New Policy: Waka MPR Dorong Sensus Ekonomi 2026 Hasilkan Data Rinci & Komprehensif

New Policy: Sensus Ekonomi 2026 untuk Data Komprehensif

New Policy – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menghasilkan data rinci dan komprehensif. Melalui new policy ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi perempuan di seluruh nusantara. Informasi statistik yang mendalam ini akan menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Lestari menjelaskan bahwa new policy terkait sensus ekonomi ini bukan sekadar rutinitas pengumpulan data biasa. Lebih dari itu, ini merupakan langkah strategis yang dirancang khusus untuk memahami dinamika ekonomi perempuan secara komprehensif. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi acuan dalam penerapan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi secara signifikan.

Urgensi Data Rinci untuk Kebijakan Tepat Sasaran

Kualitas data yang dihasilkan melalui new policy Sensus Ekonomi 2026 sangat menentukan efektivitas kebijakan yang akan dirumuskan. Lestari menekankan bahwa data rinci akan menjadi dasar kuat bagi para pengambil keputusan dalam menyusun strategi yang responsif. Dengan informasi yang detail, kebijakan yang lahir tidak lagi bersifat umum, melainkan mampu menjawab hambatan spesifik yang dihadapi perempuan.

“Momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah strategis untuk mendapatkan data rinci dan komprehensif sebagai dasar penerapan kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor ekonomi,” kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, tanpa dukungan data yang memadai, upaya mendorong kesetaraan ekonomi bagi perempuan cenderung berjalan di tempat. Hal ini karena berbagai hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan tidak teridentifikasi dengan baik. Tanpa pemahaman mendalam tentang masalah yang ada, intervensi kebijakan akan kurang efektif.

Kesenjangan Gender yang Masih Lebar

Berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Februari 2026, kesenjangan gender dalam partisipasi kerja masih cukup signifikan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tercatat hanya mencapai 56,63 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang berada di angka 84,40 persen. Kesenjangan ini menunjukkan masih adanya ruang besar untuk peningkatan partisipasi perempuan.

Selain itu, Lestari menyoroti fakta bahwa 61 persen perempuan bekerja di sektor informal. Sektor ini umumnya minim perlindungan dan jaminan sosial bagi para pekerjanya. Ketimpangan upah juga masih menjadi masalah serius. Rata-rata upah buruh perempuan tercatat sebesar Rp2,80 juta per bulan, sementara laki-laki mencapai Rp3,55 juta per bulan.

“Ketika kita memperjuangkan hak-hak perempuan, sejatinya kita sedang berupaya memperkokoh peradaban bangsa. Saat ini, perempuan masih berhadapan dengan ‘tembok kaca’ struktural dan kultural yang menghambat akses mereka ke pekerjaan layak dan posisi strategis,” tegasnya.

Kolaborasi untuk Menjangkau UMKM Perempuan

Lestari menilai bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan oleh BPS merupakan langkah maju dalam pengumpulan data ekonomi. Program ini tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi juga menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Permodalan Nasional Madani. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perempuan di seluruh Indonesia.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, kita perlu lebih dari sekadar menghitung jumlah pelaku usaha. Sensus atau survei yang dilakukan harus mampu memotret secara detail jenis hambatan yang dialami perempuan. Hambatan tersebut meliputi beban ganda, akses modal, literasi keuangan, atau stigma budaya yang membatasi pilihan pekerjaan mereka.

Lestari mengungkapkan bahwa data yang lebih tajam akan membantu pemerintah mengukur efektivitas berbagai program yang telah berjalan selama ini. Dengan informasi yang akurat, evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih objektif dan komprehensif.

Harapan untuk Ekosistem Ekonomi Inklusif

Ia berharap data dari hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan yang lebih baik. Selain itu, data ini juga diharapkan mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Data adalah kunci. Dengan data yang rinci, kita bisa merancang kebijakan afirmatif yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan yang selama ini tidak terlihat,” pungkasnya.