Presiden Prabowo Sebut Perlindungan Sosial Indonesia Kian Kuat

Prabowo Tekankan Kekuatan Sistem Perlindungan Sosial Indonesia di Sidang Kabinet

Ceritaberkat.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki salah satu sistem perlindungan sosial yang paling kuat di dunia. Pernyataan tersebut disampaikan secara tegas dalam arahannya selama Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin (20/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, para menteri dari Kabinet Merah Putih turut hadir, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Menurut Presiden, berbagai program perlindungan sosial yang saat ini dijalankan oleh pemerintah merupakan bukti nyata bahwa negara benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Program-program ini juga menjadi fondasi penting untuk mencapai target nol persen kemiskinan di masa depan.

“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita,” ujar Presiden.

Program Dukungan Kesejahteraan 2026

Dalam paparannya mengenai Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026, Presiden memaparkan sejumlah program yang berada dalam koordinasi Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan atau PKH memberikan manfaat sebesar Rp 75 ribu hingga Rp 250 ribu per bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4.

Sementara itu, program Sekolah Rakyat memberikan layanan pendidikan berasrama dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa per bulan kepada 44.635 siswa yang berasal dari keluarga desil 1 dan 2. Selain itu, Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial atau ATENSI diberikan kepada 83.357 penerima manfaat dengan nilai bantuan hingga Rp2,4 juta per penerima per tahun.

Pemerintah juga memperkuat aspek pemberdayaan melalui Program Pemberdayaan Sosial yang menjangkau 15.000 penerima manfaat, serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil atau KAT dengan bantuan sebesar Rp 10 juta per penerima yang menyasar 2.810 penerima manfaat.

Presiden juga memaparkan berbagai program dukungan kesejahteraan lainnya, seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis atau MBG, hingga Cek Kesehatan Gratis atau CKG.

Digitalisasi dan Integrasi Data

Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta jajarannya terus memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui integrasi data lintas sektor sehingga penyaluran bantuan semakin akurat dan tepat sasaran.

“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan digitalisasi program bantuan sosial saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya, masyarakat dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 ribu untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sedangkan kini proses tersebut dapat dilakukan secara gratis.

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya integrasi data sosial, data kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan agar tidak lagi terjadi kesalahan sasaran.

“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” ujar Prabowo.

Verifikasi Data Penerima Bantuan

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial saat ini tengah menyelesaikan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.

“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan Kemensos juga tengah melakukan simulasi penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi bantuan kepada masyarakat.