Topics Covered: KPK: Bupati Muara Enim Beri Suap Sulap Hasil Audit demi WTP dari BPK

KPK: Bupati Muara Enim Berikan Suap untuk Menyulap Hasil Audit demi WTP dari BPK

Skandal Korupsi Terungkap dalam Penyidikan KPK

Topics Covered – Penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap praktik suap yang dilakukan Bupati Muara Enim, Edison, untuk memastikan Kabupaten Muara Enim tetap mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Suap ini diberikan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan BPK sebagai upaya memuluskan hasil audit keuangan daerah tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan politik dapat memengaruhi proses pemeriksaan keuangan agar mencapai hasil yang diinginkan.

KPK mengungkap bahwa suap tersebut muncul sebagai respons terhadap temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim. Temuan tersebut terkait dengan pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim. Dalam audit yang dilakukan, nilai transaksi melebihi batas materialitas, sehingga memicu kekhawatiran tentang opini keuangan daerah.

“Temuan ini, apabila tidak dilakukan pengurusan, akan memengaruhi opini di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Nah, di situlah ada keinginan-keinginan dari pihak Pemkab, yaitu Bupati, agar jangan sampai untuk tahun 2025 itu opininya ini berubah, gitu ya. Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu,” tutur Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Taufik menjelaskan bahwa Bupati Edison menyetujui langkah suap agar temuan BPK tidak mengubah status WTP yang telah dicapai sebelumnya. Untuk mewujudkan hal ini, Edison meminta bawahannya untuk mengelola permasalahan tersebut. Prosesnya berawal dari pertemuan antara Abi Nurwardani (ABN), Sekretaris Disdikbud tahun 2026, dengan Augusz Dewanggara (AGG), seorang pihak swasta yang dianggap mampu memengaruhi hasil audit.

Dalam pertemuan tersebut, ABN dan AGG melakukan negosiasi untuk mengatur biaya yang dibutuhkan agar temuan BPK dapat diatasi. Taufik menegaskan bahwa AGG, sebagai pihak swasta, memainkan peran penting dalam mengubah laporan audit. Dengan bantuan dari AGG, sejumlah tindakan dilakukan untuk memastikan opini keuangan tetap positif.

Koordinasi dilanjutkan oleh AGG dengan Titin Rita Lestari (TTN), seorang PNS yang bertugas sebagai pengendali teknis. TTN terlibat dalam proses pengubahan hasil audit dengan bantuan AGG. Taufik menyebut bahwa AGG menerima uang sebesar Rp 100 juta dari ABN sebagai imbalan untuk memuluskan rencana tersebut. Uang tersebut digunakan sebagai dana pengaturan agar temuan BPK tidak menimbulkan perubahan opini.

KPK mengungkapkan bahwa AGG adalah salah satu dari lima tersangka dalam kasus ini. Selain AGG, ada Titin Rita Lestari, yang berperan sebagai pengendali teknis, serta Edison sebagai Bupati. Dua tersangka lainnya adalah Cory Erin Hardi dan Fika, yang masing-masing terlibat dalam proses pemberian suap dan pengelolaan dana. Tersangka ketiga adalah Abi Nurwardani, yang ditempatkan dalam posisi kritis sebagai penyambung lidah antara Pemkab dengan pihak BPK.

Kasus ini juga mencakup tindakan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. KPK telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen, mobil, alat elektronik, serta uang sebesar Rp 200 juta. Pemilikan barang bukti ini menjadi bukti kuat bahwa ada upaya sistematis untuk memengaruhi hasil audit.

Penyidikan Terhadap Pihak Terlibat

Dalam penyidikan, KPK mengidentifikasi peran setiap tersangka berdasarkan kapasitas mereka dalam proses pengubahan opini audit. Taufik menjelaskan bahwa AGG, sebagai pihak swasta, bekerja sama dengan TTN, yang berstatus sebagai PNS, untuk mencapai tujuan tersebut. “Mengenai kapasitas AGG selaku pihak swasta, itu bersama-sama dengan TTN selaku pihak PN (penyelenggaraan negara) yaitu pengendali teknis, atau di jabatan strukturalnya kasubdit di Perwakilan Sumatera Selatan,” tambah Taufik.

Edison, sebagai orang yang memulai suap, dikenai pasal-pasal tertentu dalam UU Penyesuaian Pidana tahun 2026. Cory dan Fika, sebagai pihak yang terlibat dalam pemberian suap, juga menjadi tersangka dalam kasus ini. KPK menetapkan mereka sebagai bagian dari investigasi yang terus berjalan. Dengan pelibatan lima tersangka, kasus ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara pejabat pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa eksternal.

Implikasi dan Langkah Pidana

Penyidikan KPK menunjukkan bahwa suap dalam konteks audit keuangan bisa berdampak signifikan pada integritas pemerintahan daerah. Tindakan ini tidak hanya memengaruhi hasil audit, tetapi juga menyebabkan tindakan korupsi dalam proses pengambilan keputusan. KPK mengatakan bahwa seluruh tersangka dijerat dalam berbagai pasal hukum, termasuk Pasal 12 a atau b, Pasal 11, dan Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Para tersangka seperti AGG dan TTN dikenai pasal yang berbeda, tergantung pada peran mereka dalam skema suap. Taufik menjelaskan bahwa AGG, sebagai pihak swasta, dapat dihukum berdasarkan Pasal 605 dan 606 UU Penyesuaian Pidana. Sementara itu, TTN, sebagai PNS, berada dalam posisi yang memungkinkan mereka memengaruhi proses audit secara langsung. “Dengan demikian, keduanya memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda tetapi saling terkait,” kata Taufik.

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses pemeriksaan keuangan. BPK, sebagai lembaga yang independen, diharapkan mampu memberikan opini objektif, tetapi dalam kasus Muara Enim, ada upaya untuk memodifikasi laporan tersebut melalui jalan suap. KPK menegaskan bahwa pengadilan akan menentukan hukuman berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan, termasuk peran setiap tersangka dalam skema korupsi ini.

Skandal suap ini menjadi contoh bagaimana kekuasaan di tingkat daerah bisa dijadikan alat untuk memperoleh predikat WTP secara tidak sah. Dengan memanfaatkan koneksi antara pihak swasta dan aparatur sipil negara, Bupati Edison dan timnya berhasil mengubah hasil