Meeting Results: Warga Nunukan Protes Jalan Lumpuh Total, Geruduk DPRD Kaltara

Meeting Results: Warga Nunukan Protes Jalan Lumpuh Total, Geruduk DPRD Kaltara

Meeting Results – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara mengalami kemunduran drastis yang memprihatinkan. Akses lingkar provinsi yang menghubungkan Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, kini dalam keadaan lumpuh total. Ribuan jiwa masyarakat Krayan merasakan dampak langsung dari kerusakan parah ini setiap hari. Puluhan perwakilan warga bahkan melakukan aksi geruduk ke gedung DPRD Kaltara dengan penuh semangat. Mereka menyampaikan ultimatum tegas, yakni akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika pemerintah pusat tidak segera menangani masalah infrastruktur tersebut secara serius.

Dampak Domino pada Sektor Vital

Meeting Results – Menurut informasi yang dihimpun detikKalimantan, Marli sebagai tokoh masyarakat Krayan menjelaskan situasi terkini dengan detail. Jalan penghubung yang menyatukan wilayah Krayan Induk, Barat, Selatan, dan Tengah saat ini benar-benar tidak dapat dilalui oleh kendaraan apapun. Kerusakan ini memicu efek domino yang melumpuhkan berbagai sektor penting dalam kehidupan masyarakat. Ekonomi lokal terdampak parah, pendidikan terganggu, dan layanan kesehatan juga mengalami penurunan kualitas yang signifikan.

“Karena jalan itulah masalah gula sampai Rp 30 ribu, bensin naik. Terus PLN juga hanya 4 jam saja menyala di Krayan Selatan karena disesuaikan dengan kondisi minyak. Bantuan ke sana sekarang cuma bisa lewat penerbangan perintis MAF,” kata Marli seusai rapat dengar pendapat (RDP) di Tanjung Selor, Selasa (14/7/2026), dilansir detikKalimantan.

Perjuangan yang dilakukan warga ini sungguh tidak main-main dan penuh keteguhan hati. Delegasi yang terdiri atas camat, kepala adat, hingga kepala desa menempuh perjalanan darat yang sangat berat dan melelahkan. Mereka menggunakan sepeda motor dari Krayan menuju Malinau, kemudian menyeberang ke Tarakan dengan penuh perjuangan. Perjalanan panjang ini mereka tempuh hingga akhirnya tiba di Tanjung Selor dengan selamat. Tujuannya jelas, yakni menyuarakan aspirasi warga yang selama ini terabaikan oleh pemerintah.

Emosi DPRD dan Ultimatum Warga

Meeting Results – Kondisi warga Krayan bahkan menyentuh hati para pimpinan dewan yang hadir. Saat melihat langsung video kondisi jalan yang rusak parah dalam persidangan, sejumlah anggota dewan meneteskan air mata haru. Marli mengungkapkan bahwa penderitaan warga sudah mencapai titik maksimal dan tidak bisa ditoleransi lagi. Mereka merasa sudah lama menunggu solusi yang nyata dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Makanya kami bilang, kalau pemerintah tidak mau memikirkan Krayan atau menganggap kami manusia, buatlah pernyataan baik-baik. Atau kata kasarnya, lepaslah Krayan dari NKRI ini. Siapa tahu Palestina atau Israel mau membangun Krayan,” kata Marli.

Lebih lanjut, Meeting Results menunjukkan bahwa Marli menegaskan bahwa tuntutan warga sangat jelas dan tegas. Mereka meminta penetapan status tanggap darurat jalan secara resmi sebagai prioritas utama. Selain itu, komitmen tertulis terkait kucuran dana perbaikan jalan juga menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Warga juga mendesak agar anggaran infrastruktur tidak lagi hanya untuk pemeliharaan rutin yang cepat rusak. Mereka menginginkan peningkatan kualitas seperti pengerasan batu untuk jalan agar lebih tahan lama.

“Kalau malam ini tidak ada jawaban dari mereka, kami akan kembali menduduki kantor DPRD sampai ada penjelasan. Kami menuntut pernyataan itu tertulis sebagai pegangan untuk dibawa pulang ke Krayan. Mereka (warga) tidak mau dengar lisan saja,” ujarnya.

Respons DPRD Kaltara

Meeting Results – Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, memberikan tanggapan atas aksi protes puluhan warga Kecamatan Krayan. Jufri memastikan bahwa DPRD Kaltara akan menekan pemerintah provinsi agar anggaran perbaikan jalan diakomodir dalam APBD Perubahan 2026. Hal ini menjadi solusi sementara hingga anggaran normal tersedia untuk perbaikan menyeluruh. Langkah ini diharapkan dapat meredakan ketegangan yang ada saat ini.

“Di tahun ini memang dari Pemprov tidak ada menganggarkan karena alasan defisit sehingga kami dari DPRD berinisiatif di 2026 ini di (APBD) Perubahan, Pemprov dan DPRD akan menganggarkan. Itu tidak ada tawar-menawar, harus, karena memang kondisinya sangat parah,” kata Jufri, Selasa malam.

Menatap tahun 2027, Jufri juga memperingatkan Pemprov Kaltara untuk mulai memberikan perhatian serius terhadap wilayah perbatasan. Ia menegaskan bahwa meskipun APBD terbatas, pemerintah wajib melakukan pemeliharaan untuk menutup akses jalan yang berlubang dan rusak parah. Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Meeting Results ini diharapkan menjadi titik awal perubahan yang nyata bagi masyarakat Krayan.