Waka DPD Yorrys Dorong Otsus Papua Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat

Yorrys Raweyai: Otsus Papua Harus Diukur dari Manfaat Nyata bagi Rakyat

Keberhasilan Otonomi Khusus Tidak Hanya Terlihat dari Angka Anggaran

Ceritaberkat.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Yorrys Raweyai, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otonomi Khusus Papua. Dalam pandangannya, ukuran keberhasilan kebijakan ini tidak dapat ditentukan semata-mata dari volume anggaran yang dialokasikan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap pidato pengantar yang dibawakan oleh Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin. Pertemuan tersebut berlangsung dalam Sidang Bersama antara DPR RI dan DPD RI yang diselenggarakan di kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Jumat tanggal empat belas Agustus dua ribu dua puluh enam.

Yorrys menegaskan bahwa pengawasan terhadap Otsus Papua harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan program ini harus dilihat dari dimensi yang lebih komprehensif, mencakup akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, pertumbuhan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Saya sependapat bahwa Otsus Papua harus kita kawal bersama. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa besar anggaran yang diberikan, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta perlindungan terhadap masyarakat adat.

Masyarakat Adat sebagai Subjek Utama Pembangunan

Salah satu poin penting yang ditonjolkan oleh Yorrys adalah posisi masyarakat adat dalam proses pembangunan. Ia berpendapat bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan di wilayah Papua harus mempertimbangkan karakteristik unik, identitas kultural, sejarah panjang, serta hak-hak dasar masyarakat lokal.

Pembangunan fisik dan ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek identitas masyarakat Papua. Partisipasi aktif masyarakat adat menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan di wilayah mereka sendiri. Hal ini memastikan bahwa program-program yang dijalankan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pembangunan tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Masyarakat adat harus dilibatkan dan menjadi bagian utama dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.

Transparansi Pengelolaan Dana dan Pendekatan Holistik

Yorrys juga mendorong mekanisme pengelolaan dana Otsus yang lebih tepat sasaran dan transparan. Anggaran yang besar harus benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan di Papua harus berjalan paralel dengan penyelesaian berbagai persoalan keamanan dan kemanusiaan. Proyek-proyek strategis nasional yang dilaksanakan di wilayah tersebut memerlukan pendekatan yang arif, dialogis, dan melibatkan masyarakat setempat. Pendekatan semacam ini bertujuan untuk mencegah munculnya rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat lokal.

Papua tidak bisa hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Ada persoalan keamanan, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pelayanan dasar yang harus ditangani secara bersamaan. Kita ingin pembangunan menjadi jalan keluar, bukan menambah persoalan baru.

Peran Strategis DPD RI dan Pansus Papua

Menurut Yorrys, DPD RI menempati posisi strategis dalam memastikan suara masyarakat Papua terdengar dalam perumusan kebijakan nasional. Aspirasi daerah perlu dikonsolidasikan dan ditindaklanjuti melalui kerja kelembagaan, khususnya melalui Panitia Khusus Papua.

Panitia Khusus Papua diharapkan dapat menjadi ruang dialog yang efektif untuk mendengar langsung keluhan dan aspirasi masyarakat. Melalui kunjungan lapangan dan kajian mendalam, Pansus Papua dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan actionable. Identifikasi masalah saja tidak cukup; pencarian solusi nyata menjadi prioritas utama.

Pansus Papua harus menjadi ruang untuk mendengar langsung masyarakat, melihat persoalan di lapangan, dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Kita tidak boleh hanya mengidentifikasi masalah, tetapi harus mencari jalan keluarnya.

Otsus sebagai Instrumen Keadilan Nasional

Pesan yang disampaikan dalam Sidang Bersama harus diterjemahkan menjadi komitmen bersama untuk memperkuat Otsus sebagai instrumen keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan ini tidak boleh hanya kuat secara formal di atas kertas, tetapi harus menunjukkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat Papua.

Jangan sampai Otsus hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam manfaat yang dirasakan rakyat. Keadilan untuk Papua adalah bagian dari keadilan Indonesia. Kita ingin membangun Papua bersama masyarakat Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otsus Papua yang telah berjalan sejak tahun dua ribu dua puluh memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan yang inklusif. Dengan pengukuran keberhasilan yang berfokus pada manfaat masyarakat, kebijakan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemersatu bangsa dan pemerataan pembangunan di seluruh nusantara.