Sekda Jabar Targetkan Tingkat Pengangguran Pemuda Turun Signifikan di 2029

IPP Jawa Barat Ditargetkan Capai 90 pada 2029, Herman Suryatman Tantang Kepemimpinan KNPI Baru

Ceritaberkat.com – Angka 62,96 menjadi titik tolak yang tak bisa diabaikan. Itulah nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Jawa Barat saat ini, sebuah metrik yang mengukur sejauh mana kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial generasi muda di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia itu telah terpenuhi. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman secara terbuka menyebut angka tersebut masih jauh dari standar yang seharusnya, dan menetapkan garis batas baru: minimal 90 pada tahun 2029.

Target ambisius itu bukan sekadar angka di atas kertas. Herman mengaitkannya langsung dengan visi Jabar Istimewa, kerangka pembangunan jangka panjang yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai poros utama. Dalam konteks ini, penurunan signifikan tingkat pengangguran pemuda dan lonjakan akses pendidikan menjadi dua pilar yang harus bergerak serentak, bukan berurutan.

Forum Musda XVI KNPI sebagai Panggung Perumusan Strategi

Pernyataan tersebut dilontarkan Herman saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XVI Pemuda/KNPI Jawa Barat Tahun 2026 di Grand Asrilia Hotel Convention & Restaurant, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Forum dua tahunan ini menjadi arena di mana ribuan kader kepemudaan dari berbagai organisasi di Jawa Barat berkumpul untuk memilih kepengurusan baru sekaligus merumuskan arah gerak organisasi.

Herman menekankan bahwa peningkatan kualitas pemuda harus menjadi perhatian serius, terutama dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan. Ia menyampaikan pesan itu melalui keterangan tertulis pada Sabtu (22/8/2026), menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan persoalan pengangguran dan keterbatasan akses pendidikan generasi muda menjadi beban yang terus menumpuk tanpa intervensi kebijakan yang konkret.

“Peningkatan kualitas pemuda harus menjadi perhatian serius, terutama dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan.”

Kolaborasi sebagai Syarat Mutlak

Salah satu pesan paling tegas yang disampaikan Herman adalah bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Ia secara eksplisit menyebut bahwa kolaborasi antara eksekutif daerah dan organisasi kepemudaan, termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat, merupakan prasyarat untuk mencapai target pembangunan pemuda. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat sipil dan wadah-wadah organisasi, kebijakan pemerintah akan kehilangan daya jangkau dan relevansi di lapangan.

“Pemerintah tanpa masyarakat, pemerintah tanpa pemuda tidak ada apa-apanya.”

Pernyataan itu bukan retorika kosong. Jawa Barat dengan lebih dari 48 juta penduduk menghadapi tekanan struktural yang kompleks: urbanisasi cepat di koridor Bandung Raya, ketimpangan akses pendidikan antara wilayah utara dan selatan, serta pasar kerja yang belum mampu menyerap lulusan baru secara proporsional. Dalam lanskap tersebut, organisasi kepemudaan menjadi jembatan antara kebijakan makro dan realitas mikro di tingkat komunitas.

Tantangan bagi Kepemimpinan KNPI Baru

Herman tidak berhenti pada seruan kolaborasi. Ia melangkah lebih jauh dengan menantang kepemimpinan KNPI Jawa Barat yang akan terpilih untuk keluar dari pola kerja lama. Organisasi kepemudaan, katanya, harus dibangun dalam suasana kompetitif, bukan sekadar menjadi wadah seremonial yang aktif saat musyawarah lalu diam di antara periode kepengurusan.

“Kepemimpinan KNPI berikutnya harus berani bertaruh.”

Ia berharap forum Musda KNPI Jabar dapat menjadi ruang untuk merumuskan langkah strategis sekaligus memperkuat peran pemuda dalam mempercepat terwujudnya Jabar Istimewa. Harapan itu mencakup ekspektasi bahwa kepengurusan baru mampu mengambil posisi strategis dalam meningkatkan kualitas pemuda, bukan sekadar mengelola administrasi internal organisasi.

Dimensi Kualitas Kehidupan, Bukan Sekadar Aktivitas Organisasi

Sebuah catatan penting yang disisipkan Herman adalah peringatan agar semangat dan aktivitas kepemudaan tidak hanya diukur dari sisi organisasi—jumlah kegiatan, frekuensi rapat, atau jumlah anggota terdaftar—tetapi juga tercermin dari kualitas kehidupan nyata para pemuda. Indikator seperti tingkat partisipasi pendidikan tinggi, akses layanan kesehatan, kesiapan memasuki dunia kerja, dan keterlibatan dalam pembangunan komunitas menjadi tolok ukur yang sesungguhnya.

Dalam kerangka IPP, dimensi-dimensi tersebut diukur secara komposit. Angka 62,96 yang disebut Herman mengindikasikan bahwa masih terdapat celah signifikan, terutama pada dimensi pendidikan dan ekonomi. Menutup celah itu membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, dan—yang tak kalah penting—keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi pemuda yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam berbagai program pemberdayaan.

Target 90 pada 2029 berarti kenaikan hampir 27 poin dalam rentang waktu sekitar tiga tahun. Secara historis, pergerakan IPP di tingkat provinsi cenderung lambat karena melibatkan perubahan struktural yang tidak bisa dikejar dengan satu kebijakan tunggal. Namun, dengan komitmen politik yang jelas dari tingkat eksekutif daerah dan kesiapan organisasi kepemudaan untuk bertransformasi dari peran seremonial menjadi agen perubahan, Herman menilai target tersebut tetap berada dalam jangkauan. Syaratnya satu: tidak ada pihak yang memilih untuk menunggu.