Memanas Sidang Kasus Bea Cukai Sampai Hakim Tanya ‘Mau Bakar Rumah Saya?’

Sidang Dugaan Suap Bea Cukai Diwarnai Ketegangan antara Hakim dan Saksi

Ceritaberkat.com – Persidangan perkara dugaan suap serta gratifikasi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, berlangsung tegang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat, 18 September 2026. Ketegangan muncul setelah saksi Faizal Assegaf menyampaikan protes keras mengenai status sejumlah perangkat podcast yang pernah dikirim kepadanya.

Faizal hadir sebagai saksi dalam perkara yang melibatkan Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, bersama sejumlah pihak lain. Dalam persidangan, ia membantah keterangan jaksa yang menyebut dirinya sebagai Direktur PT Sincos Multimedia Mandiri. Faizal menyatakan posisinya adalah Advisor di Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen & Partners.

Peralatan Podcast Disebut sebagai Bantuan Pribadi

Pemeriksaan saksi berfokus antara lain pada pengiriman peralatan elektronik dan perangkat podcast. Faizal menjelaskan bahwa dirinya pernah meminta Rizal membantu menyediakan perlengkapan bagi rekan-rekannya. Ia menegaskan permintaan itu, dalam pandangannya, harus dipenuhi dari dana pribadi dan bukan dari sumber lain.

Ia mengaitkan permintaan tersebut dengan pertemuan yang berlangsung pada November 2025. Faizal mengatakan tidak memperkirakan barang tersebut benar-benar akan datang. Sekitar dua bulan setelah pertemuan, perangkat itu dikirimkan dan membuatnya terkejut.

“Saya mengatakan kepada Pak Rizal, ‘Bang, tolong kawan-kawan dibantu peralatan seperangkat elektronik, tapi harus dari uang pribadi Abang, harus ikhlas, dan jangan dari apa pun’.”

Faizal juga menyampaikan bahwa bantuan itu dimaksudkan sebagai bentuk dukungan sosial bagi kegiatan rekan-rekannya. Ia menilai barang yang diterima bukanlah hasil korupsi, melainkan pemberian personal. Status perangkat tersebut kemudian menjadi titik utama perselisihan di ruang sidang.

Protes Muncul Setelah Pemeriksaan Saksi Ditutup

Setelah jaksa, majelis hakim, penasihat hukum, dan para terdakwa menyelesaikan pertanyaan kepada Faizal, Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori mempersilakannya meninggalkan ruang sidang. Namun, Faizal masih ingin menyampaikan pertanyaan tambahan mengenai barang yang dikirim kepadanya.

“Saya pertanyaan terakhir. Jaksa sudah terbukti merampok hak hubungan sosial! Status barangnya bagaimana? Itu bukan uang hasil korupsi. Itu pemberian pribadi!”

Dalam pernyataannya, Faizal juga membawa isu kericuhan yang pernah terjadi di Nepal serta peristiwa di Jakarta pada Agustus 2025. Ia mengatakan persoalan status barang tersebut perlu diperjelas dan menuntut agar bantuan sosial tidak disamakan dengan tindak pidana korupsi.

Ucapan itu memicu respons langsung dari hakim. Majelis mempertanyakan maksud pernyataan Faizal ketika ia menyebut rumah hakim dan jaksa dapat didatangi rakyat untuk mempertanyakan asal pembelian barang. Hakim menilai perkataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ancaman.

“Saksi! Mau apa? Mau ancam apa? Rumah saya? Saya nggak punya rumah ya, sampai sekarang belum punya rumah ya,” ujar hakim.

Faizal membantah bahwa dirinya berniat mengancam. Ia menyebut hanya meminta bantuan pengadilan agar hukum ditegakkan dan agar status hubungan sosial dalam perkara itu dijelaskan secara tegas.

“Hei, saya tidak bilang bakar! Saya minta bantuan hakim menegakkan hukum,” kata Faizal.

Majelis kemudian menegaskan bahwa proses persidangan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Hakim kembali meminta Faizal meninggalkan ruang sidang, tetapi saksi tersebut tetap menyampaikan protes. Ia antara lain menuduh ada perampasan hak rakyat dan mempertanyakan penanganan barang yang dipersoalkan.

Sidang Diskors hingga Situasi Kondusif

Ketika suasana semakin tidak terkendali, hakim memutuskan menunda sementara persidangan. Meski sidang telah diskors, Faizal masih melontarkan pernyataan keras di ruang sidang. Ia menyebut status barang tersebut telah dirampas serta menyerukan agar persoalan itu kembali diperjuangkan di pengadilan.

“Kita lanjutkan nanti, ya, kalau sudah kondusif,” ujar hakim.

Penundaan sidang menunjukkan pentingnya menjaga ketertiban selama pemeriksaan perkara berlangsung. Persidangan pidana korupsi tidak hanya menilai keterangan pihak-pihak yang diperiksa, tetapi juga menguji hubungan antara barang, sumber dana, pemberian, serta dugaan tujuan di balik transaksi yang dipersoalkan. Penilaian itu berada dalam kewenangan majelis hakim berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Sisprian Akui Pengiriman Dilakukan atas Perintah Rizal

Dalam perkembangan lain, terdakwa Sisprian Subiaksono membenarkan adanya pengiriman peralatan podcast kepada Faizal Assegaf. Sisprian, yang menjabat Kepala Subdirektorat Intelijen pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan atau P2, memberikan keterangan sebagai saksi mahkota bagi Rizal.

Pada awal pemeriksaan, Sisprian mengaku tidak mengenal Faizal secara pribadi. Namun, ia mengakui pernah mendapat instruksi dari Rizal untuk mengirimkan barang kepada Faizal. Perangkat yang disebut dalam persidangan mencakup kamera dan monitor, selain peralatan podcast yang menjadi perdebatan.

Sisprian juga menerangkan bahwa pembelian barang tersebut menggunakan uang operasional. Keterangan ini berbeda dengan penjelasan Faizal yang menyatakan ia meminta bantuan menggunakan uang pribadi Rizal. Perbedaan mengenai asal dana inilah yang relevan bagi pembuktian dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi tersebut.

Majelis hakim akan menilai seluruh keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dokumen, serta bukti lain yang diajukan dalam persidangan. Pengiriman barang semata tidak langsung menentukan kesimpulan hukum; konteks pemberian, sumber pembiayaan, pihak yang terlibat, dan keterkaitannya dengan jabatan maupun perkara importasi menjadi bagian penting yang harus diuji di persidangan.