Pramono Gratiskan Retribusi Pedagang Kramat Jati Selama 6 Bulan

Enam Bulan Tanpa Beban Biaya: Pemprov DKI Buka Jalan bagi Pedagang Kramat Jati yang Direlokasi

Ceritaberkat.com – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membebaskan pedagang yang dipindahkan ke lokasi binaan (Lokbin) Kramat Jati dari kewajiban membayar retribusi selama enam bulan pertama menandai langkah konkret dalam upaya menata kembali kawasan perdagangan tertua di Jakarta Timur. Kebijakan ini bukan sekadar keringanan finansial sesaat, melainkan instrumen transisi yang dirancang agar para pedagang dapat beradaptasi di tempat baru tanpa tekanan ekonomi di awal masa relokasi.

Retribusi yang dimaksud merupakan pungutan resmi yang dikenakan kepada pedagang atas penggunaan lahan dan fasilitas pasar. Di Lokbin Kramat Jati, nominalnya ditetapkan sebesar Rp 180.000 per bulan, setara dengan sekitar Rp 6.000 per hari. Selama periode enam bulan pertama setelah pemindahan, angka tersebut tidak akan ditagihkan kepada pedagang mana pun.

“Per bulannya Rp 180.000. Rp 180.000 per bulan atau Rp 6.000 per hari. Itu yang digratiskan selama 6 bulan.”

Pernyataan itu diucapkan Pramono ketika meninjau langsung kondisi Pasar Kramat Jati di Jakarta Timur pada Selasa (1/9/2026), di tengah proses penataan yang sedang berjalan.

Akar Sejarah yang Sulit Ditarik Mundur

Penataan kawasan Kramat Jati bukan proyek urban planning biasa. Aktivitas perdagangan di jalur tersebut telah mengakar sejak awal dekade 1970-an, menjadikannya salah satu titik ekonomi informal tertua di ibu kota. Selama lebih dari lima dekade, pedagang dari berbagai generasi telah membangun mata pencaharian di sepanjang koridor itu, membentuk ekosistem sosial-ekonomi yang sangat lekat dengan identitas warga sekitar.

“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun ’70-an.”

Kompleksitas inilah yang membuat proses relokasi menuntut pendekatan bertahap dan dialog intensif dengan pedagang serta tokoh masyarakat setempat. Tanpa dukungan mereka, pemindahan berisiko memicu resistensi yang justru memperpanjang ketidakpastian di kawasan.

Peta Relokasi: Ke Mana Arah 614–640 Pedagang

Pemprov DKI Jakarta telah memetakan sejumlah titik tujuan bagi pedagang yang akan dipindahkan. Total pedagang yang masuk dalam skema penataan berkisar antara 614 hingga 640 orang, tersebar ke beberapa lokasi dengan kapasitas dan karakter berbeda:

Sebanyak 331 pedagang akan menempati lapak di Pasar Kramat Jati Sektor 7, yang secara geografis masih berada dalam radius kawasan asal sehingga memudahkan pelanggan lama untuk tetap mengakses dagangan mereka. Sementara itu, 193 pedagang ikan diarahkan ke Lokbin Kramat Jati, fasilitas yang dirancang khusus untuk kebutuhan penyimpanan dan transaksi produk perikanan.

Kelompok pedagang kue berjumlah 45 orang akan dialihkan ke Lokbin Cililitan, sedangkan 45 pedagang lainnya ditempatkan di pasar-pasar lain yang dikelola Perumda Pasar Jaya. Distribusi ini bertujuan menghindari konsentrasi berlebihan di satu titik sekaligus memastikan setiap pedagang memperoleh akses pasar yang memadai.

Koperasi Ikan: Dari Pasar Tradisional ke Rantai Pasokan Rumah Sakit

Di luar aspek relokasi fisik, Pemprov DKI juga menyiapkan instrumen ekonomi jangka panjang bagi pedagang yang dipindahkan. Rencana pembentukan koperasi, khususnya bagi pedagang ikan, dimaksudkan untuk mengangkat posisi tawar mereka dari sekadar penjual eceran menjadi pemasok institusional.

“Koperasi inilah yang kemudian akan menyuplai beberapa rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, karena pasti di sini ikannya segar dan ikannya juga murah.”

Skema ini membuka peluang stabilisasi pendapatan: alih-alih bergantung sepenuhnya pada lalu-lalang pembeli ritel, koperasi dapat mengikat kontrak pasokan rutin dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Bagi pedagang ikan yang selama ini beroperasi di pinggir jalan tanpa jaminan volume penjualan, akses ke rantai pasokan institusional merupakan perubahan struktural yang signifikan.

Prinsip Dasar: Menata Tanpa Memutus Mata Pencaharian

Pramono menegaskan bahwa tujuan akhir penataan bukan sekadar merapikan tampilan fisik kawasan, melainkan mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik yang selama puluhan tahun tersita oleh aktivitas dagang di badan jalan. Namun, pengembalian fungsi tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan bahwa pedagang tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah secara layak dan nyaman.

“Selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik.”

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan pembebasan retribusi enam bulan ini berfungsi sebagai bantalan transisi. Pedagang yang baru tiba di lokasi relokasi menghadapi biaya awal berupa sewa lapak, penataan ulang etalase, dan potensi penurunan volume penjualan sementara karena pelanggan belum terbiasa dengan alamat baru. Tanpa keringanan biaya di fase awal, sebagian pedagang berisiko gagal bertahan di bulan-bulan pertama dan akhirnya kembali ke titik asal, menggagalkan seluruh skema penataan.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini membuat hal yang mungkin dulu tidak pernah terbayangkan bisa diselesaikan, dapat diselesaikan dengan baik.”

Keberhasilan program ini pada akhirnya bergantung pada satu variabel yang tidak bisa diotaki oleh pemerintah: kepercayaan pedagang bahwa pemindahan bukan pengusiran, melainkan penataan yang tetap menghormati hak mereka untuk bekerja. Jika kepercayaan itu terbangun, kawasan Kramat Jati berpeluang kembali berfungsi sebagai ruang publik yang tertib tanpa harus mengorbankan puluhan ribu mata pencaharian yang telah tumbuh di sana selama lebih dari setengah abad.