New Policy: Bupati Sidoarjo Ajak Warga Jaga Pilkades Serentak Berjalan Kondusif

Bupati Sidoarjo Ajak Warga Jaga Pilkades Serentak Berjalan Kondusif

Permintaan untuk Menjaga Proses Demokrasi

Bupati Sidoarjo, Subandi, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tetap lancar. Ia mengajak seluruh warga untuk bersikap terbuka terhadap hasil pilihan, karena merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa.

“Jadi, masyarakat di seluruh Kabupaten Sidoarjo diminta untuk menjaga keharmonisan. Siapa pun yang terpilih, itu hasil dari partisipasi rakyat. Pemimpin nantinya bertugas melayani kebutuhan warga,” tutur Subandi dalam siaran persnya, Sabtu (25/4/2026).

Koordinasi Lintas Desa untuk Kestabilan

Dinas PMD Sidoarjo menggelar komunikasi intensif sejak awal tahapan pilkades. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melibatkan panitia desa di 80 wilayah dalam grup kerja untuk memastikan pelaksanaan berjalan teratur.

“Kami melakukan koordinasi masif melalui kelompok ketua panitia pilkades 80 desa dan tim DPMD. Hal ini agar setiap tahapan diawasi secara ketat sesuai aturan,” jelas Hernita Hadi Lestari, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Sebagai tambahan, forum ini juga memudahkan pertukaran informasi antar panitia jika ada hambatan di lapangan. Tim pengawasan kabupaten turut meninjau desa-desa dengan risiko tertentu untuk memastikan ketertiban.

“Setiap desa bisa berdiskusi dengan panitia lain jika terjadi kendala. Selain itu, kami juga melakukan monev ke beberapa desa yang memiliki kasus khusus,” tambah Hernita.

Pembekalan Calon Kades untuk Kekompakan

Sebelum pelaksanaan, calon kepala desa (cakades) yang telah ditetapkan akan diundang untuk mengikuti pelatihan. Tujuannya adalah memperkuat komitmen menjaga suasana aman selama pemilihan.

“Rencananya, dalam waktu dekat akan diadakan pembekalan untuk semua cakades yang sudah dinyatakan lolos,” kata Subandi.

Kewenangan Desa dalam Menetapkan Tata Tertib

Aturan teknis pilkades, termasuk tata tertib kampanye, diserahkan sepenuhnya kepada panitia setempat. Hal ini mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing wilayah.

“Tata tertib pelaksanaan dan kampanye diberlakukan berdasarkan situasi di masing-masing desa. Ini memberi ruang bagi keberagaman dalam proses demokrasi,” ungkap Hernita.

Tim Khusus untuk Penyelesaian Sengketa

Untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul, Pemkab Sidoarjo telah membentuk tim khusus. Tim ini bertugas menangani perselisihan hasil pilkades dengan pendekatan musyawarah mufakat.

“Kami utamakan musyawarah mufakat, dengan mempertimbangkan data verifikasi di lapangan,” tegas Subandi.

Dengan pemetaan risiko, pemerintah daerah bisa mengambil langkah tepat untuk menghindari gangguan. Langkah ini memberikan dasar strategis dalam mengawasi pelaksanaan pilkades secara efektif.