Vanuatu Bawa-bawa Papua di Sidang PBB, RI Tegaskan Lindungi Warga Sipil

Indonesia Tegaskan Perlindungan Sipil dalam Isu Papua di Sidang Umum PBB

Ceritaberkat.com – Indonesia menyampaikan penolakan atas pernyataan sejumlah negara Pasifik yang mengangkat isu Papua dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81. Dalam hak jawab yang disampaikan pada Selasa, 29 September 2026, pemerintah menekankan bahwa keamanan warga sipil harus menjadi perhatian utama di tengah tantangan yang terjadi di wilayah Papua.

Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kekerasan terhadap masyarakat tidak dapat dipandang sebagai cara damai untuk menyampaikan pandangan politik. Pemerintah juga menegaskan kewajibannya untuk menjaga keselamatan seluruh warga negara, sambil memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai hukum nasional dan komitmen hak asasi manusia internasional.

“Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Indonesia berkewajiban melindungi seluruh warganya, dengan tetap memastikan setiap langkah penegakan hukum tunduk pada hukum nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia,” ujar delegasi Indonesia.

Warga Sipil Disebut Menjadi Korban Kekerasan

Dalam penjelasannya, Indonesia meminta pembicaraan tentang Papua tidak hanya menyoroti satu sisi persoalan. Pemerintah menekankan bahwa masyarakat sipil, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan aparatur pemerintahan, juga mengalami dampak langsung dari kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata.

Peristiwa dalam beberapa pekan terakhir turut disampaikan dalam hak jawab tersebut. Tiga aparatur sipil negara dilaporkan meninggal dunia setelah menyalurkan bantuan ternak kepada masyarakat. Seorang pengemudi yang membawa kebutuhan pokok juga tewas. Selain itu, sembilan perempuan dan anak-anak disebut diculik di Mimika.

Rangkaian kejadian itu digunakan Indonesia untuk menegaskan pentingnya perlindungan bagi orang-orang yang menjalankan pelayanan publik maupun aktivitas sehari-hari. Distribusi bantuan, kegiatan pendidikan, layanan kesehatan, serta pengangkutan barang kebutuhan masyarakat membutuhkan situasi yang aman agar dapat berlangsung tanpa ancaman kekerasan.

Pemerintah menolak anggapan bahwa persoalan keamanan dan pembangunan di Papua dapat digambarkan secara sepihak sebagai kebijakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara sistematis. Indonesia menyatakan setiap dugaan pelanggaran HAM tetap ditangani dengan serius melalui institusi nasional dan jalur hukum yang tersedia, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.

Pernyataan Negara-negara Pasifik

Isu Papua muncul setelah delegasi Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga menyampaikan perhatian terhadap provinsi-provinsi Indonesia di bagian barat Pulau Papua dalam forum PBB tersebut.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengaitkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dengan isu kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri. Ia menyampaikan pandangannya bahwa kedua isu tersebut tidak dapat dipisahkan.

“Pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan upaya penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” ujarnya.

Sogavare juga menyatakan adanya berbagai klaim mengenai keterkaitan antara hak penentuan nasib sendiri, dugaan pelanggaran HAM, serta upaya Indonesia menghadapi oposisi. Pernyataan itu kemudian dijawab Indonesia melalui mekanisme hak jawab di sidang Majelis Umum.

Hak jawab merupakan ruang yang digunakan negara anggota untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan negara lain dalam forum internasional. Dalam konteks ini, Indonesia memakai kesempatan tersebut untuk menyampaikan posisi resminya, terutama mengenai kewajiban negara dalam melindungi masyarakat sipil dan penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Penegasan Kesatuan Indonesia

Delegasi Indonesia juga mengingatkan kembali pesan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Sesi Debat Umum SMU ke-81 PBB pada 25 September 2026. Pesan itu menekankan kesatuan bangsa Indonesia dari berbagai wilayah.

“From Aceh to Papua, from Miangas to Rote, Indonesia is one people. Indonesia is one nation.”

Pernyataan tersebut menegaskan pandangan Indonesia bahwa Aceh hingga Papua, serta wilayah paling utara Miangas sampai Rote di selatan, berada dalam satu kesatuan nasional. Dalam diplomasi Indonesia, penegasan ini menjadi bagian dari respons terhadap pembahasan Papua yang dikaitkan dengan isu separatisme.

Indonesia juga menyoroti pengaturan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Kementerian Luar Negeri menyatakan mekanisme kunjungan semacam itu harus dibicarakan dan disepakati oleh negara tuan rumah bersama Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Pengaturannya dinilai mengikuti praktik yang berlaku bagi seluruh anggota PBB, bukan ditentukan oleh negara lain atau organisasi kawasan.

Dialog dan Penghormatan terhadap Fakta

Pemerintah menyatakan akan tetap terlibat secara konstruktif melalui jalur-jalur yang relevan. Sikap tersebut mencakup dorongan bagi dialog dan kerja sama yang berpijak pada fakta, penghormatan terhadap mekanisme hukum, serta keselamatan seluruh warga sipil.

Bagi masyarakat di Papua, pembahasan di tingkat internasional memiliki arti yang lebih luas dari sekadar perdebatan diplomatik. Keamanan di lapangan berkaitan langsung dengan akses anak-anak ke pendidikan, keberlangsungan pelayanan kesehatan, penyaluran bantuan, mobilitas barang kebutuhan pokok, dan kemampuan aparatur untuk menjalankan tugas publik.

Indonesia menempatkan perlindungan warga sipil sebagai bagian penting dari jawabannya di PBB. Dengan menolak tudingan yang dianggap sepihak, pemerintah sekaligus menyampaikan bahwa penanganan persoalan Papua harus mempertimbangkan seluruh kondisi yang dihadapi masyarakat, termasuk ancaman kekerasan terhadap mereka yang tidak terlibat dalam konflik.