BGN Respons Keheranan Anggota DPR soal WTP 2025: Paling Pas Jawab BPK

BGN Tanggapi Keraguan Anggota DPR Mengenai Opini WTP 2025

BGN Respons Keheranan Anggota DPR soal – Komisi IX DPR RI baru-baru ini menggelar rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas laporan keuangan tahun 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (17/7/2026), Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari hadir memberikan klarifikasi atas sejumlah pertanyaan dari para legislator. Rapat ini berlangsung setelah munculnya berbagai tanggapan dari anggota DPR terkait opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh BGN.

Peran BPK sebagai Penjawab Utama

Agustina Arumsari menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan institusi yang paling tepat untuk memberikan penjelasan mengenai opini WTP tersebut. Sebagai akuntan, ia memahami bahwa WTP bukan sekadar indikator benar atau salah dalam pelaporan keuangan.

Misalnya mengenai WTP, itu memang, WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini, tapi karena saya juga akuntan, maka saya akan menjawab bahwa WTP itu bukan soal bahwa benar atau salah.

Menurut Agustina, opini tersebut menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan BGN telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Meskipun demikian, ia tetap menyerahkan penjelasan detail kepada BPK sebagai pihak yang memberikan opini tersebut.

Tapi bahwa penyajiannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tapi tentu saja ini yang paling pas untuk menjawab adalah BPK.

Catatan BPK dan Tindak Lanjut BGN

Agustina juga mengakui bahwa BPK memberikan sejumlah catatan dalam laporan keuangannya. Catatan-catatan tersebut sebagian telah ditindaklanjuti oleh BGN, sementara yang lain masih dalam tahap monitoring.

Bahwa ada catatan iya, ada temuan, dan sebagian sudah kami tindak lanjuti, sebagian juga masih dalam tahap monitoring untuk tindak lanjut karena memang masih bertahap.

Hal ini menunjukkan bahwa proses perbaikan dan penyelesaian temuan masih berjalan secara bertahap. BGN berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh catatan yang diberikan oleh BPK dalam waktu yang tepat.

Keraguan Terhadap Anggaran 2025

Salah satu hal yang membuat Agustina heran adalah kebijakan anggaran tahun 2025 pada masa kepemimpinan BGN sebelumnya. Ia menilai seharusnya BGN periode lalu tidak mengajukan anggaran belanja tambahan ketika anggaran awal belum sepenuhnya terserap.

Inilah memang, kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, sudah mengajukan ABT di tahun 2025 lalu. Maka kemudian realisasinya menjadi tidak terserap juga pada akhirnya. Maka realisasinya cuma 66 persen. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ada di situ waktu itu.

Realisasi anggaran yang hanya mencapai 66 persen menjadi salah satu faktor yang dipertanyakan dalam rapat tersebut. Agustina menjelaskan bahwa ia tidak dapat memberikan jawaban detail karena tidak berada di posisi tersebut saat keputusan diambil.

Sorotan Tegas dari Anggota Komisi IX

Pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI menyampaikan kritik yang cukup tajam terhadap opini WTP yang diraih BGN. Mereka mempertanyakan apakah opini tersebut sejalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang dicapai.

Kritik pertama datang dari anggota Komisi IX DPR, Muazzim Akbar. Ia menuding bahwa WTP yang diperoleh BGN di tahun 2025 mungkin hanya hasil rekayasa. Realisasi anggaran yang rata-rata hanya mencapai 59 persen menjadi dasar keberatannya.

Ini BGN lagi luar biasa jadi perlu pembahasan serius hari ini, pertama tentu saya tanggapi terkait dengan tadi sudah disampaikan dapat WTP, tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian, jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR lainnya, Netty Prasetiyani, meminta BGN untuk tidak hanya puas dengan pencapaian WTP. Ia berharap ada konfirmasi lebih lanjut mengenai capaian kinerja program di tengah masyarakat.

Saya ingin lihat dari paparan tadi bahwa kita tak hanya puas dengan wajar tanpa pengecualian yang diraih BGN, tapi kita perlu konfirmasi seperti apa capaian dalam konteks kinerja program di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, juga menyampaikan pertanyaannya mengenai dasar pemberian opini WTP kepada BGN. Ia heran karena serapan anggaran hanya mencapai 60 persen, padahal banyak temuan yang menjadi masalah, termasuk pengadaan motor listrik.

Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya?

Yahya juga menyoroti bahwa BGN tidak mencantumkan catatan dari BPK RI dalam laporannya. Hal ini menjadi perhatian khusus karena temuan-temuan tersebut dianggap penting untuk diketahui publik.

Sementara serapannya cuma 60% dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik, dan lain sebagainya.

Rapat tersebut menunjukkan bahwa BGN masih perlu memberikan penjelasan lebih komprehensif mengenai berbagai aspek dalam laporan keuangannya. Anggota DPR berharap agar transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan di masa mendatang.