Rano Karno Ingin Namu Balai Kota Jadi Tempat ‘Ngeriung’ Warga

Namu Balai Kota Dibuka, Pemprov DKI Ajak Warga Lebih Dekat dengan Layanan Pemerintahan

Ceritaberkat.com – Balai Kota Jakarta diharapkan tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat kerja jajaran pemerintah daerah. Melalui program Namu Balai Kota atau City Hall Experience, ruang tersebut dibuka sebagai lokasi warga bertemu, mencari layanan, menikmati kegiatan budaya, serta mengenal program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara yang lebih langsung.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan pembukaan Namu Balai Kota pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menghadirkan suasana Balai Kota yang lebih terbuka bagi warga Jakarta.

Gagasan utama program tersebut berangkat dari keinginan agar bangunan pemerintahan terasa dekat dengan kehidupan warga. Bukan hanya lokasi administrasi dan pengambilan kebijakan, Balai Kota diharapkan dapat menjadi ruang bersama yang ramah untuk beraktivitas.

“Namu Balai Kota ini dibuat untuk mendekatkan balai kota dengan warganya,” kata Rano saat memberikan sambutan dalam peluncuran Namu Balai Kota, Sabtu (17/10/2026).

“Serendo-rendo tuh kalau bahasa Betawi, rame-rame. Ngeriung kita,” lanjutnya.

Semangat Bale dalam Budaya Betawi

Rano mengaitkan konsep Namu Balai Kota dengan nilai keterbukaan dalam tradisi Betawi. Ia menjelaskan penggunaan istilah “bale”, yang merujuk pada ruang terbuka dan tempat menerima orang lain dengan hangat. Semangat itu ingin diterapkan di Balai Kota Jakarta agar warga merasa memiliki ruang tersebut.

“Kalau Betawi bilang bukan balai, bale. Jadi ini bale kota, bale-nya masyarakat, bukannya bale kita,” ujarnya.

Dalam pemaknaan budaya Betawi yang disampaikan Rano, keberadaan bale pada sebuah rumah mencerminkan sikap menerima tamu dan membangun kebersamaan. Filosofi itu menjadi dasar bagi Namu Balai Kota, yang ingin membawa suasana penerimaan tersebut ke lingkungan pusat pemerintahan DKI Jakarta.

Dengan pendekatan ini, warga dapat memandang Balai Kota bukan semata-mata sebagai institusi yang jauh dari keseharian mereka. Kehadiran layanan dan aktivitas publik di satu lokasi memberi kesempatan bagi masyarakat untuk datang, berinteraksi, serta memahami akses yang tersedia.

“Semoga Namu Balai Kota ini dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan antara pemerintah daerah dengan warganya,” ucap Rano.

Layanan Publik hingga Kegiatan Komunitas

Namu Balai Kota tidak dibatasi pada penyampaian informasi mengenai agenda pemerintah. Pengunjung juga dapat memanfaatkan sejumlah layanan publik yang dihadirkan di kawasan Balai Kota Jakarta. Layanan tersebut mencakup pengurusan paspor, layanan samsat, perizinan, serta layanan dari Bank Jakarta.

Ketersediaan beberapa jenis layanan dalam satu kegiatan memberi warga pilihan untuk mengurus kebutuhan tertentu sambil mengikuti aktivitas lain yang berlangsung. Bagi masyarakat, format seperti ini dapat membantu mengenali ragam layanan publik yang dapat diakses tanpa harus memandang kantor pemerintahan sebagai ruang yang eksklusif.

Selain layanan administrasi, Namu Balai Kota menghadirkan unsur seni, budaya, dan kegiatan sosial. Programnya meliputi pemutaran film, permainan tradisional, sajian kuliner, aktivitas komunitas, serta kegiatan seni. Kehadiran berbagai unsur tersebut membuat acara ini tidak hanya berfokus pada urusan birokrasi, tetapi juga menjadi ruang pertemuan yang mengangkat interaksi warga.

Aktivitas budaya dan permainan tradisional memberi warna tersendiri dalam penyelenggaraan program. Sementara itu, keterlibatan komunitas membuka peluang bagi warga untuk hadir bukan sekadar sebagai penerima layanan, melainkan sebagai bagian dari kegiatan di Balai Kota.

Telah Diuji Coba pada Awal Oktober

Sebelum peluncuran resminya, Namu Balai Kota telah menjalani uji coba pada 3 Oktober 2026. Pemprov DKI Jakarta menggunakan hasil pelaksanaan awal tersebut untuk menilai hal-hal yang masih perlu dibenahi pada kegiatan berikutnya.

Evaluasi menjadi bagian penting karena program ini memadukan pelayanan publik, kegiatan hiburan, budaya, serta kunjungan masyarakat dalam satu rangkaian. Pengaturan alur pengunjung, kenyamanan warga, dan pelaksanaan setiap aktivitas akan menentukan apakah tujuan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Untuk 2026, Namu Balai Kota direncanakan digelar setiap dua pekan. Frekuensi kegiatan untuk tahun selanjutnya belum ditetapkan secara final karena akan bergantung pada hasil penilaian pelaksanaan sepanjang tahun ini.

“Kita rencana dua minggu selama tahun 2026. Tapi tahun depan kita lihat kalau dianggap kurang, ya enggak tahu, mungkin tiap minggu Wakil Gubernur jadi penerima tamu di sini. Kita evaluasi,” imbuhnya.

Rencana evaluasi tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jadwal Namu Balai Kota masih dapat berkembang. Jika pelaksanaannya dinilai memenuhi kebutuhan warga dan mendapat respons yang baik, frekuensi kegiatan berpeluang disesuaikan pada tahun berikutnya.

Pada akhirnya, Namu Balai Kota ditempatkan sebagai upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara warga dan pemerintahan daerah. Dengan layanan publik, kegiatan komunitas, kuliner, permainan, film, serta seni budaya dalam satu ruang, Balai Kota Jakarta diharapkan dapat menjadi tempat warga datang untuk mengurus kebutuhan sekaligus “ngeriung” bersama.