Waka BGN Beberkan Fokus Evaluasi MBG: Penerima Manfaat-Insentif SPPG

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: Dua Pilar Utama yang Ditekankan BGN

Ceritaberkat.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menguraikan bahwa proses evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sedang berfokus pada dua komponen krusial. Komponen pertama berkaitan erat dengan keakuratan data penerima manfaat, sementara komponen kedua menyangkut penyesuaian skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG). Kedua aspek ini dinilai sangat penting untuk memastikan efektivitas program nasional tersebut.

Menurut Agustina, langkah awal yang dilakukan adalah memverifikasi apakah angka 63 juta penerima manfaat yang tercatat selama ini sudah benar-benar akurat. Proses validasi ini menjadi fondasi penting sebelum menentukan alokasi anggaran yang tepat. “Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” jelas Agustina saat ditemui wartawan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Penyesuaian Skema Insentif SPPG

Selain aspek validasi data, BGN juga melakukan tinjauan menyeluruh terhadap sistem insentif yang diberikan kepada SPPG. Selama ini, besaran insentif cenderung disamaratakan tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas layanan antar SPPG. Kondisi ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan.

Agustina memberikan gambaran bahwa terdapat variasi signifikan dalam operasional SPPG. Beberapa SPPG hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan wilayah jangkauan yang relatif sempit. Sebaliknya, SPPG lainnya dituntut melayani wilayah yang lebih luas dengan jumlah penerima manfaat yang jauh lebih besar. Perbedaan kapasitas ini seharusnya tercermin dalam besaran insentif yang diterima.

“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agustina menyoroti ketidakadilan dalam sistem insentif saat ini. SPPG yang beroperasi dalam radius 200 meter dan melayani sekitar 1.000 orang menerima insentif yang sama dengan SPPG yang memiliki jangkauan lebih luas, misalnya 300 hingga 500 meter, namun dengan beban kerja yang berbeda. Besaran insentif sebesar 6 juta rupiah yang disamaratakan dinilai belum cukup adil.

“Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” lanjutnya.

Transformasi Digital untuk Transparansi

Agustina juga menekankan pentingnya penguatan sistem pertanggungjawaban yang selama ini masih bergantung pada kepala SPPG secara manual. Transformasi digital dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG. Digitalisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional yang rentan terhadap human error.

“Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini,” ujarnya.

Dengan demikian, evaluasi MBG tidak hanya berfokus pada aspek teknis seperti validasi data dan penyesuaian insentif, tetapi juga mencakup modernisasi sistem melalui digitalisasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program Makan Bergizi Gratis secara keseluruhan.