Kepala BSKDN Ajak Pemda Lindungi Kekayaan Intelektual Hasil Inovasi

BSKDN Dorong Pemerintah Daerah Kuatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Era Transformasi Digital

Ceritaberkat.com – Pemerintah daerah kini dituntut untuk tidak sekadar mendorong lahirnya berbagai inovasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap karya dan hasil inovasi yang dihasilkan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual yang memadai. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, dalam rangka memperkuat ekosistem inovasi di tingkat daerah.

Menurut Yusharto, berbagai gagasan, hasil kajian, metode, aplikasi, sistem, hingga produk pengetahuan yang lahir dari lingkungan pemerintahan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai aset pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Perlindungan sebagai Bagian dari Tata Kelola Inovasi

Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis (13/8/2026), Yusharto menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, hari ini.

Konteks Transformasi Digital Pemerintahan

Yusharto menjelaskan kebutuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mencakup cara pemerintah mengelola informasi, mengembangkan pengetahuan, menghasilkan inovasi, dan menyelesaikan persoalan.

Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai intelektual tidak hanya terletak pada produk fisik, tetapi juga pada ide-ide dan metode yang dikembangkan.

BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, serta rekomendasi strategi kebijakan. Berbagai hasil tersebut, menurutnya, perlu dikelola agar tidak berhenti sebagai dokumen atau kegiatan, tetapi dapat menjadi aset pengetahuan yang memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan perubahan dalam proses kerja, tetapi juga dapat menjadi aset kelembagaan yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang.

Pentingnya Registrasi Hasil Kreasi dan Inovasi

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan pentingnya melakukan registrasi terhadap hasil kreasi dan inovasi setelah proses penciptaan dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada suatu karya.

Ketika melakukan inovasi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memproteksi, meregister hasil kreasi tersebut, hasil inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hermansyah menjelaskan pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pihak yang menghasilkan karya, sementara hak ekonomi memberikan pelindungan atas pemanfaatan karya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dampak Jangka Panjang bagi Aparatur dan Pemda

Untuk hak cipta, pelindungan hak ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, dia mendorong agar aparatur dan Pemda semakin memahami pentingnya mengenali, mengelola, serta mendaftarkan karya dan inovasi yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual.

Kalau tadi hak moral, saya mencipta lagu maka hak moralnya akan abadi saya mencipta lagu. Tetapi terkait dengan hak ekonominya, negara memberikan batasan dan perlindungan.

Langkah ini menjadi semakin krusial mengingat Indonesia memiliki potensi inovasi yang besar di berbagai sektor, mulai dari teknologi informasi, pertanian, hingga layanan publik. Dengan perlindungan yang memadai, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa investasi dalam inovasi tidak sia-sia dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Lebih jauh, penguatan perlindungan kekayaan intelektual juga dapat membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga internasional. Banyak perusahaan teknologi dan investor yang kini lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam proyek-proyek pemerintah daerah ketika ada kepastian hukum atas hak-hak intelektual yang terlibat.

Di sisi lain, hal ini juga mendorong aparatur sipil negara untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan. Ketika mereka tahu bahwa karya mereka akan dilindungi, motivasi untuk menghasilkan solusi-solusi baru akan semakin tinggi.

Sosialisasi yang digelar di Command Center BSKDN ini menjadi momentum penting untuk menyinergikan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pemahaman yang sama tentang pentingnya kekayaan intelektual, pemerintah daerah dapat membangun ekosistem inovasi yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan.