Main Agenda: NasDem Minta 3 Perkara Korupsi yang Jerat Febrie Diusut Tuntas hingga Akar

Main Agenda: NasDem Desak Pengusutan Tuntas Kasus Febrie Adriansyah

Main Agenda – Fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mendorong pembentukan panitia kerja khusus untuk mengawasi pengusutan kasus korupsi yang menimpa Febrie Adriansyah. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ini menjadi sorotan publik karena keterlibatannya dalam jaringan dugaan megakorupsi yang melibatkan berbagai pihak berwenang. Rudianto Lallo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, menyampaikan posisi resmi fraksinya dalam rapat yang berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Main Agenda – Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih transparan dalam proses hukum. Menurut keterangan Rudianto Lallo, pembentukan panitia kerja merupakan wujud nyata kepedulian Fraksi NasDem terhadap penegakan hukum yang adil. Ia menegaskan bahwa pengusutan kasus tidak boleh berhenti hanya pada tersangka yang telah ditetapkan, melainkan harus menjangkau semua pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi tersebut hingga ke akar-akarnya.

Posisi Resmi dan Dukungan Penuh Fraksi NasDem

Main Agenda – Dalam pernyataannya yang tegas, Rudianto Lallo secara eksplisit menyatakan dukungan penuh Fraksi NasDem terhadap pembentukan panitia kerja. Ketua panitia yang ditunjuk untuk memimpin pengawasan kasus ini adalah Habiburokhman, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR. Pernyataan tersebut disampaikan dengan penuh komitmen politik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami, Fraksi NasDem dengan ini menyatakan mendukung dibuatnya, dibentuknya Panja, dengan ketuanya ketua kami, Bapak Habiburokhman,” ujar Rudianto Lallo dengan tegas.

Main Agenda – NasDem menilai bahwa kasus Febrie Adriansyah telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Pengusutan hingga ke akar-akar masalah menjadi prioritas utama agar tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini sejalan dengan harapan publik bahwa proses hukum berjalan adil tanpa memandang status atau jabatan seseorang.

“Dan tentu kami minta agar kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya karena ini sudah mencederai rasa keadilan masyarakat,” lanjut Rudianto Lallo.

Peran Strategis dan Fungsi Panitia Kerja

Main Agenda – Sebelumnya, Habiburokhman telah menjelaskan secara rinci fungsi dan tugas panitia kerja yang akan dibentuk. Panja ini memiliki mandat untuk mengawasi secara langsung seluruh proses penanganan perkara yang dikategorikan sebagai salah satu dugaan megakorupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Selain itu, panitia juga bertanggung jawab memastikan koordinasi antarlembaga penegak hukum berjalan optimal dan sinergis.

Main Agenda – Kehadiran panitia kerja diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa setiap tahap proses hukum dilakukan dengan transparan. Pengawasan ketat akan dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Hal ini penting untuk mencegah adanya intervensi atau hambatan dalam proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Main Agenda – Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat tersebut menyetujui usulan pembentukan panitia kerja. Kesepakatan ini menunjukkan konsensus politik yang kuat dalam menangani kasus penting tersebut. Selain itu, dukungan terhadap Habiburokhman sebagai ketua panja juga menjadi indikator kepercayaan tinggi dari seluruh elemen parlemen terhadap kemampuan beliau dalam memimpin pengawasan kasus.

Main Agenda – Pembentukan panitia kerja ini diharapkan dapat menjadi model pengawasan yang efektif untuk kasus-kasus korupsi di masa mendatang. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang terstruktur, masyarakat dapat lebih yakin bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi fondasi negara hukum Indonesia. Main Agenda – Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dan DPR dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.