Special Plan: Tri Tito Dorong PKK Kawal Program Pemerintah-Perkuat Layanan Kesehatan Warga

Special Plan: Tri Tito Dorong PKK Perkuat Layanan Kesehatan

Special Plan – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tri Tito Karnavian, menyampaikan ajakan kepada seluruh pengurus TP PKK di tingkat daerah untuk lebih aktif dalam mengawasi dan mendukung program-program prioritas yang digulirkan pemerintah. Dalam kerangka Special Plan ini, organisasi kemasyarakatan memiliki pondasi hukum yang kokoh, sehingga memungkinkan kerja sama yang optimal dengan berbagai organisasi perangkat daerah. Tri Tito menekankan pentingnya peran PKK sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan berbagai inisiatif pemerintah.

Landasan Hukum yang Kuat untuk Kolaborasi

Dalam pernyataannya yang dirilis secara tertulis pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, Tri Tito menekankan bahwa PKK merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang memiliki Peraturan Presiden sebagai dasar operasionalnya. Perpres tersebut adalah Nomor 99 Tahun 2017, yang menjadi pijakan penting bagi organisasi ini dalam memperoleh alokasi anggaran baik dari APBN maupun APBD. Melalui Special Plan, PKK dapat memanfaatkan dasar hukum ini untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“PKK ini satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang punya Perpres, punya Perpres Nomor 99 Tahun 2017, di mana dengan Perpres itu kita mendapatkan anggaran APBN-APBD. Jadi PKK ini bukan dibuat-buat oleh kita, kita di sini untuk bermitra dengan pemerintah, tapi kita mempunyai dasar hukum yang kuat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Tri Tito saat membuka rangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid dari Hotel Claro di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis tanggal 9 Juli. Acara tersebut mencakup pameran usaha mikro kecil dan menengah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pelaksanaan rekor MURI terkait konsumsi pil Multiple Micronutrient Supplement bagi ibu hamil yang berlangsung serentak di 24 kabupaten dan kota di wilayah Sulsel. Dalam konteks Special Plan, kegiatan ini menjadi contoh nyata kolaborasi antara PKK dan pemerintah daerah.

Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Tri Tito meminta para pengurus TP PKK untuk tidak sekadar menunggu inisiatif dari pemerintah daerah, melainkan secara proaktif merancang kegiatan yang sejalan dengan kebijakan OPD. Sinergi yang terbangun diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program PKK sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mencapai target pelayanan publik, termasuk melalui program cek kesehatan gratis yang telah dijalankan. Special Plan ini juga mendorong PKK untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, seharusnya dinas-dinas terkait merasa bersyukur karena PKK turut turun tangan menggerakkan kader-kadernya untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini sejalan dengan target yang juga dimiliki oleh dinas-dinas tersebut terkait pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui pendekatan Special Plan, tri Tito berharap dapat tercipta ekosistem pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi.

“Jadi justru harusnya dinas-dinas OPD yang terkait merasa bersyukur bahwa kita turun tangan untuk menggerakkan kader-kader kita untuk melaksanakan kegiatan ini, karena mereka sendiri punya target sebetulnya untuk cek kesehatan gratis ini,” ucapnya.

Perluasan Kemitraan dan Pemberdayaan Ekonomi

Selain memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah, Tri Tito juga mendorong TP PKK untuk memperluas jaringan kemitraan dengan organisasi profesi serta sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dukungan dari pihak swasta ini dinilai dapat memperkuat berbagai layanan kepada masyarakat, termasuk layanan kesehatan mata seperti operasi katarak dan distribusi kacamata gratis bagi yang membutuhkan. Dalam kerangka Special Plan, kemitraan dengan swasta menjadi kunci untuk memperluas jangkauan program kesehatan.

Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, Tri Tito memberikan apresiasi atas upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan TP PKK. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah secara keseluruhan. Special Plan ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Kolaborasi dan Visi Indonesia Emas 2045

Tri Tito juga menyampaikan penghargaan kepada Ketua TP PKK Provinsi Sulsel, Naomi Octarina, beserta Pemerintah Provinsi Sulsel atas kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Beliau secara khusus mengajak seluruh kader PKK untuk terus berkontribusi dalam menyukseskan program-program pemerintah menuju terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045. Melalui Special Plan, PKK diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Tri Tito turut menyaksikan pemecahan Rekor MURI terkait konsumsi pil MMS oleh ibu hamil di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau juga meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis serta pameran UMKM yang diselenggarakan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Special Plan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Acara tersebut dihadiri oleh Staf Ahli TP PKK Pusat Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga, Yane Bima Arya, bersama jajaran pengurus TP PKK Pusat. Hadir pula Ketua TP PKK dari 38 provinsi serta Ketua TP PKK kabupaten dan kota se-Provinsi Sulsel, menunjukkan antusiasme tinggi dari seluruh lapisan organisasi PKK di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen, Special Plan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.