Solution For: Komisi III DPR Apresiasi Survei Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 82,4%
Table of Contents
Komisi III DPR RI Berharap Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Diteruskan
Solution For – Peningkatan kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi perhatian serius Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam sebuah pernyataan, Wakil Ketua Komisi III, Moh. Rano Alfath, menyampaikan bahwa hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan angka kepercayaan mencapai 82,4% patut diapresiasi. Survei ini menurutnya mencerminkan perbaikan nyata dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan masyarakat, penerapan hukum, serta kehadiran aparat di tengah rakyat.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa kinerja Polri semakin mendapat respon positif dari masyarakat. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui narasi, tetapi harus terbukti melalui tindakan nyata yang konsisten. Ketika rakyat mulai merasakan perubahan dalam cara Polri beroperasi, maka kepercayaan itu akan tumbuh secara alami,” kata Rano kepada wartawan pada Jumat (26/6/2026).
Menurut Rano, survei ini menggambarkan progres yang signifikan dalam upaya Polri memperkuat integritas institusional. Ia menyoroti beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga tersebut, seperti penanganan kasus judi online, tindak pidana siber, peredaran narkotika, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Selain itu, peningkatan layanan publik berbasis digital juga dianggap sebagai faktor penting dalam memperbaiki citra Polri.
Komisi III DPR RI menyatakan bahwa peningkatan kepercayaan ini harus diiringi dengan komitmen untuk menjaga kebersihan dan profesionalisme institusi. Rano menekankan bahwa keberanian Polri dalam menindak anggota yang tidak berkinerja baik menjadi indikator kuat bahwa lembaga tersebut semakin transparan dan akuntabel.
“Ketegasan dalam mengambil tindakan terhadap oknum yang menyimpang adalah tanda bahwa Polri tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses. Keberanian melakukan penegakan hukum terhadap anggota sendiri menunjukkan bahwa institusi ini berupaya menjaga kualitas pelayanan secara holistik,” ujar Rano.
Survei Litbang Kompas, yang dirilis pada 26 Juni 2026, juga mengukur ketidaktahuan publik terhadap masa depan Polri. Hasilnya menunjukkan bahwa 82,4% responden yakin kinerja lembaga kepolisian akan semakin baik, sedangkan 12,1% tidak yakin dan 5,5% masih ragu. Angka ini dianggap sebagai bukti bahwa masyarakat mulai merasa aman dan yakin dengan Polri.
Metode Survei dan Penjelasan Data
Survei Litbang Kompas dilakukan antara 9 hingga 18 April 2026, melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang diambil secara acak. Metode pengambilan sampel menggunakan pendekatan sistematis bertingkat, dengan penyebaran di 38 provinsi. Margin of error survei ini sebesar 2,83 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden diberi pertanyaan terbuka: “Secara umum, yakin atau tidak yakinkan Anda bahwa kinerja Polri akan semakin baik di masa mendatang?” Dari jawaban yang diperoleh, sebagian besar masyarakat menunjukkan peningkatan kepercayaan. Angka 82,4% yang menggambarkan kepercayaan publik menurut Rano adalah indikator kuat bahwa perbaikan di berbagai bidang kepolisian mulai menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.
Komisi III DPR RI mengakui bahwa survei ini tidak hanya menyoroti kinerja Polri, tetapi juga mencerminkan keberhasilan reformasi yang dilakukan selama ini. Rano menjelaskan bahwa angka kepercayaan yang meningkat mengisyaratkan bahwa masyarakat mulai merasakan manfaat dari upaya-upaya Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan publik.
Peran Perubahan UU Polri
Rano juga menyoroti pentingnya pengesahan perubahan Undang-Undang tentang Polri sebagai momentum krusial untuk memperkuat struktur lembaga. Menurutnya, revisi regulasi ini memberikan ruang bagi Polri untuk lebih adaptif dalam menghadapi tantangan kejahatan yang terus berkembang, seperti kejahatan digital dan transnasional.
“Penguatan kelembagaan harus dipahami sebagai tanggung jawab lebih besar terhadap masyarakat. Kewenangan yang semakin besar perlu diimbangi dengan kinerja yang semakin profesional dan transparan. Kepercayaan publik adalah aset terpenting yang harus dijaga melalui reformasi yang berkelanjutan,” katanya.
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa dukungan politik terus diberikan kepada Polri untuk mempercepat proses reformasi. Rano berharap lembaga tersebut tidak hanya mempertahankan angka kepercayaan, tetapi juga terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Ia menekankan bahwa keberhasilan sejati Polri adalah mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pernyataan terpisah, Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan publik yang meningkat menjadi tantangan baru. “Ini bukan akhir dari proses, tetapi awal dari perjalanan lebih jauh. Polri harus terus berinovasi dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil memiliki dampak positif bagi masyarakat,” ujar Rano.
Rano menambahkan bahwa untuk menjaga kinerja yang baik, Polri perlu memperkuat komitmen terhadap akuntabilitas. “Pelayanan yang responsif dan humanis harus menjadi standar baru. Jika Polri bisa terus meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan kasus, maka kepercayaan publik akan semakin meningkat,” tuturnya.
Masa Depan Polri dan Tantangan Kehidupan Sehari-hari
Menurut Rano, peningkatan angka kepercayaan bukan hanya hasil dari kinerja yang baik, tetapi juga dari transformasi budaya dalam institusi. Ia menyebut bahwa Polri harus menjadi contoh bagi lembaga publik lain dalam menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks sosial, keberhasilan Polri dalam menangani kasus kejahatan, termasuk yang terkait teknologi, menjadi faktor penentu kepercayaan publik. Rano menekankan bahwa masyarakat mengharapkan Polri tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegahnya melalui kebijakan proaktif.
“Tren positif ini harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Polri harus menjadi institusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien, dan selalu terbuka terhadap masukan masyarakat. Kepuasan publik adalah ujian terbesar bagi Polri,” ujarnya.
Komisi III DPR RI juga memastikan bahwa angka 82,4% yang dicatat dalam survei adalah buah dari kerja keras yang dilakukan Polri selama beberapa tahun terakhir. “Selain menyelesaikan kasus, Polri juga harus menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam berbagai isu keamanan dan sosial. Ini adalah ujian terhadap integritas dan kompetensi institusi,” pungkas Rano.
Survei ini memberikan gambaran bahwa masyarakat mulai mengenali peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Nam
