Waka MPR Ajak Tingkatkan Kesadaran Masyarakat soal Mitigasi Bencana

Waka MPR Dorong Peningkatan Pemahaman Publik tentang Mitigasi Bencana

Waka MPR Ajak Tingkatkan Kesadaran Masyarakat – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Lestari Moerdijat, menekankan urgensi dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai edukasi mitigasi bencana. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana yang melanda wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan secara lantang dalam sambutannya pada diskusi daring yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12 pada hari ini.

Acara yang mengusung tema ‘Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik Implikasi dan Langkah Antisipatif Bagi Indonesia’ ini dipandu oleh Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI, Tantri Moerdopo. Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pakar terkemuka di bidangnya. Di antaranya adalah Maryanto sebagai Analis Kebencanaan Ahli Madya di Direktorat Optimasi Jaringan Logistik Dan Peralatan, Kedeputian Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Selain itu, hadir pula Wijayanto selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Peneliti Senior Bidang Tsunami dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Widjo Kongko, juga turut serta memberikan perspektifnya.

Langkah Antisipatif yang Menyeluruh

Lestari Moerdijat menegaskan bahwa langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari penguatan infrastruktur fisik, optimalisasi teknologi terkini, hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat itu sendiri. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 15 Juli 2026. Menurutnya, memasuki pertengahan tahun 2026, aktivitas kegempaan di sepanjang Cincin Api Pasifik atau Pacific Ring of Fire menunjukkan dinamika yang sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan rentetan gempa bermagnitudo besar yang melanda beberapa wilayah dan mengancam keselamatan masyarakat.

“Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat,” kata Lestari Moerdijat.

Dia berpendapat bahwa pemerintah juga harus mempersiapkan infrastruktur dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait upaya menghadapi dampak bencana melalui berbagai upaya. Selain itu, dia juga mendorong agar kolaborasi lintas sektor juga mesti diperkuat untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat. “Berharap agar aktivitas seismik yang terus terjadi dapat diantisipasi dengan mekanisme ketahanan adaptif masyarakat,” jelasnya.

Data Gempa dan Potensi Tsunami di Indonesia

Sementara itu, Wijayanto mengungkapkan bahwa pada sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 43.439 kejadian gempa di Tanah Air. Kejadian gempa itu tidak dapat diprediksi sehingga diperlukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut. Menurut Wijayanto, sumber gempa di tanah air bersumber pada dua peristiwa yaitu subduksi lempeng atau Megathrust dan sesar atau patahan lempeng aktif. “Zona megathrust di Indonesia terdapat 14 segmen yang berpotensi menyebabkan gempa dengan magnitudo di atas 8,5,” tuturnya.

Karena itu, Wijayanto mengatakan langkah antisipasi harus konsisten dilakukan dengan memanfaatkan peta rawan bencana, memperkuat sistem informasi bencana, dan membangun mitigasi bencana yang mudah dipahami masyarakat. “Dampak dari gempa itu dapat berupa longsor, likuifaksi, tsunami, runtuhan batu, dan efek ikutan lainnya yang dapat menimbulkan korban jiwa,” jelasnya.

Sistem Peringatan Dini dan Tantangan Geografis

Sementara itu, Widjo Kongko mengungkapkan bahwa 60% tsunami terjadi karena dipicu gempa tektonik dan 22% disebabkan gempa vulkanik. Menurut Widjo Kongko, sepanjang 300 tahun atau dari tahun 1700 hingga 2022, terjadi 13 kejadian tsunami besar di kawasan Samudera Pasifik yang berimbas di Indonesia. Di Indonesia, sudah memanfaatkan Ina TEWS sejak 11 November 2008, alat tersebut dapat memberi peringatan tsunami kurang dari 3 menit agar masyarakat dapat segera menghindar.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini yakni 60% kota-kota di Indonesia berada di pesisir pantai yang rawan tsunami. Widjo Kongko menegaskan pemahaman masyarakat akan bahaya dan risiko, serta sistem peringatan dini yang tangguh harus menjadi perhatian serius semua pihak, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. “Selain itu, wilayah penting seperti PLTU, kawasan industri, dan pariwisata juga berada di pesisir,” tutup Widjo.