.

“Memperkuat kemampuan kita sendiri tidak berarti bahwa kita dapat atau harus maju sendirian,” ujarnya.

Perubahan iklim, ketahanan pangan, kebutuhan energi, persoalan kesehatan, hingga munculnya teknologi baru merupakan isu yang menuntut keterlibatan banyak pihak. Karena itu, kemampuan nasional dan kemitraan internasional perlu dilihat sebagai dua unsur yang bisa saling menguatkan.

Arif menyampaikan bahwa kerja sama global tetap diperlukan untuk mendorong sains dan teknologi yang berpihak pada kemanusiaan, keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Bagi negara berkembang, kerja sama semacam itu juga penting agar akses terhadap pengetahuan dan pengembangan teknologi berlangsung lebih setara.

“Kerja sama internasional harus bekerja sama untuk memperkuat sains dan teknologi demi kemanusiaan dan keadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” ucap Arif.

Geopolitik membuat kerja sama riset lebih rumit

Meski demikian, diplomasi sains kini menghadapi lingkungan yang jauh lebih kompleks. Ketegangan geopolitik, perlombaan teknologi strategis, perhatian terhadap keamanan riset, serta persaingan atas teknologi kritis membuat hubungan ilmiah antarnegara tidak lagi berdiri terpisah dari kepentingan ekonomi dan keamanan.

“Kita tentu saja sedang mengalami bump. Ketegangan geopolitik, persaingan strategis, kekhawatiran akan keamanan riset, dan persaingan atas teknologi kritis membuat kerja sama ilmiah menjadi lebih kompleks,” tambahnya.

Arif juga melihat adanya kemungkinan “fork” atau persimpangan. Perubahan tersebut muncul karena sains dan teknologi kini semakin terkait dengan kedaulatan teknologi, keamanan nasional, kekuatan ekonomi, dan dinamika geopolitik. Situasi ini menuntut pendekatan diplomasi yang mampu menjaga ruang kolaborasi tanpa mengabaikan kepentingan strategis setiap negara.

“Namun, mungkin ada juga fork karena lingkungan tempat diplomasi sains bekerja telah berubah secara mendasar. Sains dan teknologi saat ini semakin terhubung dengan daya saing ekonomi, keamanan nasional, kedaulatan teknologi, dan geopolitik,” imbuhnya.

Tiga arah diplomasi sains Indonesia

Dalam paparannya, Arif menyampaikan tiga gagasan utama dari perspektif Indonesia. Pertama, diplomasi sains harus terus berfungsi sebagai sarana membangun kepercayaan serta memperkuat kolaborasi internasional, termasuk ketika hubungan geopolitik menghadapi tekanan.

Kedua, pola diplomasi sains perlu menjadi lebih tangguh, inklusif, dan resiprokal. Negara berkembang tidak cukup hanya ditempatkan sebagai penyedia data, lokasi pelaksanaan penelitian, atau penerima hasil teknologi. Peran mereka perlu berkembang menjadi mitra yang ikut merancang, menghasilkan, dan mengembangkan pengetahuan.

“Negara-negara berkembang perlu menjadi pencipta bersama pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan membentuk diplomasi sains lebih berkesinambungan,” katanya.

Gagasan ketiga adalah membangun diplomasi sains melalui jaringan yang saling terhubung. Bentuknya dapat mencakup kerja sama bilateral dan regional, konsorsium riset, pemanfaatan infrastruktur bersama, serta mobilitas peneliti. Jaringan semacam ini memberi ruang bagi pertukaran keahlian sekaligus memperluas peluang penciptaan inovasi bersama.

“Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong diplomasi sains yang mampu menjaga keterbukaan tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan ketahanan strategis,” ujar Arif.

Pada bagian penutup, Arif kembali menekankan bahwa peningkatan kemampuan ilmiah nasional dan penguatan kemitraan internasional tidak perlu diperlakukan sebagai pilihan yang saling bertentangan. Negara yang memiliki kapasitas riset kuat dapat berperan lebih besar dalam kerja sama global, sementara kemitraan global yang baik dapat membantu memperkuat kemampuan nasional.

“Negara dengan kemampuan ilmiah yang lebih kuat dapat menjadi mitra internasional yang lebih kuat. Dan kemitraan internasional yang lebih kuat, pada gilirannya, dapat memperkuat kemampuan nasional,” katanya.

Bagi Indonesia, arah diplomasi sains yang diharapkan adalah jalur kolaborasi yang memungkinkan negara dengan tingkat pembangunan dan kepentingan berbeda tetap menjadi pencipta serta pengembang bersama. Pendekatan itu diarahkan untuk membangun kepercayaan, memperluas kerja sama internasional, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Diplomasi sains yang lebih adaptif, inklusif, resiprokal, dan tangguh,” ujar Arif.