Key Discussion: Rapat Bareng Prabowo, Zulhas Minta Waktu 1 Bulan Bereskan Persoalan MBG

Key Discussion: Prabowo dan Zulhas Bahas Evaluasi MBG

Key Discussion – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama para menteri lainnya menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama Key Discussion ini adalah program Makan Bergizi Gratis atau yang lebih dikenal dengan singkatan MBG. Dalam pertemuan tersebut, Zulhas beserta kementerian dan lembaga terkait mengajukan permohonan waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 ini menghasilkan komitmen dari pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Zulhas menjelaskan bahwa selama satu bulan ke depan, tim akan fokus pada penyelesaian hambatan-hambatan yang selama ini menghambat optimalisasi program serta mencegah potensi penyalahgunaan. Key Discussion ini menjadi momen penting bagi pemerintah untuk memastikan program MBG berjalan sesuai rencana awal.

“Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, 1 bulan lagi. 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan,” kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Evaluasi Mendalam Selama Satu Bulan

Setelah periode satu bulan tersebut berakhir, Zulhas menyatakan bahwa tim akan melakukan kajian lebih mendalam terhadap berbagai solusi yang telah ditemukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam program MBG. Hasil kajian ini kemudian akan dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo guna mendapatkan keputusan akhir yang tepat. Key Discussion ini juga membahas strategi jangka panjang untuk memperkuat implementasi program.

“Setelah itu, langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira dua itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini,” ujarnya.

Zulhas menguraikan beberapa permasalahan utama yang sedang dievaluasi dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya adalah dugaan penyalahgunaan yang terjadi di beberapa lokasi, serta keberadaan titik-titik layanan yang seharusnya sudah menerima bantuan namun belum didukung oleh kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Key Discussion ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antar kementerian.

“Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada apa SPPG-nya,” ujarnya.

Selain masalah terkait SPPG, Zulhas juga menyebutkan adanya beberapa lokasi yang telah memiliki bangunan fisik namun belum dapat beroperasi sesuai dengan rencana awal. Pemerintah saat ini masih melakukan inventarisasi terhadap berbagai persoalan tersebut sebelum menentukan langkah-langkah lanjutan yang tepat. Key Discussion ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program berjalan optimal.

“Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak, banyak hal, ya. 1 bulan ini kita akan paparkan ke Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya,” lanjutnya.

Peran Koperasi Desa Merah Putih

Salah satu topik penting yang juga dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Zulhas kembali menekankan bahwa koperasi desa merupakan infrastruktur penting milik pemerintah yang berfungsi menyalurkan bantuan serta barang-barang subsidi kepada masyarakat. Key Discussion ini menyoroti peran strategis koperasi dalam program MBG.

“Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan-bantuan, seluruh bantuan. Kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan bahwa koperasi desa juga akan berperan sebagai off-taker atau pembeli hasil pertanian. Koperasi ini akan mengambil hasil pertanian dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah, sehingga petani mendapatkan kepastian harga dan pasar yang stabil. Key Discussion ini juga membahas sinergi antara program MBG dengan dukungan ekonomi pedesaan.

“Nomor dua, dia sebagai off-taker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai apa namanya pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” ucapnya.

Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga melibatkan berbagai elemen strategis dalam sistem distribusi dan dukungan ekonomi pedesaan melalui koperasi desa. Key Discussion ini menjadi tonggak penting bagi keberhasilan program nasional yang menyentuh jutaan masyarakat Indonesia.