Terungkap Peran 4 Orang Kepercayaan Nusron Wahid di OTT KPK

KPK Dalami Peran Empat Pihak dalam Dugaan Suap Layanan Pertanahan

Ceritaberkat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan suap dalam pengurusan pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam perkara yang terungkap melalui operasi tangkap tangan tersebut, empat tersangka disebut memiliki posisi penting dalam pengumpulan dan penampungan dana yang berkaitan dengan layanan pertanahan.

Keempat orang itu ialah Fahd A Rafiq atau Fahd El Fouz (FEZ), Arif Sugiyanto (ARF), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF). Penyidik menduga mereka merupakan orang kepercayaan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan satu proses administrasi tanah. KPK juga mendalami dugaan penerimaan yang berhubungan dengan berbagai layanan pertanahan, mulai dari tingkat Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), hingga Kementerian ATR/BPN.

Fahd Diduga Menjadi Penampung Dana

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik menjelaskan bahwa Fahd diduga menjadi pihak yang menerima dana dari tiga tersangka lain. Dalam konstruksi awal penyidikan, Arif disebut mengumpulkan uang dari Erwin dan Muhammad Fakhry, kemudian dana tersebut diteruskan kepada Fahd.

“Saudara FEZ selaku pihak swasta juga yang diduga juga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Fahd juga diduga menjadi tempat penampungan uang yang dikumpulkan Arif. Pola tersebut tengah didalami untuk mengetahui asal dana, tujuan penyerahan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan alirannya.

“Selanjutnya, uang-uang tersebut diberikan kepada Saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Saudara FEZ sekaligus diduga sebagai penampung uang yang dikumpulkan Saudara ARF,” kata Taufik.

Posisi Arif dalam perkara ini diduga sebagai pengepul dana. Ia disebut menerima uang dari Erwin maupun Muhammad Fakhry, yang keduanya juga merupakan pihak swasta dan diduga memiliki kedekatan dengan Nusron Wahid.

“Bahwa kemudian, ARF juga diduga berperan sebagai pengepul uang dari ERW ataupun Saudara MF selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN terkait pengurusan layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), maupun Kementerian ATR/BPN,” tutur Taufik.

Dugaan Dana dari Pengurusan HGB dan Layanan Lain

Salah satu transaksi yang diperiksa KPK berkaitan dengan pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan. Nilai dana dalam proses tersebut disebut mencapai Rp2,1 miliar. Uang itu diduga disetorkan kepada Erwin, sebelum Rp1,8 miliar di antaranya kemudian dialirkan kepada Arif Sugiyanto.

Penyidik juga mencatat adanya dugaan gratifikasi yang terkait mutasi dan promosi jabatan, selain pelayanan pertanahan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Lingkup penyelidikan yang lebih luas ini penting karena akan menentukan apakah perkara tersebut hanya berhubungan dengan pengurusan tertentu atau memiliki kaitan dengan mekanisme layanan pada sejumlah tingkatan.

Temuan lain mencakup penerimaan yang dilakukan Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Nilai penerimaan tersebut mencapai Rp8 miliar.

KPK turut menemukan setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif. Dana itu, bersama penerimaan lain yang masih diperiksa, diduga berhubungan dengan urusan layanan pertanahan. Penyimpanan uang dalam koper dan kardus menjadi bagian dari fakta yang diamankan penyidik dalam rangkaian penanganan perkara.

“Dari hasil penyelidikan juga ditemukan setoran tunai sejumlah Rp 10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening ARF, serta terdapat sejumlah penerimaan lainnya yang diduga berasal dari urusan layanan pertahanan. Uang-uang tersebut disimpan dalam koper dan kardus-kardus,” tutur Taufik dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).

Uang Tunai Rp106,3 Miliar Diamankan

Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik serta uang tunai. Total uang yang telah disita mencapai sekitar Rp106,3 miliar. Nilai tersebut menunjukkan besarnya dana yang sedang ditelusuri penyidik, meski asal-usul dan peruntukan seluruh uang itu masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

“Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK terus juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat kegiatan di lapangan, seperti barang bukti elektronik hingga uang tunai yang saat ini sudah, nanti juga akan diperlihatkan kepada rekan-rekan yang nilainya kurang lebih total mencapai Rp 106,3 miliar,” kata Achmad Taufik Husein.

Penyidikan masih berjalan untuk memetakan jalur penerimaan dan penyerahan dana, termasuk keterkaitannya dengan proses layanan pertanahan di berbagai level. Penelusuran tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi pihak yang diduga menerima ataupun memberikan uang.

“Penyidik masih terus mendalami asal-usul, peruntukan, aliran, serta pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyerahkan uang tersebut, termasuk kaitannya dengan proses pengurusan layanan pertanahan pada berbagai tingkatan,” ujar Taufik.

Hingga informasi ini disampaikan, Nusron Wahid belum memberikan tanggapan atas dugaan keterlibatan orang-orang kepercayaannya dalam perkara tersebut. Permintaan klarifikasi melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon belum memperoleh balasan.

Kasus ini menempatkan layanan pertanahan sebagai fokus penting penyidikan. Pengurusan HGB, pembukaan blokir, maupun layanan administrasi tanah merupakan proses yang memiliki dampak langsung terhadap kepastian hak atas tanah. Karena itu, penelusuran KPK atas aliran dana dan pihak yang berkaitan dengan layanan tersebut akan menjadi bagian krusial dalam mengungkap perkara secara menyeluruh.