Bupati Sukoharjo Kena OTT – NasDem Wanti-wanti Kepala Daerah Mawas Diri

Ujang Bey Soroti Pentingnya Mawas Diri Pasca OTT Bupati Sukoharjo

Bupati Sukoharjo Kena OTT – Kasus penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) telah menjadi sorotan publik yang cukup signifikan. Respons dari berbagai kalangan pun bermunculan, termasuk dari Ujang Bey yang merupakan Kapoksi NasDem di Komisi II DPR RI. Dalam pernyataannya, ia menyoroti bagaimana seharusnya para pemimpin daerah menanggapi fenomena korupsi yang terus berulang ini dengan lebih serius dan proaktif.

Peringatan untuk Para Kepala Daerah

Menurut Ujang, masalah pemerasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan bukanlah hal baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Fenomena ini merupakan semacam pengulangan dari berbagai kasus OTT yang pernah ditangani oleh KPK sebelumnya. Ia menekankan bahwa setiap kejadian seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemimpin untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Saya kira, kasus pemerasan atasan (kepala daerah) ke bawahan bukan yang pertama, ini semacam pengulangan dari cerita-cerita OTT KPK yang pernah terjadi,” kata Ujang kepada wartawan, Sabtu (11/7/2026).

Ujang menjelaskan bahwa tingginya jumlah kepala daerah yang terjaring OTT seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemimpin daerah di Indonesia. Mereka perlu lebih mawas diri dan tidak hanya mengandalkan sistem pengawasan eksternal. Pencegahan korupsi yang efektif harus dimulai dari dalam diri masing-masing pemimpin tersebut, dengan membangun integritas yang kuat sejak awal.

“Kejadian tersebut, harusnya membuat para kepala daerah mawas diri dan mampu mengendalikan hasrat tidak baiknya, artinya pencegahan terbaik harus dimulai dari kontrol diri sendiri,” ujarnya.

Rekomendasi KPK yang Sering Diabaikan

Dalam analisisnya, Ujang menyoroti peran KPK yang selama ini aktif melakukan berbagai kajian mendalam. Komisi tersebut juga tidak henti-hentinya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai cara mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun, menurutnya masih terdapat pihak-pihak yang cenderung mengabaikan saran-saran tersebut, sehingga kasus serupa terus berulang.

“Saya kira, penegak hukum seperti KPK sudah melakukan kajian-kajian, maupun rekomendasi ke pemerintah daerah bagaimana sistem pencegahan penyalahgunaan wewenang bisa dilakukan dan dijalankan dengan baik,” ujarnya.

Ujang menambahkan bahwa jika rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak dijalankan dengan baik melalui sistem pengawasan internal yang ketat, maka kita akan mengalami apa yang ia sebut sebagai “dejavu hukum”. Artinya, kasus-kasus serupa akan terus berulang tanpa henti, dan masyarakat pun akan semakin kecewa dengan kinerja para pemimpin daerah.

“Barangkali, ada yang abai dalam menjalankannya. Jika, itu tidak diindahkan dalam bentuk sistem pengawasan internal yang ketat, saya rasa ini akan menjadi semacam ‘dejavu hukum’,” imbuh dia.

Detail Kasus OTT Etik Suryani

Sebelumnya, KPK berhasil menjaring Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam sebuah operasi tangkap tangan yang berlangsung intensif. KPK mengungkap bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Etik terhadap perangkat daerah di wilayah Sukoharjo. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas para pemimpin dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

“Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7/).

Total terdapat sembilan orang yang dibawa KPK ke Jakarta terkait dengan OTT ini. Mereka ditangkap di berbagai lokasi, termasuk Wonogiri, Solo, dan Sukoharjo. Penangkapan ini menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan banyak pihak dan tidak hanya terbatas pada satu individu saja, melainkan merupakan jaringan yang lebih luas.

“Pihak-pihak tersebut di antaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan juga Sukoharjo,” ujarnya.

Kasus ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pemimpin daerah untuk lebih meningkatkan integritas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Dengan adanya kasus ini, diharapkan para kepala daerah dapat lebih sadar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.