RI Bidik Kursi Anggota DK PBB, Waka Komisi I DPR: Jangan Terseret Blok

Indonesia Maju untuk Kursi Tidak Tetap DK PBB Periode 2029-2030

Ceritaberkat.com – Indonesia resmi menyatakan pencalonan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa jabatan 2029-2030. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono dan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, yang sama-sama menilai pencalonan itu penting bagi peran diplomasi Indonesia.

Pernyataan pencalonan disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono ketika berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam forum itu, Sugiono menegaskan pengalaman Indonesia dalam diplomasi bebas aktif, misi kemanusiaan, serta upaya perdamaian internasional menjadi pijakan untuk mengajukan pencalonan.

“Yang Mulia Presiden, dengan semangat inilah Indonesia mengajukan pencalonan diri untuk kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030,” kata Sugiono di hadapan para delegasi, Minggu (27/9).

Keanggotaan tidak tetap DK PBB menjadi ruang penting bagi sebuah negara untuk ikut terlibat dalam pembahasan isu keamanan dan perdamaian internasional. Posisi ini tidak bersifat permanen, tetapi memberi kesempatan bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan, mendorong dialog, dan memperjuangkan solusi dalam berbagai persoalan global.

Dukungan DPR untuk pencalonan Indonesia

Dave Laksono menyebut keputusan untuk kembali maju sebagai kandidat anggota tidak tetap DK PBB sejalan dengan arah politik luar negeri Indonesia. Ia memandang pencalonan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah pergaulan antarnegara.

“Saya melihat keputusan Indonesia untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 sebagai langkah strategis yang sejalan dengan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif,” ujar Dave, Senin (28/9/2026).

Dave juga mengaitkan langkah itu dengan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk menguatkan peran Indonesia dalam forum internasional. Bagi Indonesia, kursi DK PBB tidak hanya bernilai simbolis. Jabatan tersebut dapat menjadi sarana untuk menghubungkan kepentingan nasional dengan kontribusi nyata bagi perdamaian dan keamanan dunia.

Ia menilai pengalaman Indonesia yang beberapa kali pernah duduk sebagai anggota tidak tetap menjadi modal diplomatik yang kuat. Rekam jejak itu penting ketika Indonesia kembali menawarkan diri untuk menjalankan mandat di salah satu lembaga paling berpengaruh dalam sistem PBB.

“Keanggotaan di DK PBB tentu bukan sekadar soal mendapatkan posisi, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkannya untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi bagi perdamaian dan keamanan dunia,” ucap Dave.

Pesan agar tetap bebas aktif

Di tengah dinamika politik internasional, Dave mengingatkan bahwa Indonesia perlu menjaga konsistensi prinsip bebas aktif apabila nantinya terpilih. Posisi di DK PBB akan membawa Indonesia ke dalam pembahasan berbagai konflik dan persaingan kepentingan antarnegara, sehingga arah diplomasi nasional tetap perlu bertumpu pada kepentingan sendiri serta perdamaian yang adil.

Indonesia selama ini aktif menyuarakan aspirasi negara berkembang dan kelompok Global South. Karena itu, Dave meminta agar keikutsertaan Indonesia di DK PBB tidak membuat politik luar negeri nasional bergeser ke salah satu kutub kekuatan dunia.

“Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tidak terseret ke dalam blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif menawarkan solusi dan mendorong kerja sama untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang,” katanya.

Prinsip tersebut memiliki arti praktis dalam kerja diplomasi. Indonesia diharapkan dapat tetap membuka komunikasi dengan berbagai pihak, mendukung penghormatan terhadap hukum internasional, dan mengedepankan jalan perundingan ketika konflik muncul. Sikap bebas aktif juga memberi dasar bagi Indonesia untuk berbicara atas kepentingan negara-negara yang tidak selalu memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan global.

PKS sebut momentum strategis

Dukungan juga datang dari Sukamta. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PKS itu menyatakan pemerintah perlu didukung dalam upaya merebut kursi tidak tetap DK PBB. Ia memandang pencalonan ini berlangsung pada masa ketika sistem internasional tengah mengalami perubahan.

“Kami mendukung penuh upaya Pemerintah RI untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB, menjadi anggota DK ketika sistem sedang mengalami pergeseran seperti sekarang ini, adalah posisi strategis dan moment penting,” ujar Sukamta, Senin (28/9/2026).

Sukamta berharap Indonesia dapat ikut mengambil bagian dalam pembentukan sistem dunia yang lebih adil bagi seluruh anggota PBB. Ia menyoroti tantangan yang dihadapi organisasi tersebut ketika sejumlah negara penting mengurangi kontribusi dan memilih menjauh dari PBB demi kepentingan strategis masing-masing.

Meski menghadapi tekanan, PBB tetap menjadi tumpuan bagi banyak negara, terutama negara-negara di kawasan Global South. Bagi kelompok ini, forum multilateral menyediakan ruang untuk menyampaikan kepentingan bersama, termasuk persoalan perdamaian, pembangunan, keadilan, dan keamanan.

“Bagaimanapun PBB tetap menjadi tumpuan negara negara khususnya selatan global,” kata Sukamta.

Ia juga berharap Indonesia melanjutkan peran historisnya di panggung internasional. Sukamta menyinggung jejak diplomasi Indonesia dalam Konferensi Asia-Afrika 1955, Gerakan Non-Blok, ASEAN, serta Organisasi Kerja Sama Islam atau OIC.

Dengan pencalonan untuk periode 2029-2030, Indonesia menempatkan diplomasi multilateral sebagai salah satu jalur untuk memperkuat pengaruhnya. Sugiono dalam pidatonya menyampaikan komitmen Indonesia untuk mempererat persatuan, memajukan perdamaian dunia, membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral, dan memastikan saluran dialog tetap terbuka.

Ia juga menekankan bahwa perdamaian membutuhkan penghormatan pada hukum internasional dan pemanfaatan instrumen yang tersedia secara efektif. Jika Indonesia memperoleh kepercayaan sebagai anggota tidak tetap DK PBB, prinsip-prinsip tersebut akan menjadi bagian penting dari harapan terhadap peran Indonesia selama masa keanggotaan.