Special Plan: Ganjar Respons BEM Bersatu soal Tiyo Ardianto: Jawab Kritik dengan Data

Ganjar Pranowo Beri Respons Terhadap Kritik BEM Bersatu Soal Kedekatan Tiyo Ardianto

Special Plan – Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo memberikan respons terhadap kritik yang dilayangkan oleh organisasi mahasiswa BEM Bersatu terkait dugaan hubungan antara Tiyo Ardianto, salah satu penggerak aksi, dengan tokoh dari tim pemenangan Ganjar dalam Pemilu Presiden 2024. Ganjar menilai kritik seharusnya dijawab dengan data yang jelas, bukan dengan label politik yang bisa memudarkan fokus pembicaraan.

“Menlabeli aktivis atau warga negara yang kritis sebagai bagian dari kelompok politik tertentu sering kali dilakukan untuk mengelak dari inti masalah,” kata Ganjar kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Dalam wawancara tersebut, Ganjar menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mengkritik, dan tidak seharusnya kekuasaan menjadi alat pengukur validitas pendapat. Ia menyoroti bahwa kritik yang datang dari luar pemerintah tidak boleh dianggap sebagai ancaman, terutama jika diimbangi dengan bukti konkret.

“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” sambung Ganjar.

Ganjar juga menegaskan bahwa Indonesia dibangun agar melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat. Menurutnya, negara tidak boleh berubah menjadi tempat di mana hak kritis warga negara diabaikan hanya karena mereka memiliki keterkaitan politik tertentu.

“Negara ini dibangun bukan untuk melayani penguasa, tetapi untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pertanyaan tentang afiliasi politik sering kali bukan untuk mencari kebenaran, melainkan sebagai upaya mendelegitimasi kritik. “Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikannya, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan,” jelas Ganjar.

Kritik dari BEM Bersatu

Organisasi mahasiswa BEM Bersatu, yang mewakili oleh Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC, dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026), mengungkapkan dugaan hubungan politik Tiyo Ardianto dengan tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo. Djimbula menyebutkan bahwa mobil Fortuner yang digunakan Tiyo pada aksi terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang terkait dengan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh kunci dalam tim pemenangan Ganjar.

“Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” kata Djimbula.

Djimbula menambahkan bahwa Tiyo juga dijadwalkan hadir dalam dialog bersama tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. “Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” ujarnya.

BEM Bersatu menolak narasi adanya krisis yang tidak didasari data lengkap, karena mereka beranggapan hal tersebut bisa mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting. Mereka menekankan bahwa gerakan mahasiswa harus menjadi suara rakyat, bukan alat untuk merebut kekuasaan.

“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggungan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” ucap Djimbula.

Tuntutan dari BEM Bersatu

BEM Bersatu mengajukan beberapa tuntutan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pertama, mereka mendesak untuk menghilangkan pengaruh politik dari gerakan mahasiswa, baik melalui pendanaan maupun fasilitas yang diberikan. Kedua, mereka mendukung terus berjalannya Program Makan Bergizi Gratis, tetapi dengan syarat perbaikan tata kelola agar program tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap koruptor tanpa memandang status quo, serta mengajak seluruh mahasiswa untuk mengawal proses hukum secara kritis.

Dalam penjelasan tersebut, BEM Bersatu mengkritik cara kritik dilakukan, karena sering kali menggunakan narasi yang tidak komprehensif. Mereka berargumen bahwa kritik yang berasal dari luar kubu pemerintah justru penting untuk memperkaya perspektif publik.

detikcom sudah berusaha menghubungi Tiyo Ardianto untuk memastikan kebenaran pernyataan yang dikeluarkan oleh BEM Bersatu. Namun hingga saat ini, belum ada respons dari Tiyo. Meski demikian, Ganjar tetap yakin bahwa kritik yang diarahkan ke dirinya adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat.

Upaya Memperkuat Pemahaman Demokrasi

Ganjar berharap kritik yang dilayangkan oleh BEM Bersatu bisa menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman tentang demokrasi. Menurutnya, keberadaan kritik adalah bukti bahwa masyarakat masih aktif dan memperhatikan kebijakan pemerintah. “Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri,” imbuh Ganjar.

Menurut Ganjar, politik yang sehat adalah politik yang bisa menerima kritik dari berbagai pihak, termasuk dari kelompok yang berbeda. Ia menilai jika kritik hanya dianggap sah dari pendukung pemerintah, maka sistem demokrasi akan berubah menjadi politik loyalitas yang tidak seimbang.

Sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menekankan pentingnya kebebasan berbicara dalam konteks politik. Ia mencontohkan bahwa ada beberapa pihak yang mungkin memiliki hubungan dengan tim pemenangan, tetapi hal itu tidak berarti mereka tidak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. “Indonesia dibangun agar melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk mengkritik,” pungkas Ganjar.