Muhadjir Sebut Pelaksanaan Haji Tak Boleh Bertentangan MoU Arab Saudi

Testimoni Muhadjir Effendy di Pengadilan Tipikor: MoU Haji RI–Arab Saudi Tak Boleh Dilanggar

Ceritaberkat.com – Sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 memasuki fase yang menentukan ketika Muhadjir Effendy, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Menteri Agama ad interim pada 2022, dipanggil sebagai saksi. Di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa (1/9/2026), Muhadjir menegaskan satu prinsip fundamental: seluruh pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia wajib berpijak pada Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani bersama Kerajaan Arab Saudi. Tidak ada ruang bagi tindakan sepihak yang menyimpang dari kesepakatan bilateral tersebut.

Pernyataan ini disampaikan di hadapan tiga terdakwa dalam perkara tersebut, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis yang akrab disapa Gus Alex, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham. Kehadiran Muhadjir sebagai saksi menjadi sorotan karena posisinya di kabinet pada masa transisi 2022 memberinya perspektif langsung mengenai mekanisme koordinasi antara Kementerian Agama dan otoritas Arab Saudi dalam pengelolaan jemaah haji.

MoU Sebagai Garis Batas yang Mengikat

Inti kesaksian Muhadjir berpusat pada pertanyaan sederhana namun krusial: apakah pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk bertindak di luar kerangka MoU yang telah disepakati? Jawabannya tegas — tidak. Dalam dialog di persidangan, Muhadjir menolak kemungkinan adanya penyimpangan dari ketentuan yang telah ditandatangani kedua negara.

“Tahu nggak bahwa pelaksanaan ibadah haji itu harus berbasis pada MoU antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia? Jadi ada MOU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji,” ujar Yaqut Cholil Qoumas.

“Iya,” timpal Muhadjir.

Pertanyaan kemudian diperdalam dengan contoh konkret mengenai proporsi kuota. Yaqut mengilustrasikan skenario di mana MoU menetapkan pembagian 10.000 jemaah haji reguler dan 10.000 jemaah haji khusus, lalu pemerintah Indonesia memberangkatkan 15.000 reguler dan hanya 5.000 khusus. Muhadjir kembali menegaskan bahwa langkah semacam itu bertentangan dengan kesepakatan yang mengikat.

“Sejauh mana MoU itu mengikat kedua negara, Pak? Bolehkah, saya konkretkan, boleh nggak MOU yang sudah ditandatangani kemudian kita Pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan yang berbeda dengan MoU yang sudah ditandatangani bersama?” tanya Yaqut.

“Mestinya tidak bisa,” jawab Muhadjir.

“Jadi misalnya di MoU, di MoU sudah ditetapkan 10.000 jemaah haji reguler, 10.000 jemaah haji khusus, kemudian pemerintah Indonesia memberangkatkan 15.000 jemaah haji reguler dan 5.000 jemaah haji khusus yang artinya bertentangan dengan MoU itu tidak bisa, Pak ya?” tanya Yaqut.

“Mestinya tidak bisa,” jawab Muhadjir.

Kesaksian ini memiliki bobot hukum yang signifikan. Jika pengadilan menerima bahwa MoU merupakan instrumen yang mengikat secara mutlak bagi kedua belah pihak, maka setiap pengalihan kuota yang tidak sesuai proporsi resmi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum — bukan sekadar kelalaian administratif.

Dakwaan: Kerugian Negara Capai Rp 622 Miliar

Sebelum Muhadjir bersaksi, jaksa penuntut umum telah memaparkan dakwaan yang menyebut kerugian negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 — angka yang setara dengan lebih dari 622 miliar rupiah. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Asrul Azis Taba, Ishfah Abidal Azis (Gus Alex), dan Ismail Adham.

Mekanisme yang dituduhkan berkaitan dengan pengisian kuota haji khusus tambahan untuk musim 2023–2024. Jaksa menilai langkah tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengakomodasi permintaan dari kalangan PIHK. Dengan kata lain, kuota yang seharusnya dikelola sesuai proporsi MoU justru dialihkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses ke otoritas keagamaan.

Aliran Dana dan Dampak bagi Jemaah

Dari sisi finansial, jaksa meyakini perkara ini telah memperkaya Yaqut sebesar USD 271.500, yang bila dikonversi dengan kurs berlaku setara sekitar Rp 4.833.786.000 (4,8 miliar rupiah). Tidak berhenti di situ, aliran keuntungan juga mengalir ke 313 korporasi PIHK lainnya.

Yang lebih mengkhawatirkan bagi publik adalah dampak langsung terhadap jemaah. Jaksa mengungkap adanya praktik jual beli kuota haji khusus, jual beli kuota petugas haji, hingga pengenaan fee percepatan dalam proses pemberangkatan. Akibatnya, sebagian jemaah yang secara administratif berhak berangkat justru gagal diberangkatkan, sementara pihak yang tidak memiliki hak malah memperoleh akses ke Tanah Suci. Ketimpangan semacam ini menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem pengelolaan haji nasional.

Implikasi bagi Tata Kelola Haji Nasional

Kasus ini menyoroti kerentanan struktural dalam mekanisme distribusi kuota haji Indonesia. Selama MoU dengan Arab Saudi menetapkan total kuota tahunan yang terbagi antara kategori reguler dan khusus, setiap perubahan proporsi internal tanpa persetujuan bilateral berpotensi melanggar komitmen internasional. Testimoni Muhadjir memperkuat argumen bahwa MoU bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang mengikat dan tidak dapat diabaikan oleh satu pihak secara sepihak.

Bagi ribuan jemaah yang menunggu giliran berangkat, perkara ini bukan sekadar soal angka kerugian negara. Ia menyangkut hak konstitusional untuk menjalankan ibadah, transparansi dalam alokasi kuota, dan akuntabilitas pejabat publik yang memegang kendali atas proses tersebut. Sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta akan menentukan apakah kerangka hukum yang ditegaskan Muhadjir benar-benar menjadi dasar vonis, ataukah perkara ini akan membuka babak baru dalam tata kelola haji Indonesia.