Table of Contents
KPK dalami dugaan polisi terima Rp16 miliar terkait proyek di Bekasi
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK: Fakta persidangan telah terungkap
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Taufik Husein menyatakan bahwa lembaga antikorupsi sedang menggali lebih dalam mengenai dugaan penerimaan uang oleh Yayat Sudrajat, seorang anggota polisi aktif yang dikenal dengan nama alias Lippo. Menurut Taufik, fakta persidangan telah tercatat, dan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan informasi bahwa Yayat mengakui menerima fee sekitar Rp16 miliar dalam kaitan proyek-proyek Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Ini sudah fakta persidangan. Kami sudah dapat informasi juga dari tim JPU-nya bahwa ada fee kurang lebih Rp16 miliar yang diakui oleh saudara Yayat, dan ini sudah tertuang dalam BAP,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/4) malam.
Taufik menambahkan bahwa fakta-fakta tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan penyidikan. Ia mengingatkan masyarakat untuk bersabar hingga proses penyidikan berjalan selesai, terutama terkait kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Desember 2025, menangkap sepuluh orang terkait proyek di Bekasi. Pada 19 Desember 2025, delapan dari sepuluh tersangka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa intensif. Dua di antaranya adalah Ade Kunang dan ayahnya, HM Kunang. Dalam waktu yang sama, KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan suap proyek.
KPK mengungkapkan bahwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerima suap, sementara Sarjan, seorang pihak swasta, menjadi tersangka pemberi suap. Dalam dakwaan terhadap Sarjan, disebutkan bahwa terdakwa memberikan uang Rp1,4 miliar kepada Yayat Sudrajat sejak 2024 hingga 2025. Yayat sendiri dalam persidangan untuk kasus Sarjan mengakui perannya sebagai perantara proyek.
Sebagai penutup, Taufik meminta publik tetap menunggu pengembangan penyidikan, karena fakta-fakta yang telah dikumpulkan dianggap cukup sebagai alat bukti, meski prosesnya masih berlangsung.
